Berita Indonesia Terkini

Komjen (Purn) Oegroseno Krisis KPK vs Polri Jakarta  - Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno merupakan salah satu tokoh yang dipanggil Presiden Jokowi untuk meredam ketegangan KPK-Polri. Usai pertemuan yang berlangsung selama satu jam, jenderal bintang tiga itu menyatakan bahwa Presiden Jokowi sosok yang tegas. "Beliau tegas pemberantasan korupsi. Dia nggak akan main-main dengan korupsi dari yang saya lihat tadi," ungkap Oegroseno di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015) malam. Selain dirinya ada pula mantan Ketua MK Jimly Assidiqqie, mantan pimpinan KPK Erry Riyana dan Tumpak Hatorangan, pengajar Akpol Bambang Widodo Umar, dan ahli hukum UI Hikmahanto Juwana. Ada pun tokoh yang belum hadir yakni Buya Syafii Maarif. "Presiden sebagai kepala negara minta kita beri masukan, kita beri yang terbaik. Kita lihat ke kiri dan ke kanan, kita cari informasi itu dari semua sumber. Lalu dicari langkah yang terbaik untuk Presiden, pertimbangan kita...

Krisis KPK vs Polri Jakarta  - Tujuh orang pakar akan tergabung dalam tim independen dalam konflik KPK-Polri. Tim ini merespons tuntutan publik sekaligus untuk meredam tensi hubungan yang memanas diantara dua instansi penegak hukum tersebut. Terlebih lagi, negara memerlukan kedua instansi tersebut kuat dan efektif dalam menegakan hukum "Bangsa kita memerlukan KPK dan Polri yang kuat dan efektif bekerja untuk menegakan keadilan," kata mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (25/1/2015). Untuk saat ini presiden belum secara resmi membentuk tim independen tersebut. "Sementara ini belum, bukan tidak. Belum dibentuk secara formal," ujarnya. Tim independen, kata Jimly, nantinya tidak akan merecoki proses hukum yang ada di KPK dan Polri terkait masing-masing personal di institusi tersebut. "Kami tidak melakukan hal-hak yang justru kontra produktif dan menganggu teknis proses hukum yang sedang berlansgung d...

Krisis KPK vs Polri Jakarta  - Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno bersuara lantang terkait penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Ia menyebut banyak kejanggalan dalam penangkapan Bambang.  Oegroseno bahkan marah atas sikap lancang juniornya yang saat ini menduduki posisi Kabareskrim, Irjen Budi Waseso. Tokoh NU Salahuddin Wahid atau biasa disapa Gus Sholah berharap Oegro menyampaikan 'kekesalannya' terhadap Kabareskrim ini kepada Presiden Joko Widodo.  "Di media online, Oegroseno mengecam Kabareskrim. Saya berharap dia sampaikan itu kepada RI 1, dan saya berharap RI 1 memperhatikan hal itu," kata Gus Sholah melalui akun twitternya @Gus_Sholah, Minggu (25/1/2015) malam.  Oegroseno termasuk salah satu tokoh yang dipanggil presiden Jokowi ke Istana Negara pada Minggu malam. Bersama enam tokoh lainnya, Oegro ditunjuk menjadi tim independen yang bertugas meredam 'kisruh' KPK-Polri. Hanya enam dari tujuh tokoh yang hadir di Istana, Syafii Ma...

Foto: @KPK_RI Krisis KPK vs Polri Jakarta  - Musisi Iwan Fals mengunjungi gedung KPK malam ini. Iwan datang untuk memberikan dukungan moril kepada KPK terkait kisruh antara KPK vs Polri yang tengah menjadi sorotan. Iwan Fals datang pada pukul 22.00 WIB di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jaksel, Minggu (25/1/2015). Iwan datang mengenakan kaos dibalut jaket hijau. Dalam kunjungannya, Iwan mengatakan, memberikan dukungan kepada KPK. "Saya ingin datang ke sini ada dorongan," ujar Iwan. Dia juga tidak menemui petinggi KPK saat masuk ke dalam. Dia hanya bertemu dengan para pegawai dan memberikan dukungan moril. "Tidak bertemu, saya lewat karya saja sebagai pemusik," ucapnya.

NEW YORK, KOMPAS.com -  Harga minyak dunia jatuh ke tingkat terendah baru dalam lebih dari 5,5 tahun pada Selasa (6/1/2015) waktu setempat (Rabu pagi WIB). Penurunan harga emas hitam ini didorong oleh Arab Saudi yang menyalahkan lemahnya pertumbuhan ekonomi global. Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari, merosot 2,11 dollar AS menjadi ditutup pada 47,93 dollar AS per barel, posisi terendah yang terakhir disaksikan pada akhir April 2009. Minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari turun 2,01 dollar AS menjadi menetap di 51,10 dollar AS per barel, tingkat terendah sejak awal Mei 2009. "Pasar masih khawatir tidak ada tanda-tanda bahwa membanjirnya pasokan akan mulai turun," kata analis Nordea Markets, Thina Margrethe Saltvedt. James Williams dari WTRG mengatakan pelemahan di pasar bisa membawa harga hingga di bawah 40 dollar AS per barel. "Pada dasarnya, ada keberlanjutan kekhawatiran tentang OPEC tidak...

PALU, KOMPAS.com -  Ketua Partai Demokrat Kota Palu Yos Sudarso Mardjuni ditahan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kota Palu, Selasa (6/1/2015) petang. Panahanan Yos terkait kasus dugaan korupsi dana bantuan partai itu periode 2005-2013. Yos Sudarso yang mengenakan kemeja putih digiring menuju Rutan Maesa Palu usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Palu Asnawi mengatakan penahanan tersangka itu adalah untuk memudahkan penyidikan perkara. Yos Sudarso yang kini masih menjadi anggota DPRD Kota Palu sebelumnya ditetapkan menjadi tersangka pada pertengahan September 2014. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah tim penyidik menemukan sejumlah alat bukti yang cukup dengan diperkuat oleh keterangan saksi. Bukti tersebut antara lain pelaporan keuangan yang tidak didukung administrasi lengkap, selain itu penggunaan dana partai yang berasal dari pemerintah itu tidak dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang ...

JAKARTA, KOMPAS.com  - Kepala Badan pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono membenarkan belum dicairkannya gaji seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI. Alasannya, keterlambatan pembayaran gaji PNS karena ada nomenklatur baru pada pengguna anggaran (PA) baru. Menurut Kepala BPKD yang baru dilantik itu, selain karena banyaknya kepala dinas yang bergeser ke posisi lain, ada pula kepala dinas yang distafkan.  "Kepala dinas yang distafkan tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan eselon. Kalau datanya salahkan bahaya," kata Heru kepada  Warta Kota,  Selasa (6/1/2015). Heru menjelaskan, nomenklatur PNS DKI juga harus dicocokkan dari hasil program seleksi dan promosi terbuka. Pasalnya, itu berkaitan dengan tunjangan yang akan diberikan ke PNS tersebut. "Nomenklatur juga harus dicek ke BKD DKI dan Biro Ortala. Kita tidak mau gegabah membayarkan gaji ini," tambahnya....