Presiden Joko Widodo, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, dan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi saat meninjau Kali Tunjungan, Jakarta Utara, Rabu (18/2/2015).JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ikut berkomentar mengenai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tentang adanya dana siluman dalam APBD DKI 2014. Jokowi mengaku pernah mendengar adanya dana siluman saat dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Coba ditanyakan, ada yang namanya pokir enggak?" kata Jokowi, di Pasar Burung Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2015).
Pokir yang dimaksud Jokowi adalah pokok pikiran DPRD DKI Jakarta yang masuk dalam APBD DKI Jakarta. Ahok pernah menyebut bahwa salah satu modus permainan anggaran DPRD DKI adalah dengan mengajukan pokir. Kini, Ahok telah memotong pokir dalam APBD 2015.
Menurut Jokowi, dia telah mendengar istilah pokir sejak masih memimpin Jakarta. Meski demikian, Jokowi mengaku saat itu anggaran pokir tidak ada dalam draft APBD DKI Jakarta tahun 2013.
"Pokir itu saya pernah dengar tapi memang belum sampai ke dalam karena kita kelibas kerja terus. Tapi (coba) tanyakan," ucapnya.
Secara pribadi, Jokowi menganggap ketegangan Ahok dengan DPRD DKI Jakarta hanya karena kurang komunikasi. Tapi ia yakin, permasalahan tersebut akan segera selesai.
Mengenai sistem e-budgeting, kata Jokowi, hal itu sudah ia gagas sejak akhir 2012. Ia menilai sistem tersebut sangat baik dan harus dipaksakan diterapkan di tingkat nasional.
"Memang sesuatu yang baru pasti ada pro dan kontra. Sebetulnya kalau (sistem) ini di Jakarta sudah mapan, mau kita nasionalkan," ujarnya.
Sebelumnya, Ahok mengungkapkan bahwa Jokowi sebenarnya sudah tahu sejak dulu praktik "proyek titipan" dari DPRD yang bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pengalaman Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta hingga Gubernur DKI Jakarta membuat dia menyadari bahwa praktik korupsi itu yang membuat serapan anggaran di daerah menjadi rendah.
Ahok menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen dana anggaran pada program unggulan dalam RAPBD DKI 2015, lalu dialokasikan untuk program-program bernilai total Rp 12,1 triliun yang menurut dia tidak penting.
Terkait itu, semua anggota DPRD menyepakati penggunaan hak angket terhadap Gubernur. Hak angket itu digulirkan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran aturan perundang-undangan oleh Ahok dalam tahapan penetapan APBD DKI 2015. Dalam rapat paripurna, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.
Comments