Berita Indonesia Terkini

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan reformasi birokrasi yang dilakukannya bukan demi memuluskan jalannya untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017.  Hal ini ditegaskannya ketika melantik 327 pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota, Jumat (4/9/2015).   "Ada media yang tanya sama saya, 'apakah Bapak mempertahankan (pegawai) yang loyal kepada Bapak untuk memilih Bapak lagi menjadi Gubernur'? Jujur itu pertanyaan kampungan," kata Basuki.   Basuki mengatakan tidak akan mencari kepentingan dari reformasi birokrasi itu. Bahkan, Basuki mengaku lebih memilih untuk mencari banyak musuh.  Sebab, lanjut dia, orang yang loyal terhadap sumpah jabatan tidak akan bersedia mengikuti kepentingan pihak lain. "Buat apa kampanye? Karena jika orang yang taat dengan sumpah jabatan tadi, pasti saya akan terpilih lagi menjadi Gubernur, karena bekerja baik. Tetapi kalau memang ada (Gubernur) yang le...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan kepada 327 pejabat eselon yang baru saja dilantik untuk tidak menyalahgunakan anggaran. Sebab, kata dia, Pemprov DKI kini telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polda Metro Jaya, serta aparat penegak hukum lainnya.  Bahkan, Basuki mengaku akan mengusulkan kepada lima pimpinan KPK yang terpilih nantinya untuk menegakkan sanksi penyitaan harta kekayaannya.   "Saya enggak mau koruptor dihukum mati. Saya maunya koruptor itu dimiskinkan, dipenjara seumur hidup tanpa remisi, dan pas keluar lihat penderitaan keluarganya setelah dimiskinkan. Biar mereka merasakan kesengsaraan yang rakyat rasakan," kata  Ahok , sapaan Basuki, di Balai Kota, Jumat (4/9/2015).   Basuki mengatakan, koruptor akan senang jika hanya mendapat hukuman mati. Sebab, dia melanjutkan, keluarga koruptor tetap akan kaya.  Lebih lanjut, ia mengaku dapat melacak dengan mudah harta kekayaan PNS D...

Sejumlah pekerja harian lepas (PHL) di Jakarta Selatan mengaku tidak pernah mengalami pemotongan gaji. Mereka menerima gaji utuh setiap bulannya.  Siwen (46), PHL dari Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, mengatakan, setiap bulannya ia menerima gaji berjumlah Rp 2,7 juta. Ia tidak menemukan ada potongan dari jumlah tersebut.  "Bersih segitu kita terima, enggak dipotong-potong. Alhamdulillah ," kata nenek satu cucu ini saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/9/2015).  Hal senada juga diungkapkan oleh Slamet, PHL Sudinsih Jakarta Selatan lainnya. Ia mengatakan, dirinya menyimpan sendiri kartu ATM Bank DKI sehingga dapat mengambil sendiri gajinya.  "Tiap bulan kan kalau sudah masuk gajinya diambil sendiri pake kartu ATM ini. Jadinya enggak dipotong. Saya selalu cek memang Rp 2,7 juta masuknya," ucap pria yang sudah 2 tahun bekerja sebagai PHL Sudinsih Jakarta Selatan ini.  Pemotongan gaji juga tidak dirasakan PHL yang bekerja di Suku Din...

Di usianya yang memasuki 70 tahun, perkembangan Indonesia secara keseluruhan memang stagnan, kalau tak mau dibilang jalan di tempat. Sebagai salah satu tolak ukur perkembangan suatu Negara, Human Development Index (HDI) Indonesia  memang mengalami peningkatan dari urutan 121 pada 2012 menjadi urutan 108 di 2014. Angka itu membuat Indonesia masuk dalam kategori negara Medium Human Development. Medium? Dengan kekayaan alam yang dibanggakan sebagai negeri 'gemah ripah loh jinawi' Indonesia hanya masuk dalam kategori medium? Hanya itu yang diraih Indonesia di usianya yang jauh lebih dewasa dibandingkan tetangganya; Singapura dan Malaysia?  Faktanya memang begitu. Kita tak bisa mungkiri. Peringkat HDI Singapura dan Malaysia memang jauh di atas Indonesia. Masing-masing "tetangga" kita itu ada peringkat 9 dan 62, dan masuk kategori Very High Human Development dan High Human Development. Sementara itu, Vietnam, si "anak kemarin sore", secara perlahan tapi pasti suda...

Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR Bambang Soesatyo menilai bahwa dukungan Partai Amanat Nasional berpindah ke pemerintah karena tidak puas pada Koalisi Merah Putih. Ia mengatakan, bisa jadi PAN tidak mendapatkan apa yang diinginkannya dengan bergabung di KMP.  "PAN bergabung tentu karena di KMP sudah tidak bisa berharap terlalu banyak. Gabung ke pemerintah mungkin dapat sesuatu yang lebih baik," ujar Bambang dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (5/9/2015).  Bambang mengingatkan komitmen awal terbentuknya KMP pada saat Pemilihan Presiden tahun 2014. Saat itu, calon yang diusung oleh KMP yaitu Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Hatta Rajasa dari PAN. Ia mengatakan, pembentukan KMP jutru untuk mendukung Prabowo dan Hatta.  "Kalau tidak ada Prabowo dan Hatta, KMP ini tidak ada. Yang meninggalkan justru partai yang calonnya didukung bersama oleh KMP," kata Bambang.  Bambang mengatakan, setelah diberi penjelasan oleh PAN, KMP dapat menghormati alasan tersebut. Ia m...

Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar menganggap Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso tidak memahami undang-undang yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Padahal, kata Anang, BNN memiliki undang-undang khusus mengatur hal tersebut. Budi Waseso dan Anang Iskandar memang akan bertukar tempat. Budi Waseso akan menjabat sebagai Kepala BNN, sedangkan Anang akan menjadi Kepala Bareskrim. "Mungkin tidak paham. Undang-undang narkotika ini undang-undang khusus yang mengesampingkan undang-undang umum seperti KUHP.  Lex specialist ," ujar Anang dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (5/9/2015). Anang mengatakan, dalam UU Narkotika disebutkan bahwa pengguna narkotika harus dicegah, dilindungi, dan direhabilitasi. Ia menganggap pengguna narkotika merupakan korban kejahatan yang harus diselamatkan. "Kalau penyalahguna direhabilitasi, bandar akan  nangis  meratap-ratap. Kalau penyalahguna dipenjara, bandar akan tertawa-tawa,...

Sekolah Master yang terkenal sebagai tempat menuntut ilmu bagi anak marginal di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat, digusur. Penggusuran itu terkait rencana Pemerintah Kota Depok memulai tahapan pembangunan Terminal Terpadu Margonda Raya. Sebanyak 12 kelas, dari total 25 kelas yang dimiliki Sekolah Master (akronim dari Masjid Terminal), telah dibongkar dalam penggusuran yang terjadi mulai Sabtu (29/8/2015) lalu.  Penggusuran terhadap 12 kelas Sekolah Master di lahan 2.000 meter persegi milik Pemkot Depok tersebut tanpa adanya kompensasi berupa penggantian kelas baru bagi anak-anak tak mampu. Padahal, penggusuran ini telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat baik oleh Pemerintah Kota Depok maupun pengembang Terminal Terpadu tersebut.  Pendiri dan Pembina Sekolah Master, Nurrohim, mengatakan, dalam notula rapat yang dihadiri oleh Asisten Tata Praja, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Kepala Bagian Humas dan Protokol Kota Depok, PT Andyka Investa, dan Yayasan Bina Insan ...