Skip to main content

Posts

Apa Sebenarnya Kendala Pemkab Bandung Angkat Sampah di Cikapundung?

  Sudah 2 pekan ini, sungai Cikapundung di Kampung Cijagra, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, disesaki sampah. Horor itu belum tamat hingga saat ini. Apa sebenarnya kendala Pemkab Bandung mengatasi masalah tersebut? Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi mengakui sampah di Sungai Cikapundung dan Sungai Citepus ini terus menerus muncul. "Kita ada kendala pembuangan sampah ke TPA, ada pembatasan ritase (rute) ke TPA Babakan di Ciparay. Artinya supaya ada tempat pembuangan, kita bekerja sama dengan Pemkot Bandung agar sampah bisa dibuang ke TPA Sarimukti," jelasnya di Balai Kota Bandung, Jl Wastukancana, Kamis (31/3/2016). Erwin hadir di Balai Kota Bandung bersama Sekda Bandung, Sofian Nataprawira dan beberapa pejabat Kabupaten Bandung. Rombongan menggelar rapat tertutup bersama Sekda Kota Bandung dan jajaran. Erwin menjelaskan, selain soal pembuangan sampah, Pemkab Bandung juga terkendala alat berat. Menurut dia, mengangkut sam...

Ketua DPRD Sumut Ajib Shah Didakwa Terima Duit Rp 1,1 M dari Gatot Pujo

Ketua DPRD Sumatera Utara (nonaktif) Ajib Shah didakwa menerima duit Rp 1,195 miliar dari Gatot Pujo Nugroho saat menjabat Gubernur Sumut. Uang yang diterima Ajib Shah ditujukan menyetujui pengesahan APBD Sumut.   "Terdakwa menerima hadiah berupa uang sebesar Rp 1,195 miliar dari Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumut. Hadiah diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan dengan kewajibannya, yaitu kewajiban terdakwa selaku anggota DPRD Sumut," ujar Jaksa pada KPK Irene Putrie membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016). Menurut Jaksa, duit tersebut diberikan Gatot agar Ajib memberikan persetujuan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran (TA) 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015...

Aplikasi GoAhokPSI Diluncurkan, Siap Bantu Teman Ahok Kumpulkan 1 Juta KTP

Banyak cara yang ditempuh warga DKI untuk memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon  pilgub DKI Jakarta 2017 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Heru Budi Hartono dalam mencapai target mengumpulkan 1 juta KTP. Salah satunya dengan peluncuran aplikasi GoAhokPSI yang digelar hari ini. "Hanya dengan model aplikasi, setiap warga DKI Jakarta bisa mengumpulkan KTP. Kita menjadikan jutaan posko secara virtual untuk mengumpulkan dan menjemput dokumen tersebut," ujar Sumardi penggagas aplikasi GoAhokPSI di Kedai Tempo, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis, (31/3/2016). Aplikasi ini digagas oleh sekelompok anak muda yang tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI menyatakan bentuk dukungannya ini murni karena melihat kepemimpinan Ahok masih dibutuhkan Jakarta untuk 5 tahun kedepan. Bagaimana bentuk aplikasi GoAhok tersebut? Sumardi menjelaskan bahwa aplikasi ini bukanlah aplikasi untuk mengisi data secara online. Ia mengatakan, aplikasi ini dibuat untuk mempermudah ba...

Ahok Perintahkan 'Cuci Gudang' Semua Pejabat di Dinas Pemakaman

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) marah dengan adanya pungutan liar (pungli) di taman pemakaman umum (TPU) di Jakarta. Ahok memerintahkan bawahannya untuk membersihkan seluruh pajabat di pos itu. "Minggu depan pelantikan semua, cuci gudang. Aku mau cuci gudang dinas taman ini," ujar Ahok pada rapat pimpinan mingguan, Senin 28 Maret 2016 di Balai Kota sebagaimana terekamdi channel Pemprov DKI Jakarta di Youtube. Perintah Ahok dikeluarkan di di sela pemaparan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Ratna Dyah Kuniati . Bahkan Ahok juga mengancam akan memecat Ratna karena terungkapnya kasus pungli di wilayahnya. "Kesel udah saya. Saya serius untuk berantem untuk beginian kayak gini," kata Ahok. Dirinya juga memerintahkan agar wilayah-wilayah dinas pemakaman yang masih diduduki masyarakat untuk segera dikosongkan. Ahok menekankan dirinya benar-benar serius dalam menindak oknum yang melakukan pungli dan kepada orang-orang yang menduduki tanah pemakaman DKI...

Ahok Pastikan Akan Copot Kadis Pertamanan

 Gubernur DKI Jakarta   Basuki Tjahaja Purnama   memastikan akan mencopot Ratna Diah Kurniati dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Hal itu menyusul adanya kepala tempat pemakaman umum (TPU) yang menerima pungutan liar (pungli) dari warga yang akan menggunakan tanah pemakaman.   Menurut   Ahok , pencopotan Ratna akan dilakukan setelah rampungnya pemecatan terhadap Kepala TPU yang ia maksud.   "Tunggu dia   beresin   dulu nanti saya copot," kata   Ahok   di Balai Kota, Selasa (29/3/2016).   (Baca:   Ahok Sebut Ada Kepala TPU Terima Pungli untuk Cicil Mobil ) Ahok   diketahui mendapatkan sebuah rekaman berisi percakapan salah seorang Kepala TPU dengan salah seorang warga yang akan menggunakan tanah pemakaman. Dalam rekaman itu, terdengar bahwa si Kepala TPU meminta sejumlah uang kepada warga itu.   Menurut   Ahok , dirinya sudah lama mengingatkan Ratna bahwa praktik pungli masih marak di in...

Diduga Terima Pungli, Kepala TPU Petamburan Dinonaktifkan

Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan, Jakarta Pusat, Helmi Ibrahim sudah dinonatifkan status kepegawaiannya, sejak kasus dugaan dirinya menerima pungutan liar (pungli) mencuat ke publik.   Informasi itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati.   "Kan sudah sejak kejadian munculnya rekaman itu. Posisi dia (Helmi) sudah langsung kita nonaktifkan," ucapnya kepada Kompas.com , Jakarta, Kamis (31/3/2016).   Helmi diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga yang akan menggunakan tanah pemakaman. Diduga, uang hasil pungli itu akan digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadinya. Kasus dugaan pungli yang dilakukannya itu, mencuat ke publik pada Senin (28/3/2016) lalu. Ratna melanjutkan, penonaktifan itu yang membuat Helmi tak kunjung datang ke kantor TPU Petamburan hingga hari ini.   Ia menambahkan, mulai 1 April 2016, Helmi sudah resmi tak menjabat sebagai Kepala TPU Petamburan. Alasannya karena Helmi telah memas...

Ahok Targetkan Jalan Layang Semanggi Interchange Rampung Juli 2017

Gubernur DKI Jakarta   Basuki Tjahaja Purnama   mengatakan pembangunan Semanggi Interchange atau penambahan ruas jalan layang di Jembatan Semanggi akan dimulai pada 8 April. Ia menargetkan, proyek tersebut rampung tahun 2017 mendatang. "Juli atau Agustus 2017 selesai, pokoknya sebelum akhir 2017 selesai. Swasta yang bangun," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (31/3/2016). Pria yang akrab disapa   Ahok   itu mengatakan PT Wijaya Karya (Tbk) sebagai pemenang lelang tender akan membangun jalan layang tersebut. Pembiayaannya dari perusahaan pengembang asal Jepang, Mori Building Company. Pembangunan Semanggi Interchange merupakan kompensasi peningkatan Koefisien Luas Bangunan (KLB). (Baca:   "Ada Proyek Jalan Layang Semanggi, Enggak Kebayang Macetnya 'Gimana'..." ) "Ini sejarah konstruksi sipil pertama Indonesia yang memasang bridgecase sepanjang 80 meter di atas Semanggi. Kalau di Hongkong, ada di atas laut," kata   Ahok . Ahok   pun kembal...

67,5 Persen Pemilih PDI-P Dukung Ahok, Ini Komentar PDI-P DKI

  Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PDI-P DKI Jakarta Gembong Warsono berkomentar mengenai hasil survei Charta Politika. Khususnya, ia berkomentar mengenai hasil survei bahwa 67,5 persen pemilih PDI-P lebih memilih Gubernur DKI Jakarta   Basuki Tjahaja Purnama   sebagai calon gubernur. "Itu wajar saja. Kita harus melihat secara obyektif kalau   Ahok   itu kan   incumbent . Petahana memiliki kelebihan-kelebihan," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (31/3/2016). Gembong mengatakan, selama ini   Ahok   unggul dalam hasil survei karena memang belum ada calon definitif. Bahkan, pemilih PDI-P disebut lebih memilih   Ahok   karena PDI-P memang belum menyelesaikan proses penjaringannya sehingga belum ada sosialisasi oleh cagub dari PDI-P ke tengah masyarakat DKI Jakarta. (Baca:   Charta Politika: Mayoritas Pemilih PDI-P Pilih Ahok Jadi Cagub DKI ) "Jadi, sampai sekarang tentunya semua warga DKI Jakarta...

Djarot Minta agar Tak Diadu dengan Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta   Djarot Saiful Hidayat   meminta media massa tidak membuat berita yang mengesankan bahwa dirinya dan Gubernur   Basuki Tjahaja Purnama   atau   Ahok   seakan sedang berseteru. Ia menilai, hal itu tidak baik bagi etika pemerintahan. "Saya mohon agar saya sama Pak Gubernur jangan diadu-adu karena tidak bagus untuk etika pemerintahan. Kan harusnya tetap kompak," kata Djarot di Balai Kota, Kamis (31/3/2016). Menurut Djarot, saat ini dirinya masih fokus menyelesaikan tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga 2017. Ia juga mengaku belum tahu apakah akan diusung partainya sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. "Partai juga belum ada (keputusan), masih sangat dinamis" ujar Djarot. Beberapa waktu lalu,   Ahok   dan Djarot memang sempat saling sindir di media massa. Hal itu bermula saat Djarot mengomentari keberadaan posko relawan pendukung   A...