Berita Indonesia Terkini

Reshuffle kabinet kerja Jokowi-JK santer akan dilakukan setelah lebaran. Gubernur DKI Basuki T Purnama yang akrab dengan Presiden Jokowi pun mengaku tak pernah diajak bicara dengan Jokowi. "Nggak diajak ngobrol dengan Pak Jokowi (soal reshuffle)," kata Ahok di Balai Kota Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (29/6/2015). Ia mengatakan tak pernah ngobrol dengan Jokowi soal perombakan menteri ini. Alasannya, karena perombakan kabinet kerja Jokowi-JK adalah hak prerogatif presiden. "Itu (perombakan) kan hak prerogatif dari presiden," ucapnya. Ahok hanya tersenyum saat disinggung wartawan soal keakrabannya dengan Jokowi. Jokowi kerap datang ke Balai Kota untuk memeriksakan gigi dan singgah untuk ngobrol dengan Ahok. Setelah kunjungan Jokowi itu, Jokowi kerap mengambil keputusan penting. Saat itu, Ahok mengaku hanya  ngobrol hal-hal santai dengan Jokowi. Meski begitu ia menolak mengatakan apa saja bahan obrolannya dengan mantan Gubernur DKI itu. "Mau tahu saja k...

Butuh waktu lama bagi KPK mengusut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) Muhammad Nazaruddin. Aset mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu ternyata sangat banyak, mencapai ratusan miliar rupiah. Pernyataan itu disampaikan Jaksa KPK Yudi Kristiana dalam acara diskusi 'Membedah Penanganan Perkara di KPK' di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2015). Ia didampingi Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha. "Saya masih jadi salah satu jaksa yang menangai perkara (TPPU Nazaruddin) itu. Sekarang sedang berjalan memverifikasi aset yang di-TPPU-kan. Jadi kenapa lama? Ya saking banyaknya, memang buaanyak sekali asetnya, baik berupa tanah, rekening, rumah, aset-aset perusahaan, banyak sekali," ucap Yudi. "Sekarang sedang dalam penyelesaian verifikasi antara peristiwa pidananya dengan asetnya. Antara kedudukan Nazar sebagai anggota dewan dengan asetnya. Jadi peristiwa itu baru dirunut dan diikuti alat bukti yang menduku...

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) geram atas tudingan ia memanfaatkan Pekerja Harian Lepas (PHL) untuk kepentingan Pilkada 2017. Ia mengatakan tak pernah mengerahkan tim suksesnya untuk mengatur lurah atau camat. "Pernah nggak saya ngatur Lurah, Camat? Pernah nggak saya masukin tim sukses saya? Semua fair, jadi mana urusan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (29/6/2015). Ia mengatakan selama Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu, ia tak pernah memberikan janji muluk-muluk untuk seluruh tim suksesnya. Pada warga Jakarta pun ia mencoba tak memberi janji yang berlebihan namun yang menurutnya bisa dilakukan di Jakarta. Tudingan itu tersebut muncul dari Wakil Ketua DPRD DKI dari Gerindra M Taufik. Menurut Taufik, rencana Pemprov DKI Jakarta menempatkan 40-70 PHL di setiap kelurahan adalah cara Ahok menghadapi Pilkada 2017. Menurutnya, Ahok akan memanfaatkan pekerja itu untuk mengumpulkan KTP warga sebagai syarat untuk maju lewat jalur independen. Atas tud...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan bahwa dirinya juga akan diperiksa oleh Bareskrim Polri terkait dugaan korupsi di Pemprov DKI. Basuki mengaku siap memenuhi panggilan jika hal itu sewaktu-waktu diminta Bareskrim.  "Saya akan diperiksa dan pasti diperiksa Bareskrim sebagai saksi. Itu sudah jadi kewajiban polisi, dan saya harus datang. Mana berani saya lawan polisi," kata Basuki di Balai Kota, Senin (29/6/2015).   Siang tadi, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta.  Ia mengaku menyerahkan sejumlah dokumen agar polisi semakin mudah mengusut perkara dugaan korupsi di Pemprov DKI Jakarta. Meski enggan merinci dokumen apa saja yang diserahkannya, ia memastikan bahwa dokumen itu terkait dugaan korupsi pengadaan UPS, printer, dan  scanner  (pemindai).  "Untuk lengkapnya, tanya ke polisi sajalah, ya. Saya tidak boleh menyampaikan ini," ujar Lulung. Ia juga menyatakan ingin menj...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang menyebutkan penempatan pekerja harian lepas (PHL) di setiap kelurahan sebagai salah satu cara pencitraan Basuki demi Pilkada DKI 2017. Bahkan, lanjut Basuki, dengan pernyataan Taufik itu, seluruh warga jadi mengetahui bagaimana sifat Ketua DPD Gerindra DKI itu sesungguhnya. "Jadi langsung menggambarkan siapa Taufik sesungguhnya. Kalau dia jadi gubernur, pasti dia akan  manfaatin  kayak  gitu  (sebar PHL untuk mendukung di pilkada)," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (29/6/2015). Selama melakukan kampanye di pemilihan Bupati Belitung Timur, Gubernur Bangka Belitung, anggota DPR RI, serta Pilkada DKI 2012, dia mengaku tidak pernah meminta hal-hal yang aneh kepada warga. Selain itu, ia juga tidak pernah meminta warga untuk mendukungnya. Basuki mengaku hanya memberi kartu nama, tidak pernah memberikan sembako maupun uang. "Lihat kampanye saya, kalau kamu minta ...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana "membereskan" eksekutif atau jajaran pegawai negeri sipil (PNS) DKI setelah dia berhasil mengungkap anggota DPRD yang menyelipkan anggaran siluman di dalam APBD DKI. Basuki tak menampik anak buahnya masih banyak yang coba menggelembungkan anggaran.  Padahal, penyusunan anggaran sudah menggunakan sistem  e-budgeting . "Setelah kami tutup APBD siluman, sekarang kami bereskan eksekutif. Mereka tuh selalu berlindung di konsultan dan menaikkan harga satuan," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (29/6/2015).   Salah satu contoh upaya penggelembungan anggaran dapat terlihat dari anggaran pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR). Basuki bakal bekerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat untuk membangun GOR internasional.  DKI menganggarkan pembangunan GOR sebesar Rp 48 miliar, jika didesain ulang, anggarannya bisa dipangkas hingga Rp 35 miliar.  Itu artinya, lanjut dia, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait ti...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memecat Sri Widayanto Kaderi dari jabatan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Pergantian Dirut PAM Jaya dilakukan Senin (29/6/2015) ini pada pukul 09.00 di kantor PAM Jaya, Jakarta Pusat.  "Ya lihat saja, (pengelolaan air)  gini-gini  terus enggak ada kemajuannya 2,5 tahun, saya suruh pasang ini itu enggak ada kemajuan," kata Basuki, di Balai Kota.  Jabatan Dirut PAM Jaya diserahkan kepada Erlan Hidayat yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) serta Direktur Keuangan PT MRT Jakarta.  Ahok, sapaan Basuki berharap, Erlan bisa membawa PAM Jaya lebih baik lagi. Terlebih, lanjut dia, Erlan terkenal sebagai profesional yang berkompeten dalam bekerja.  "Penyegaran saja, Pak Erlan itu orang yang jujur sejak dulu di (PT) MRT (Jakarta). Kita memang butuh orang jujur yang takut (korupsi)," kata Basuki.   Sedangkan Kaderi dipindahtugaskan...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi kehilangan aset tanah hingga Rp 7,9 triliun akibat telah beralih ke pihak ketiga. Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak menampik banyak kontrak antara DKI dan pihak ketiga sangat lemah. Kontrak-kontrak itu, lanjut dia, dilakukan saat ia belum menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.   "Itu temuan sudah dari sejak zaman Pak Foke (Fauzi Bowo), memang kontraknya lemah banget," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (29/6/2015).   Dia mengimbau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit potensi kerugian daerah lainnya. Menurut dia, masih banyak permasalahan yang merugikan Pemprov DKI.  Seperti contohnya kerjasama DKI dengan pihak ketiga di tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang, permasalahan kontrak PD Pasar Jaya dengan pihak ketiga atas pengelolaan Blok A Tanah Abang, dan lain-lain.  "Kenapa tidak ada temuan potensi kerugian daerah itu dari dulu. Memang ini harus dibedakan temu...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menempatkan sekitar 40-70 pekerja harian lepas (PHL) ke tiap kelurahan. Meski demikian, belum semua kelurahan mendapat tambahan PHL.  Basuki sebelumnya menargetkan sebanyak 18 ribu PHL itu ditempatkan di 267 kelurahan, tepat pada HUT ke-488 DKI Jakarta, 22 Juni 2015 lalu.   "PHL-nya sudah ada dan sudah jalan (kerja). Mereka sudah kontrak inidividual dengan DKI dari bulan Juni lalu," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (29/6/2015).   Ide awal penempatan PHL di Kelurahan karena banyak lurah yang mengaku kesulitan menginstruksikan petugas Dinas Kebersihan untuk membersihkan lingkungan. Sebab, lanjut dia, komando petugas kebersihan berada pada Suku Dinas Kebersihan tiap wilayah.  "Kalau begitu lurah cari pembantu tanda kutip deh. Buat apa pembantu dari Dinas Kebersihan kalau disuruh lurah enggak mau," kata Basuki.  Pria yang akrab disapa Ahok itu juga mengaku di beberapa wilayah seperti Jakarta Barat,...

Politisi Partai Nasdem, Akbar Faisal, mengaku mendapatkan transkrip penyataan seorang menteri yang menjelekkan Presiden Joko Widodo. Menurut Akbar, dia mendapatkan transkrip itu dari sebuah grup di ponselnya. "Saya terima ini melalui grup di  handphone  saya, ini pada waktu acara 3 Juni 2015," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015). Mantan anggota tim transisi bentukan Jokowi-JK ini pun membacakan petikan transkrip yang diterimanya.  "Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukkan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presiden ngerti  apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak  ngerti  apa-apa," kata Akbar, membacakan transkrip yang beredar tersebut.  Mengenai siapa menteri yang menghina Presiden, Akbar tidak bersedia berkomentar.  "Silakan tanya Pak Tjahjo," kata Akbar.  Akbar mengatakan, sebagai seorang pembantu presiden, ...

Beberapa waktu lalu, Pemerintah Korea Utara meresmikan bandar udara baru Pyongyang. Setelah bandara selesai dibangun, pemimpin negeri itu, Kim Jong Un, kemudian meninjau bandara tersebut. Ternyata, Kim Jong Un kurang menyukai desain bandara baru tersebut. "Kesalahan" desain bandara itu dikabarkan berujung eksekusi mati untuk sang arsitek bandara. Saat selesai dibangun, media Pemerintah Korea Utara selama beberapa hari mengulas kehebatan bandara itu mulai dari dinding kacanya yang mulus hingga kafe yang menyediakan espresso . Bahkan, kantor berita  KCNA  memublikasikan sedikitnya 30 foto pada pekan lalu, yang menampilkan Kim Jong Un dan istrinya saat meninjau bandara baru Pyongyang tersebut. Proyek bandara ini adalah upaya terbaru Korea Utara dalam menarik wisatawan untuk datang ke negeri tersebut. Di bandara ini terdapat toko perhiasan, beberapa kafe, apotek, air mancur cokelat, dan fasilitas-fasilitas mewah lainnya. Pekan ini, bandara baru Pyongyang menurut rencana mulai ber...

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut ada menteri yang menghina Presiden Joko Widodo. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku belum tahu soal kabar itu. Soal reshuffle, Susi mengatakan memang ada yang belum sinkron di kabinet. "Nggak tahu, belum tahu," ujar Susi soal menteri yang menghina Jokowi saat ditemui wartawan usai rapat bersama Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2015). Susi sendiri menilai, kesolidan Kabinet Kerja yang dipimpin Jokowi saat ini sudah berjalan bagus. Meski diakuinya masih ada beberapa yang belum terkoordinasi dengan baik. "Saya pikir bagus. Ada beberapa yang kurang tersinkron, tapi kan bisa diperbaiki saya pikir," kata Susi. "Kalau diperlukan oleh Presiden ya harus dilakukan. Kalau Presiden anggap perlu," imbuhnya soal reshuffle. Susi mendukung dilakukan reshuffle untuk meningkatkan kinerja kabinet. Dia menyerahkan sepenuhnya soal reshuffle kabinet ke Presiden Jokowi. "Saya mengerjakan ke...

Presiden Joko Widodo mengajak Wapres Jusuf Kalla dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti berbincang santai di pondok yang berada di halaman antara Istana Merdeka dan Istana Negara. Apa saja yang dibicarakan oleh mereka? "Saya melaporkan masalah yang terkait dengan masalah keamanan, sekarang sampai jelang lebaran," ujar Badrodin ketika dikonfirmasi usai pertemuan itu, Senin (29/6/2015). Badrodin mengatakan sejauh ini tidak ada masalah yang signifikan terkait pengamanan jelang Lebaran. Presiden, lanjut Badrodin, meminta hal itu dipertahankan agar masyarakat tetap tenang. "Sudah kita siapkan personelnya 255 ribu, kemudian jalan sudah kita survei, mana yang menimbulkan kerawanan kemacetan termasuk kerawanan kriminal," tuturnya. Polisi juga sudah memetakan lokasi rawan kriminal menjelang Lebaran. Diantaranya stasiun, terminal hingga tempat rekreasi. "Tentu, ini terkait dengan pusat keramaian, pelabuhan, ada copet, pembiusan, penipuan, penodongan, di jalan-jalan itu. D...

Gubernur DKI  Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan tegas melarang para Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta menggunakan mobil dinas untuk mudik ke kampung halaman. Selain itu, Ahok juga melarang para PNS DKI Jakarta untuk menerima bingkisan parsel menjelang Hari Raya Idul Fitri. "Kita enggak izinin," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6). Ahok bersikap seperti itu berdasarkan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) tahun 2013 lalu. "Kita tetap ikuti imbauan dari KPK," ujar Ahok. Diketahui, dalam salah satu surat edaran yang dikeluarkan pada tahun 2013, KPK melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik. Alasannya, mobil dinas adalah fasilitas yang pengadaan dan perawatannya dibiayai dengan uang negara. Sementara mengenai parsel, merujuk kepada Pasal 12B Ayat 1 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi , hal itu bisa dianggap sebagai gratifikasi. KPK mengkhawatirkan pemberian bingkisan digunakan se...

Pemerintah Provinsi DKI mulai tahun depan akan membangun infrastrukturnya dengan sistem rancang bangun dan bukan lagi menggunakan Detail Enginering Desain (DED). Dengan sistem rancang bangun, Pemprov DKI yakin bisa menghemat anggaran sangat besar. "Eksekutif selalu berlindung di konsultan. Mereka selalu naikin harga satuan, desain yang masif digedein, padahal jika dibandingkan dengan (perusahaan) swasta, nggak butuh itu," kata Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (29/6/2015). Ia mengatakan selama ini dengan sistem DED, pengeluaran APBD untuk pembangunan selalu besar. Padahal, sebagian dana itu habis untuk fase lelang DED. Setelah lelang DED, maka selanjutnya Pemprov DKI kembali akan melelang pembangunannya. Namun, dengan sistem rancang bangun, maka tak ada lagi fase lelang DED yang menghabiskan waktu dan berpeluang mengeluarkan biaya besar. Lelang hanya dilakukan sekali dengan menentukan perusahaan yang merancang sekal...

Salah satu tradisi menjelang hari raya Idul Fitri yang biasa dilakukan warga adalah pulang ke kampung halaman atau mudik. Meningkatnya penumpang bus antar kota antar provinsi (AKAP) berimbas pada munculnya terminal bayangan di sejumlah lokasi.   Hal ini terjadi dari tahun ke tahun dan tidak pernah ada sanksi tegas bagi perusahaan otobus yang menaikturunkan penumpang di terminal bayangan.  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama juga mengaku tidak mengetahui langkah antisipatif untuk menghilangkan terminal bayangan. "Tutup sebelah mata sajalah," kata Basuki singkat, di Balai Kota, Senin (29/6/2015).  Ahok, sapaan Basuki juga tidak mempersiapkan terminal mana saja yang akan digunakan untuk arus mudik dan balik. Seluruh persiapan fasilitas pada arus mudik telah dilakukan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI.  "Sejauh ini enggak ada masalah, standar saja persiapannya, paling sama kayak tahun-tahun lalu. Orang-orang harus lebih pintar saja buat da...

 Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku kesulitan memilih pejabat untuk dipromosikan menjadi pejabat eselon II setingkat kepala dinas, kepala badan, kepala biro, dan wali kota. Beberapa pejabat yang dianggapnya berpotensi dan memiliki kinerja baik kebanyakan takut menjadi kepala dinas.  Sementara itu, sisanya, lanjut Basuki, pejabat yang lulus seleksi jabatan banyak yang tidak cocok dengannya. Ia juga mengaku bingung ketika ditanya soal 30 nama pejabat eselon III yang akan dilantik menjadi pejabat eselon II pada bulan suci Ramadhan ini.  "Payah, payah, payah," kata Basuki singkat di Balai Kota, Senin (29/6/2015). Tidak diketahui apa maksud "payah" yang diucapkan Basuki ini. Meski demikian, Ahok, sapaan Basuki, memastikan bakal memilih beberapa pejabat dari 30 nama pejabat yang telah lulus seleksi jabatan. Ia juga belum bisa memastikan kapan pelantikan pejabat baru akan dilaksanakan. "Tergantung saya minum obatnya-lah. Ha-ha-ha. Pokoknya sekarang ka...

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelar kompetisi antar-pengembang aplikasi, Hackathon Jakarta atau yang biasa disingkat Hackjak. Ini merupakan penyelenggaraan kedua, setelah sebelumnya dilaksanakan pada tahun lalu. Lomba ini rencananya dibuka secara resmi oleh Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama pada Selasa (30/6/2015) besok.  Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Smart City Setiaji mengatakan penyelenggaraan Hackathon Jakarta merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam mengembangkan program Smart City. Sebab data, aplikasi dan infografis yang dihasilkan dari lomba ini diharapkan bisa segera diaplikasikan dalam program Jakarta Smart City.  “Partisipasi masyarakat adalah salah satu fondasi penting dalam membangun Jakarta Smart City. Dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan terjadi akselerasi dalam perbaikan layanan publik” kata Setiaji di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/6/2015).  Menurut Setiaji, sebelum penyelenggaraan Hackathon Jakart...