Politisi Partai Nasdem, Akbar Faisal, mengaku mendapatkan transkrip penyataan seorang menteri yang menjelekkan Presiden Joko Widodo. Menurut Akbar, dia mendapatkan transkrip itu dari sebuah grup di ponselnya.
"Saya terima ini melalui grup di handphone saya, ini pada waktu acara 3 Juni 2015," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Mantan anggota tim transisi bentukan Jokowi-JK ini pun membacakan petikan transkrip yang diterimanya.
"Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukkan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presidenngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa," kata Akbar, membacakan transkrip yang beredar tersebut.
Mengenai siapa menteri yang menghina Presiden, Akbar tidak bersedia berkomentar.
"Silakan tanya Pak Tjahjo," kata Akbar.
Akbar mengatakan, sebagai seorang pembantu presiden, menteri tidaklah layak untuk merendahkannya, apalagi menghina. Seharusnya, kata dia, seorang menteri justru bisa menjaga wibawa Presiden.
"Bukan menjadikan wajah Pak Presiden buruk kepada siapa yang memberikan kami mandat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga politisi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, ada menteri yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku mengetahui sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.
"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional independen, tetapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.
Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.
"Saya terima ini melalui grup di handphone saya, ini pada waktu acara 3 Juni 2015," kata Akbar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Mantan anggota tim transisi bentukan Jokowi-JK ini pun membacakan petikan transkrip yang diterimanya.
"Kalau memang saya harus dicopot ya silakan. Yang penting Presiden bisa tunjukkan apa kesalahan saya dan jelaskan bahwa atas kesalahan itu saya pantas dicopot. Belum tentu juga Presidenngerti apa tugas saya. Wong Presiden juga enggak ngerti apa-apa," kata Akbar, membacakan transkrip yang beredar tersebut.
Mengenai siapa menteri yang menghina Presiden, Akbar tidak bersedia berkomentar.
"Silakan tanya Pak Tjahjo," kata Akbar.
Akbar mengatakan, sebagai seorang pembantu presiden, menteri tidaklah layak untuk merendahkannya, apalagi menghina. Seharusnya, kata dia, seorang menteri justru bisa menjaga wibawa Presiden.
"Bukan menjadikan wajah Pak Presiden buruk kepada siapa yang memberikan kami mandat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga politisi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengungkapkan, ada menteri yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku mengetahui sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.
"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung. Latar belakangnya profesional independen, tetapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.
Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.
Comments