Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) meminta jika anak buahnya pernah menerima gratifikasi segera melaporkan ke KPK mulai Senin (11/1) mendatang. Sebab bila tidak, Ahok akan memecat para PNS yang bandel.
"Kalau sempat terima, ini uang harus segera laporkan ke KPK. Saya tunggu sampai Senin karena saya tahu ada beberapa yang masalah. Kalau enggak mau laporkan kalau ada yang ketangkap, pecat dari PNS," ujar Ahok.
Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan dalam 'Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi serta Pengawas' di halaman Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016). Ahok menegaskan siapapun yang masih nekat bermain mata akan dipecat, sebab gaji PNS di Jakarta sudah dinaikkan.
"Saya sudah berusaha naikkan hampir Rp 18 triliun gaji. Kalau enggak betul, ganti. Kalau tidak ada yang lapor ke KPK, bulan depan saya copot lagi," tegasnya.
Ahok juga mengingatkan agar seluruh lurah dan camat di Jakarta tidak termakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarganya untuk mencari keuntungan. Termasuk juga jika ada kelompok atau relawan yang meminta dana untuk mendukungnya.
"Jangan sekali-sekali percaya ada yang ngaku saudara saya atau ibu kandung saya karena tidak ada yang boleh minta apapun di DKI. Ini menjelang pilkada tahun depan, tidak boleh ada orang yang mengaku tim sukses saya minta disponsori. Enggak usah gaya-gayaan dukung saya dengan uang, enggak usah," sambung Ahok.
"Saya tegaskan, gratifikasi kalau 30 hari melaporkan itu pidananya hilang. Kalau ketahuan di lapangan kerjanya enggak betul, saya langsung stafkan dan nanti yang sudah distafkan enggak akan dapat TKD (tunjangan kinerja daerah) lagi. Langsung diberhentikan sebagai PNS," pungkasnya.
Hari ini Ahok melantik 1.046 PNS DKI eselon II, III dan IV. Pelantikan dimulai sekitar pukul 16.40 WIB.
Adapun pejabat eselon II yang dilantik antara lain, Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Sopan Andrianto sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI, Bowo Iriyanto sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan, dan Yayan Yuhana sebagai Kepala Biro Hukum DKI.
"Kalau sempat terima, ini uang harus segera laporkan ke KPK. Saya tunggu sampai Senin karena saya tahu ada beberapa yang masalah. Kalau enggak mau laporkan kalau ada yang ketangkap, pecat dari PNS," ujar Ahok.
Hal ini disampaikannya saat memberi sambutan dalam 'Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi serta Pengawas' di halaman Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2016). Ahok menegaskan siapapun yang masih nekat bermain mata akan dipecat, sebab gaji PNS di Jakarta sudah dinaikkan.
"Saya sudah berusaha naikkan hampir Rp 18 triliun gaji. Kalau enggak betul, ganti. Kalau tidak ada yang lapor ke KPK, bulan depan saya copot lagi," tegasnya.
Ahok juga mengingatkan agar seluruh lurah dan camat di Jakarta tidak termakan oleh orang-orang yang mengaku sebagai keluarganya untuk mencari keuntungan. Termasuk juga jika ada kelompok atau relawan yang meminta dana untuk mendukungnya.
"Jangan sekali-sekali percaya ada yang ngaku saudara saya atau ibu kandung saya karena tidak ada yang boleh minta apapun di DKI. Ini menjelang pilkada tahun depan, tidak boleh ada orang yang mengaku tim sukses saya minta disponsori. Enggak usah gaya-gayaan dukung saya dengan uang, enggak usah," sambung Ahok.
"Saya tegaskan, gratifikasi kalau 30 hari melaporkan itu pidananya hilang. Kalau ketahuan di lapangan kerjanya enggak betul, saya langsung stafkan dan nanti yang sudah distafkan enggak akan dapat TKD (tunjangan kinerja daerah) lagi. Langsung diberhentikan sebagai PNS," pungkasnya.
Hari ini Ahok melantik 1.046 PNS DKI eselon II, III dan IV. Pelantikan dimulai sekitar pukul 16.40 WIB.
Adapun pejabat eselon II yang dilantik antara lain, Yurianto sebagai Kepala Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Catur Laswanto sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Sopan Andrianto sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI, Bowo Iriyanto sebagai Wakil Kepala Dinas Pendidikan, dan Yayan Yuhana sebagai Kepala Biro Hukum DKI.
Comments