Berita Indonesia Terkini

 Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab mengimbau sekolah diliburkan pada demo besar 4 November mendatang. Mendikbud Muhajdir Effendy berharap kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal. "Saya tidak ada pikiran untuk meliburkan. Kita imbau para siswa supaya fokus kegiatan belajarnya," kata Mendikbud Muhadjir Effendy kepada detikcom, Senin (31/10/2016). Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini berharap agar kepala sekolah dan para guru menjaga agar aktivitas belajar mengajar berjalan normal. Para siswa juga diminta untuk tetap fokus belajar. "Sekolah seperti biasa, proses belajar mengajar tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," ujar Muhadjir. Sebelumnya, melalui akun twitternya @syihabrizieq, Rizieq Syihab mengimbau agar TNI, Polri, pegawai negeri turun ke jalan untuk ikut beraksi. Tak hanya itu, masih melalui akun twitternya, Rizieq meminta agar segenap pegawai dan pelajar diliburkan oleh perusahaan dan sekolahnya masing-masing di 4 No...

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengangkat Ignasius Jonan menjadi anggota Kabinet Kerja. Jonan yang sempat diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan pada Rabu, 27 Juli 2016 lalu ditunjuk memimpin Kementerian Enegi dan Sumber Daya Mineral.  Jonan dilantik menjadi Menteri ESDM pada 14 Oktober 2016 atau 2,5 bulan setelah dicopot. Bagaimana cerita di balik pengangkatan Jonan? Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku baru dihubungi oleh Presiden Jokowi soal pengangkatan Jonan sebagai Menteri ESDM pada Jumat, 14 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB. Padahal Jonan akan dilantik pukul 13.00 WIB hari itu juga.  Saat itu Wapres JK tengah berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai orang nomor 2 di Republik ini, JK tak bisa menolak. "Yang namanya ditawarkan (nama) ya masak menolak. Ya cuma karena saya sedang berada di Makassar, mohon maaf saya tak bisa menghadiri pelantikan," kata JK saat sesi wawancara khusus dengan detikcom, di kantor Wapres jalan Medan Merdeka Utara, J...

Ketua Umum Partai  Gerindra   Prabowo Subianto  berharap unjuk rasa yang akan digelar sejumlah ormas pada Jumat (4/10/2016), dapat berjalan dengan sejuk. "Kita harus jaga jangan sampai ada unsur-unsur yang mau pecah belah bangsa," kata Prabowo seusai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo  di Hambalang, Bogor, Senin (31/10/2016) sore. Prabowo mengaku bahwa dalam pertemuan Presiden sempat menyinggung soal rencana unjuk rasa itu. Demo yang akan digelar di depan Istana, Jakarta, tersebut untuk mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI  Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok yang dianggap menista agama. Prabowo mengatakan, semua pihak harus sadar bahwa Indonesia negara majemuk yang terdiri dari banyak suku, agama dan ras. Karena itu, persatuan harus dijaga. "Kalau ada masalah kita selesaikan dengan sejuk, damai," ujar mantan calon presiden 2014 tersebut. Pertemuan di kediaman Prabowo itu atas inisiatif Presiden Jokowi. Keduanya sebelumnya sudah beb...

 Calon gubernur DKI  Anies Baswedan "blusukan" ke permukiman warga di Kelurahan Kebon Bawang, Jakarta Utara, Senin (31/10/2016). Anies datang bersama sejumlah tim kampanyenya serta personel polisi yang bertugas mengawalnya. Saat "blusukan", tampak tiga petugas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kota dan kelurahan mengawasi kegiatan kampanye Anies. (Baca juga:  Anies Janji Perbaiki Jalan Rusak di Papanggo jika Terpilih Jadi Gubernur DKI ) Petugas tersebut mengenakan seragam putih serta rompi berwarna krem bertuliskan "Pengawas Pemilu". Saat ditanya, petugas tersebut menyebut sejauh ini belum ada aturan yang dilanggar oleh tim kampanye Anies. "Insya Allah belum ada sejauh ini. Kami awasi setiap kegiatan paslon (pasangan calon) agar tidak melanggar aturan yang sudah ada," ujar petugas yang enggan disebutkan namanya itu. Petugas tersebut mengatakan, pasangan calon tidak diperbolehkan membawa anak kecil saat kampanye berlan...

Direktur PT Wirabayu Pratama, Danu Wira, mengaku dirinya mengadu kepada Mohamad Sanusi setelah proyek pengadaan pompa yang dikerjakan perusahaannya tahun 2012 tidak dibayar oleh Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Danu Wira mengatakan, dirinya merupakan teman Sanusi dan kebetulan Sanusi pada saat itu merupakan anggota DPRD DKI dari Partai  Gerindra . "Saya tanya ke Sanusi bagaimana prosedurnya agar dibayar. Saya kan tahunya DPRD itu wakil kita, maka saya tanya," kata Danu saat menjadi saksi kasus pencucian uang dengan terdakwa Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (31/10/2016). Danu mengaku tidak tahu bahwa Sanusi berada di Komisi D DPRD DKI yang bermitra dengan Dinas Tata Air. Setelah bertanya seperti itu, kata Danu, Sanusi menyarankan dia untuk mengirim surat secara resmi ke DPRD DKI. Kepala Dinas Tata Air DKI, Teguh Hendarwan, pada sidang yang sama sebelumnya mengatakan bahwa dia ditelepon oleh Sanusi untuk mempercepat proses ...

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono berencana mendatangi Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk membahas permasalahan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Sumarsono mengaku ingin bertemu dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. "Oleh karena itu dalam waktu dekat ini, Wali Kota Bekasi bisa duduk kembali melihat permasalahan di lapangan. Saya melihat permasalahan sampah di Bekasi," kata Sumarsono, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10/2016). (Baca juga:  Ahok Minta Plt Gubernur DKI Tidak Ubah Anggaran untuk TPST Bantargebang ) Pria yang akrab disapa Soni itu akan membahas permasalahan sampah dengan Wali Kota Bekasi pada pekan ini. Dia ingin mengetahui duduk permasalahan terkait pengelolaan TPST Bantargebang. Soni mengaku sebelumnya juga telah membahas permasalahan TPST Bantargebang ini dengan Rahmat. "Dalam bentuk kerjasama, komitmen perhitungan bantuan telah dibicarakan bersama, aspirasi Kota Bekasi juga sudah kam...

Ketua Umum  PDI-P   Megawati Soekarnoputri  mengatakan sudah mengetahui terkait adanya rencana demo besar-besaran di depan Istana Merdeka pada Jumat, 4 November 2016. Dia menyebut demo merupakan hak politik bagi setiap warga negara dan sudah diizinkan sejak zaman reformasi. "Itu sudah merupakan hak politik bagi mereka yang ingin menyampaikan aspirasinya. Persoalannya, demo seperti apa yang akan dilakukan," ujar Megawati. Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan sambutan dalam pembukaan Pelatihan Mubaligh Kebangsaan yang diselenggarakan Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi)  PDI-P  di Kantor DPP  PDI-P , Menteng, Jakarta Pusat, Senin (31/10/2016). Dia menyatakan, aksi demo tersebut boleh saja dilakukan. Tetapi, jangan sampai membuat keonaran dan memecah belah Negara Kesatuan NKRI. Megawati kemudian mencontohkan konflik yang terjadi di Maluku dan Papua pada masa pemerintahan Presiden Abdulrahman Wahid. Dia menyampaikan, masyaraka...

Gedung  Pancasila  di Kementerian Luar Negeri dipenuhi khalayak. Mereka tampak cemas. Lalu, empat orang berkemeja putih lengan panjang tampak keluar dari salah satu ruangan.  Keempatnya berlari menghampiri sejumlah orang yang belakangan diketahui bahwa itu adalah keluarga dan kerabat mereka. Isak tangis yang tertahan pecah. Mereka berpelukan, melepas rasa rindu setelah empat tahun lebih tak pernah bertatap muka.   Keempat orang itu adalah anak buah kapal Naham 3 yang disandera perompak Somalia di sekitar perairan Seychelles sejak 26 Maret 2012. Empat orang ABK tersebut merupakan bagian dari 26 sandera kapal berbendera Oman itu. (Baca:  Empat WNI Bebas Setelah Disandera 4,5 Tahun oleh Perompak Somalia ) Keempat WNI tersebut yaitu Sudirman (24) asal Medan, Sumatera Utara; Supardi (34) asal Cirebon, Jawa Barat; Adi Manurung (32) asal Medan, Sumatera Utara; dan Elson Pesireron (32) asal Seram, Ambon. Momen tersebut tidak hanya mengharukan bagi ...

Kepala  Polri  Jenderal Pol  Tito Karnavian  meminta masyarakat yang berunjuk rasa untuk menyuarakannya dengan damai dan kondusif. Jangan sampai terjadi tindak anarkistis karena ada pihak yang menyelipkan kepentingan tertentu untuk menimbulkan gejolak di masyarakat. "Yang demo harus waspada, jangan sampai mereka yang murni menyampaikan pendapat, tapi kemudian ada pihak yang menunggangi mereka. Itu biasa terjadi di mana-mana," kata Tito di Markas Komando Brimob  Polri , Kepala Dua, Depok, Senin (31/10/2016). (baca:  Presiden Perintahkan Aparat Bersiaga Hadapi Demo 4 November ) Tito mengatakan, masyarakat berhak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun, penyampaian pendapat itu ada batasannya. Salah satunya tidak boleh mengganggu hak asasi orang lain. "Kemudian, harus mengindahkan etika dan moral. Di mulai cara bicara, tidak b...

Ketua DPR RI  Ade Komarudin mengimbau agar elite politik menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana jelang unjuk rasa yang akan digelar beberapa Ormas pada Jumat (4/10/2016). Sebab, para elite partai, kata dia, merupakan lokomotif atau contoh bagi masyarakat umum. Kalangan akar rumput yang kerap memanaskan suasana unjuk rasa, kata dia, mencontoh para elite partai. "Makanya elite politiknya harus menahan diri. Karena akar rumput sesungguhnya,  sorry  ya, tergantung elite politik," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/10/2016). (baca:  Kapolri Minta Pendemo Waspadai "Penunggang Kepentingan" ) Ade meminta semua warga negara menyadari bahwa negara tengah berada dalam kondisi mengencangkan ikat pinggang karena situasi perekonomian global. Selain itu, konstitusi negara juga telah memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara sehingga seharusnya tak ada lagi perdebatan terkait perbedaan. Hal tersebut berkat jasa pendahulu bangs...

Gubernur DKI Jakarta non-aktif  Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok menyebut saat dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) hendak disalurkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan malas untuk mencari data siswa dari keluarga tidak mampu yang akan menjadi calon penerima. Khusus di Jakarta, Ahok menyebut Kemendikbud saat itu justru ingin menggunakan data para peserta  Kartu Jakarta Pintar  (KJP). Ahok menyampaikan pernyataan itu menanggapi pernyataan calon gubernur nomor urut tiga,  Anies Baswedan  yang menyebut dirinya menolak penyaluran dana KIP di Jakarta. Penyaluran dana KIP oleh Kemendikbud diketahui dilakukan saat lembaga tersebut dipimpin oleh Anies. "Saya sudah lapor Presiden. Saya lapor Presiden, sebaiknya Kemendikbud jangan malas cari data. Karena data yang paling lengkap kan KJP," kata Ahok di Kebagusan, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016). (Baca:  Anies: KIP Program Pak Jokowi, tetapi Ditolak oleh Gubernur DKI ) Menurut Ahok, secara log...

Ada 10 program unggulan pasangan Agub Yudhoyono dan  Sylviana Murni  untuk Jakarta. Salah satunya adalah program bantuan langsung bagi golongan masyarakat yang kurang mampu. Program ini sama dengan program yang pernah dibuat ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika masih menjabat sebagai presiden RI. Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qudori mengatakan, tidak aneh jika program tersebut muncul lagi saat ini. "Semua sudah tahu, ide, gagasan ahli strategi di belakang Agus pasti tidak lepas dengan SBY. Jadi ide, gagasan dan pemikiran Pak SBY akan mewarnai Agus," ujar Qudori kepada  Kompas.com , Senin (31/10/2016). Qudori mengatakan pentingnya peran SBY bukan hanya karena dia adalah ayah dari Agus. Melainkan juga karena SBY jauh lebih berpengalaman di bidang politik dibandingkan Agus. Itu yang membuat campur tangan SBY dalam program Agus menjadi wajar. Program bantuan langsung sendiri, kata Qudori, merupakan program yang cukup populer pada era SBY dul...

Gubernur DKI Jakarta non aktif  Basuki Tjahaja Purnama  alias Ahok menyatakan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bukanlah program yang ditujukan untuk wilayah DKI Jakarta. Penyebabnya karena di Jakarta sudah ada program  Kartu Jakarta Pintar  (KJP). Baik program KIP maupun KJP diketahui merupakan program yang digagas oleh Presiden  Joko Widodo . "Jadi, KIP dirancang Pak Jokowi sebetulnya bukan untuk Jakarta. Kecuali orang Jakarta di luar Jakarta," kata Ahok di Kebagusan, Jakarta Selatan, Senin (31/10/2016). Ahok menyampaikan pernyataan itu menanggapi pernyataan calon gubernur nomor urut tiga,  Anies Baswedan  yang menyebut dirinya menolak penyaluran program KIP. Menurut Ahok, secara logika tidak seharusnya pelajar dari keluarga tidak mampu yang sudah menjadi peserta KJP diberikan lagi dana KIP. (Baca:  Anies: KIP Program Pak Jokowi, tetapi Ditolak oleh Gubernur DKI ) Ia menganggap alangkah baik apabila dana disalurkan ke pelajar dari...

Direktur Utama PT Wirabayu Pratama Danu Wira membantah pompa yang dipasang oleh perusahaannya di tiga titik wilayah Jakarta tidak layak. Dia mengatakan, pompa tersebut belum berfungsi maksimal bukan karena perusahaannya memasang pompa dengan kualitas buruk, melainkan karena dia sengaja mencabut pompanya sampai dilunasi oleh Dinas Tata Air DKI. "Ini tinggal dipasang kembali langsung berfungsi itu. Jadi bukan bocor, memang saya cabut. Itu pun enggak semua, kalau saya cabut semua, banjir Jakarta," ujar Danu saat menjadi saksi kasus pencucian uang atas terdakwa Mohamad Sanusi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Selatan, Senin (31/10/2016). (Baca juga:  Kadis Tata Air: Sanusi Minta Pembayaran ke Perusahaan Temannya Dipercepat  ) Ia sekaligus menanggapi kesaksian Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan yang mengatakan bahwa Dinas Tata Air DKI Jakarta menahan pembayaran ke PT Wirabayu Pratama karena pekerjaan proyek oleh perusahaan itu tidak layak atau ti...

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mulai menerima aduan warga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/10/2016). Ada yang terlihat berbeda cara Soni, sapaan Sumarsono, dengan Ahok ( Basuki Tjahaja Purnama ) saat menerima laporan warga. Soni sudah tiba di Balai Kota DKI Jakarta sekitar pukul 06.30. Biasanya, Ahok tiba di Balai Kota pukul 07.30 dan langsung berhadapan dengan puluhan warga yang berdiri mendekat ke arahnya. Sementara Soni, dari foto yang didapatkan  Kompas.com  dari Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, terlihat lebih santai menerima warga yang mengadu. Mereka duduk di pendopo dan warga menunjukkan dokumen terkait aduannya di atas meja. Tidak banyak warga yang datang. Menurut Soni, hanya ada dua orang yang datang untuk melapor pada pagi tadi. Pertama, terkait izin apotek. "Prosesnya sudah berlangsung lama. Saya kira ini harus kami sikapi soal izin pendirian apotek. Akan kami bahas," kata Soni, di Balai K...

 Hingga hari Rabu (26/10/2016) lalu, tercatat sudah ada enam lembaga survei yang mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta untuk berpartisipasi survei terkait pada Pilkada DKI Jakarta  2017. Daftar enam lembaga survei itu dapat diakses di  www.kpujakarta.go.id . Enam lembaga survei  yang sudah tercatat di situs KPU DKI itu yakni Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jaringan Isu Publik, PT Sands Analitik Indonesia, Lembaga Konsultan Politik Indonesia, PT Cyrus Nusantara, dan Poltracking Indonesia. Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon Idroos, mengatakan kriteria lembaga survei yang diterima mendaftar yakni benar-benar melakukan wawancara, tidak mengubah data lapangan, harus menggunakan metodologi ilmiah, menyertakan sumber dana, jumlah responden, serta tempat, dan tanggal pemilihan. "Kalau di luar itu, kami tidak bisa memproses bila ada masalah karena bukan tanggungjawab kami," kata Betty di KPU Provinsi DKI Jakarta, Senin (31/10/2016). Ketua KPU DKI...

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan, terdakwa kasus pencucian uang, Mohamad Sanusi, pernah menelepon dia saat Sanusi masih menjabat sebagai Ketua Komisi D DPRD DKI. Sanusi meminta kepada Teguh untuk mempercepat proses pembayaran proyek kepada PT Wirabayu Pratama, perusahaan yang dipimpin teman Sanusi, yakni Danu Wira. Adapun Danu menjabat sebagai Direktur Utama PT Wirabayu Pratama tersebut. "Pak Sanusi minta bantuan ke saya untuk mempercepat ini, itu mintanya  by phone . Dia bilang 'Tolong dipercepat proses pembayaran Pak Danu'," ujar Teguh saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar Raya, Senin (31/10/2016). (Baca juga:  Kepala Dinas Tata Air dan Dirut Perusahaan Rekanan Jadi Saksi Sidang Sanusi ) Dalam hal ini, PT Wirabayu Pratama mengerjakan proyek pengadaan pompa di 3 titik senilai Rp 14 miliar. Setelah pengerjaannya selesai, Danu Wira menagih pembayarannya kepada Teguh. Namun, Teguh enggan membayar karen...