Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengakui bahwa program Kartu Indonesia Pintar (KIP) telah masuk ke Ibu Kota. Program itu, kata Anies mulai masuk saat dirinya masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun, Anies tetap mempermasalahkan peraturan gubernur (Pergub) DKI yang melarang penggunaan KIP jika warga Jakarta telah mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Anies mengatakan, pergub tersebut tidak memperbolehkan warga untuk mencairkan uang dari program KIP jika telah menggunakan KJP.
"Uangnya nggak boleh dicairiin. Jadi KIP sudah dikirim ke tiap anak di Jakarta, tapi anak itu tidak berani mencairkan karena penerima KJP nggak boleh dicairkan lagi (KIP)," kata Anies di Pasar Bambu Kuning, Jakarta Utara, Senin (31/10/2016).
Anies mengatakan, jika dia terpilih sebagai Gubernur DKI, dirinya akan memberikan KJP sekaligus KIP agar warga Ibu Kota bisa menikmatinya.
"Jika terpilih nanti, warga akan mendapatkan KJP dan KIP," kata Anies.
Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa dia merasa heran dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menolak program KIP direalisasikan di Jakarta. Padahal, menurut Anies, KIP merupakan program Presiden Joko Widodo.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membantah pernyataan Anies. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, mengatakan, program KIP sudah terealisasi di Jakarta.
"(KIP) dapat untuk anak Jakarta yang enggak punya NIK DKI (bukan warga DKI, tetapi sekolah di Jakarta)," kata Susi, Minggu (30/10/2016).
Sementara Ahok juga sebelum telah menjelaskan bahwa, pihaknya telah meminta Bank Dunia untuk membantu menghitung kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta. Kebutuhan ini sudah cukup dipenuhi KJP.
Maka, menurut Ahok, lebih baik dana KIP dari APBN bagi siswa di Jakarta dialokasikan untuk siswa di daerah lainnya yang lebih membutuhkan.
"Sesuai asas keadilan, .... tidak benar (siswa di DKI dapat bantuan ganda sementara) daerah lain yang masih kekurangan. Jadi, lebih baik (KIP) disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.
Maka, menurut Ahok, lebih baik dana KIP dari APBN bagi siswa di Jakarta dialokasikan untuk siswa di daerah lainnya yang lebih membutuhkan.
"Sesuai asas keadilan, .... tidak benar (siswa di DKI dapat bantuan ganda sementara) daerah lain yang masih kekurangan. Jadi, lebih baik (KIP) disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.
(Ahok: KJP Sudah Sesuai Kebutuhan Jakarta, kalau Didobel KIP, Jadi Berlebihan )
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mengungkapkan alasan serupa. Djarot mengatakan, ketika warga yang ber-KTP DKI diminta memilih antara KIP dengan KJP, mereka memilih KJP sebab nilainya lebih besar dari KIP.
Ia mengatakan di Jakarta, banyak siswa yang memegang KIP. Mereka adalah warga daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, yang bersekolah di Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga mengungkapkan alasan serupa. Djarot mengatakan, ketika warga yang ber-KTP DKI diminta memilih antara KIP dengan KJP, mereka memilih KJP sebab nilainya lebih besar dari KIP.
Ia mengatakan di Jakarta, banyak siswa yang memegang KIP. Mereka adalah warga daerah penyangga, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, yang bersekolah di Jakarta.
Comments