Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengaku mengetahui siapa sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.
"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional independen, tetapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin (29/6/2015).
Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.
"Mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang Presidennya ragu-ragu dan sebagainya. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik kepada Presiden itu di luar rapat. Kalau ada kebijakan yang gimana, sampaikan ke Presiden, bukan ke yang lain," kata anggota Komisi III DPR ini.
Menurut dia, Jokowi sudah mengetahui persis siapa menteri tersebut. Masinton mendesak Jokowi mencopot menteri tersebut karena sudah melakukan pelanggaran serius.
"Harus di-reshuffle. Selama masih menjabat menteri, dia harus tunduk, taat, dan loyal, menampakkan dedikasinya kepada atasan langsung. Konsekuensi jabatan seperti itu," ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengungkapkan, sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Joko Widodo dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.
Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya, dan lebih fokus pada program kerja pemerintah.
"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.
Tjahjo mengatakan, Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.
"Beliau (Presidn Joko Widodo) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," katanya.
Jika ada perbedaan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan pemerintah, Tjahjo menyarankan agar usul tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira Presiden Jokowi terbuka menerima pernyataan atau koreksi terhadap kebijakan beliau, apalagi di negara Indonesia yang demokratis ini. Silakan itu disampaikan kepada Presiden langsung dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers saja," ujar Tjahjo.
Mendagri menyampaikan hal itu menanggapi isu perombakan susunan atau "reshuffle" K Kabinet Kerja.
"Khususnya apabila bicara soal reshuffle Kabinet, para menteri harus menyadari bahwa masalah tersebut adalah hak prerogatif Presiden, kapan saja Beliau menginginkan itu atau tidak. Itu yang harus dihargai," ujarnya.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut.
Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya, dan lebih fokus pada program kerja pemerintah.
"Pembantu Presiden (menteri, red.) itu satu, artinya sudah tidak ada lagi sekat dari partainya. Semua itu kan pembantu Presiden, sesuai dengan bidangnya masing-masing," kata politisi senior PDI Perjuangan ini.
Tjahjo mengatakan, Presiden telah menginstruksikan semua menterinya untuk fokus bekerja dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, dia meminta kepada para menteri untuk tidak membuat pernyataan yang bertentangan dengan kebijakan Presiden kepada media.
"Beliau (Presidn Joko Widodo) sudah menginstruksikan kepada para menteri untuk fokus kerja. Saya juga mengajak para menteri untuk jangan membuat pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Presiden," katanya.
Jika ada perbedaan pandangan atau pendapat mengenai kebijakan pemerintah, Tjahjo menyarankan agar usul tersebut disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
"Saya kira Presiden Jokowi terbuka menerima pernyataan atau koreksi terhadap kebijakan beliau, apalagi di negara Indonesia yang demokratis ini. Silakan itu disampaikan kepada Presiden langsung dan tidak perlu penyampaiannya hanya di depan pers saja," ujar Tjahjo.
Mendagri menyampaikan hal itu menanggapi isu perombakan susunan atau "reshuffle" K Kabinet Kerja.
"Khususnya apabila bicara soal reshuffle Kabinet, para menteri harus menyadari bahwa masalah tersebut adalah hak prerogatif Presiden, kapan saja Beliau menginginkan itu atau tidak. Itu yang harus dihargai," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membuka siapa menteri yang kerap menjelekkan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, klarifikasi ini sangat penting agar tidak terjadi simpang siur informasi yang akan berdampak pada semakin menurunnya kinerja menteri di kabinet kerja.
"Kalau Pak Tjahjo ngomong seperti itu, ya harus segera diklarifikasi dan diakhiri (menyebut siapa menteri tersebut)," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, Jokowi harus segera bertindak tegas kepada menteri tersebut. Menurut dia, seorang pemimpin harus tegas apabila dijelekkan secara diam-diam oleh anak buahnya.
"Tolonglah Pak Jokowi dijaga leadershipnya," tegasnya.
Fahri mengaku tidak heran saat mendengar kabar ini. Fahri merasa selama ini kabinet kerja memang tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Menurut saya memang kabinet ini jalan sendiri. Tapi mau dikritik nanti dianggap kita mengganggu Presiden. Kemudian sekarang kan diungkap ada yang menjelekkan Presiden," ucap Fahri.
Tjahjo sebelumnya mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku mengetahui siapa sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.
"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional independen, tapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.
Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Masinton menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.
Comments