Akademisi Universitas Trisakti Nirwono Joga meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menyalahkan pegawai negeri sipil (PNS) DKI terkait rendahnya serapan APBD 2015.
Hingga semester pertama ini, anggaran baru terserap 20 persen dari total Rp 69,286 triliun. Selain karena keterlambatan pengesahan APBD, ia memandang kurang lengkapnya kebutuhan DKI dalam e-katalog jadi penyebab rendahnya serapan anggaran.
"Misalnya untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), apa yang ditampilkan di e-katalog tidak sesuai dengan kebutuhan taman di lapangan. Tipe yang ditampilkan e-katalog hanya lima tipe dengan luas yang berbeda. Sementara, taman di Jakarta lebih dari lima dan ukurannya itu berbeda-beda," kata Nirwono, Sabtu (27/6/2015).
Sehingga, lanjut dia, kebutuhan yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI harus selalu direvisi, mengacu pada ketersediaan barang dan jasa di e-katalog.
"Bukan karena SKPD-nya yang tidak mengikuti aturan, tapi e-katalognya sendiri yang tidak mengakomodasi. Sehingga penyerapan tidak ada perubahan. Sampai akhir tahun, saya rasa serapan anggaran tidak lebih dari 45 persen meskipun ada perombakan pejabat," kata pengamat perkotaan itu.
Sebelumnya Basuki bakal memecat pejabat SKPD DKI yang tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Serapan anggaran itu merupakan indikator SKPD apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak.
Salah satu penyebab tidak terserapnya anggaran dengan baik karena kegagalan DKI membeli lahan. Selain itu, lanjut dia, upaya pembatasan kendaraan bermotor melalui electronic road pricing(ERP), penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lain-lain juga tidak terealisasi.
"ERP beres enggak sampai hari ini? Gila kan? Dinas UMKM punya dana, tapi pernah enggak dananya dipakai buat latih PKL? Lenggang Jakarta itu CSR yang latih. Anggaran habis buat gaji orang, tapi (PNS) enggak pernah kerja apa-apa. Jadi Pemda DKI buang 40.000 pegawai itu enggak apa-apa sebetulnya," kata Basuki.
Mendagri Tjahjo Kumolo pun telah memberi peringatan kepada Basuki atas rendahnya penyerapan APBD 2015. Tjahjo meminta Basuki untuk memperbaiki penyerapan anggaran daerah.
Sebab bila penyerapan APBD sangat minim, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Hingga semester pertama ini, anggaran baru terserap 20 persen dari total Rp 69,286 triliun. Selain karena keterlambatan pengesahan APBD, ia memandang kurang lengkapnya kebutuhan DKI dalam e-katalog jadi penyebab rendahnya serapan anggaran.
"Misalnya untuk pembangunan ruang terbuka hijau (RTH), apa yang ditampilkan di e-katalog tidak sesuai dengan kebutuhan taman di lapangan. Tipe yang ditampilkan e-katalog hanya lima tipe dengan luas yang berbeda. Sementara, taman di Jakarta lebih dari lima dan ukurannya itu berbeda-beda," kata Nirwono, Sabtu (27/6/2015).
Sehingga, lanjut dia, kebutuhan yang diajukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI harus selalu direvisi, mengacu pada ketersediaan barang dan jasa di e-katalog.
"Bukan karena SKPD-nya yang tidak mengikuti aturan, tapi e-katalognya sendiri yang tidak mengakomodasi. Sehingga penyerapan tidak ada perubahan. Sampai akhir tahun, saya rasa serapan anggaran tidak lebih dari 45 persen meskipun ada perombakan pejabat," kata pengamat perkotaan itu.
Sebelumnya Basuki bakal memecat pejabat SKPD DKI yang tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Serapan anggaran itu merupakan indikator SKPD apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak.
Salah satu penyebab tidak terserapnya anggaran dengan baik karena kegagalan DKI membeli lahan. Selain itu, lanjut dia, upaya pembatasan kendaraan bermotor melalui electronic road pricing(ERP), penataan pedagang kaki lima (PKL), dan lain-lain juga tidak terealisasi.
"ERP beres enggak sampai hari ini? Gila kan? Dinas UMKM punya dana, tapi pernah enggak dananya dipakai buat latih PKL? Lenggang Jakarta itu CSR yang latih. Anggaran habis buat gaji orang, tapi (PNS) enggak pernah kerja apa-apa. Jadi Pemda DKI buang 40.000 pegawai itu enggak apa-apa sebetulnya," kata Basuki.
Mendagri Tjahjo Kumolo pun telah memberi peringatan kepada Basuki atas rendahnya penyerapan APBD 2015. Tjahjo meminta Basuki untuk memperbaiki penyerapan anggaran daerah.
Sebab bila penyerapan APBD sangat minim, maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Comments