Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menyebut kepanjangan dari PNS bukan 'Pegawai' Negeri Sipil, tetapi 'Pelayan'. Jadi menurut dia, sudah seharusnya semua jajaran SKPD di DKI melayani masyarakat sebaik-baiknya.
"Saya dapat laporan dari masyarakat, PNS DKI ada yang sombong. Disapa malah buang muka. Eselon bawah-bawah saja ada yang punya Harley Davidson 2 unit," terang Ahok di Balai Agung, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2015).
"Saya mau buka (ke publik semua melalui open data). Sehingga, orang mikir-mikir lagi kalau mau jadi pegawai DKI karena 'P'-nya itu bukan 'Pegawai' tapi 'Pelayan' DKI. Pengertian di huruf 'P' itu saja sudah salah selama ini," lanjutnya.
Ahok menyinggung ketidakmampuan SKPD dalam menyusun satuan belanja untuk dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting 2015. Pasalnya, mereka selama ini selalu bermain gelondongan bersama pihak swasta.
Hal ini berimbas pada rendahnya belanja barang dan jasa DKI dalam APBD 2015. Tidak heran, Mendagri Tjahjo Kumolo menegurnya.
"Mereka masukin gelondongan ke sistem. Nggak tahu filosofi segala macam bisa nggak isi semua? Nggak bisa. Anggaran Rp 69 triliun, kita mentok-mentok belanja cuma Rp 2 triliun. Berarti selama ini cara belanja salah. Mendagri menilai sistem pembelanjaan DKI salah dari dulu. Tapi kok dapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian dari BPK) ya? Saya juga nggak ngerti," kata dia.
Salah satu contoh pelayanan yang diberikan untuk warga Ibu Kota adalah transportasi. Ahok menceritakan pernah menegur Dirut PT Transjakarta ANS Kosasih karena belum bisa mendata informasi tiap pengguna bus TransJ melalui kartu elektronik yang di-tap ke mesin.
"Kemarin saya sempat marah ke Trans Jakarta karena pamerin kartu parkir bisa segala macam, saya tanya ada data orangnya nggak. Kalau nggak, saya nggak mau. Saya tanya ke Dirut Transjakarta mana data kamu, saya ingin tahu berapa menit dan detik, berapa bus yang berhenti di halte dan berapa banyak orang yang naik supaya saya bisa kasih servis," sebut Ahok.
"Semakin banyak data yang kami buka ini akan membuat Anda memberikan yang terbaik. Smart City buat saya itu keterbukaan semua data, keterlibatan semua publik masukin PTSP juga semua orang bisa lihat persyaratan apa susahnya. Cuma kasih data, Anda kenapa pelit," imbuhnya.
Selain itu, Ahok juga menyoroti pelayanan Dinas Kesehatan yang kurang memuaskan. Pasalnya, kini untuk memberi surat izin usaha dokter dipersulit dengan menjual nama Ahok.
Bagaimana tidak, dokter yang ingin membuka surat izin maka harus memiliki lahan parkir seluas 3x4 di rumahnya. Sementara tidak sedikit wilayah di Ibu Kota banyak yang sempit.
"Kami pikir itu nenek lu soal izinnya. Banyak izin dokter nggak keluar, pada protes karena Gubernur Ahok. Saya pikir, hebat amat saya mengatur-atur perizinan dokter padahal formulir izin banyak kok," tutup dia.
"Saya dapat laporan dari masyarakat, PNS DKI ada yang sombong. Disapa malah buang muka. Eselon bawah-bawah saja ada yang punya Harley Davidson 2 unit," terang Ahok di Balai Agung, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2015).
"Saya mau buka (ke publik semua melalui open data). Sehingga, orang mikir-mikir lagi kalau mau jadi pegawai DKI karena 'P'-nya itu bukan 'Pegawai' tapi 'Pelayan' DKI. Pengertian di huruf 'P' itu saja sudah salah selama ini," lanjutnya.
Ahok menyinggung ketidakmampuan SKPD dalam menyusun satuan belanja untuk dimasukkan ke dalam sistem e-budgeting 2015. Pasalnya, mereka selama ini selalu bermain gelondongan bersama pihak swasta.
Hal ini berimbas pada rendahnya belanja barang dan jasa DKI dalam APBD 2015. Tidak heran, Mendagri Tjahjo Kumolo menegurnya.
"Mereka masukin gelondongan ke sistem. Nggak tahu filosofi segala macam bisa nggak isi semua? Nggak bisa. Anggaran Rp 69 triliun, kita mentok-mentok belanja cuma Rp 2 triliun. Berarti selama ini cara belanja salah. Mendagri menilai sistem pembelanjaan DKI salah dari dulu. Tapi kok dapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian dari BPK) ya? Saya juga nggak ngerti," kata dia.
Salah satu contoh pelayanan yang diberikan untuk warga Ibu Kota adalah transportasi. Ahok menceritakan pernah menegur Dirut PT Transjakarta ANS Kosasih karena belum bisa mendata informasi tiap pengguna bus TransJ melalui kartu elektronik yang di-tap ke mesin.
"Kemarin saya sempat marah ke Trans Jakarta karena pamerin kartu parkir bisa segala macam, saya tanya ada data orangnya nggak. Kalau nggak, saya nggak mau. Saya tanya ke Dirut Transjakarta mana data kamu, saya ingin tahu berapa menit dan detik, berapa bus yang berhenti di halte dan berapa banyak orang yang naik supaya saya bisa kasih servis," sebut Ahok.
"Semakin banyak data yang kami buka ini akan membuat Anda memberikan yang terbaik. Smart City buat saya itu keterbukaan semua data, keterlibatan semua publik masukin PTSP juga semua orang bisa lihat persyaratan apa susahnya. Cuma kasih data, Anda kenapa pelit," imbuhnya.
Selain itu, Ahok juga menyoroti pelayanan Dinas Kesehatan yang kurang memuaskan. Pasalnya, kini untuk memberi surat izin usaha dokter dipersulit dengan menjual nama Ahok.
Bagaimana tidak, dokter yang ingin membuka surat izin maka harus memiliki lahan parkir seluas 3x4 di rumahnya. Sementara tidak sedikit wilayah di Ibu Kota banyak yang sempit.
"Kami pikir itu nenek lu soal izinnya. Banyak izin dokter nggak keluar, pada protes karena Gubernur Ahok. Saya pikir, hebat amat saya mengatur-atur perizinan dokter padahal formulir izin banyak kok," tutup dia.
Comments