Upaya Dewan Perwakilan Rakyat untuk meloloskan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau biasa disebut dana aspirasi mendapat kecaman. Sejumlah warga Solo melakukan aksi menolak upaya tersebut.
Dua orang warga bernama Mulyoto (57) dan Slamet Widodo (56) membawa poster bertuliskan 'Dana Aspirasi No Way' dan 'Becik Ketitik Ala Ketoro'. Keduanya berjalan di tengah kerumunan pengunjung CFD, tepatnya di depan Grha Wisata, Sriwedari. Secara bergantian, warga Sumber, Banjarsari dan warga Timuran tersebut menyerukan kepada pengunjung untuk ikut serta menolak dana aspirasi.
"Dana aspirasi ini adalah bentuk korupsi gaya baru yang dilakukan oleh para anggota dewan. Mereka telah digaji menggunakan uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit. Bukannya bekerja untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi rakyat, mereka justru akan merampok uang rakyat," tegasnya.
Dana aspirasi, kata dia, hanya akal-akalan anggota dewan saja. Pasalnya mereka bekerja setiap bulannya sudah digaji puluhan juta, belum lagi tunjangan yang lain. Ternyata masih kurang dan minta jatah uang lagi. "Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap rakyat," keluhnya.
Menurut Mulyoto, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak dan tidak menandatangi pengesahan dana aspirasi itu. Karena tidak sesuai dengan rencana pemerataan pembangunan nasional pemerintah.
"Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR selama ini adalah membuat dan mengesahkan peraturan. Bukan mengurusi dan mencampuri kewenangan pemerintah," tegasnya.
Setyanto warga Kwarasan Solo Baru menambahkan, kinerja anggota dewan selama ini belum sesuai dengan tupoksi. "Masih banyak anggota dewan yang mementingkan urusan pribadi dari pada mengurusi rakyat. Saat kampanye mereka berlomba-lomba menarik simpatik rakyat dengan janji-janjinya. Setelah terpilih apa yang dijanjikan itu tidak direalisasikan," pungkasnya.
Dua orang warga bernama Mulyoto (57) dan Slamet Widodo (56) membawa poster bertuliskan 'Dana Aspirasi No Way' dan 'Becik Ketitik Ala Ketoro'. Keduanya berjalan di tengah kerumunan pengunjung CFD, tepatnya di depan Grha Wisata, Sriwedari. Secara bergantian, warga Sumber, Banjarsari dan warga Timuran tersebut menyerukan kepada pengunjung untuk ikut serta menolak dana aspirasi.
"Dana aspirasi ini adalah bentuk korupsi gaya baru yang dilakukan oleh para anggota dewan. Mereka telah digaji menggunakan uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit. Bukannya bekerja untuk menampung serta memperjuangkan aspirasi rakyat, mereka justru akan merampok uang rakyat," tegasnya.
Dana aspirasi, kata dia, hanya akal-akalan anggota dewan saja. Pasalnya mereka bekerja setiap bulannya sudah digaji puluhan juta, belum lagi tunjangan yang lain. Ternyata masih kurang dan minta jatah uang lagi. "Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap rakyat," keluhnya.
Menurut Mulyoto, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak dan tidak menandatangi pengesahan dana aspirasi itu. Karena tidak sesuai dengan rencana pemerataan pembangunan nasional pemerintah.
"Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR selama ini adalah membuat dan mengesahkan peraturan. Bukan mengurusi dan mencampuri kewenangan pemerintah," tegasnya.
Setyanto warga Kwarasan Solo Baru menambahkan, kinerja anggota dewan selama ini belum sesuai dengan tupoksi. "Masih banyak anggota dewan yang mementingkan urusan pribadi dari pada mengurusi rakyat. Saat kampanye mereka berlomba-lomba menarik simpatik rakyat dengan janji-janjinya. Setelah terpilih apa yang dijanjikan itu tidak direalisasikan," pungkasnya.
Comments