Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menyebut adanya pihak-pihak yang menghina Presiden Joko Widodo. Ia pun meminta seluruh jajaran kementerian yang ia pimpin agar mewaspadai dan mencegah berkembangnya isu-isu yang dianggap menghina Presiden sebagai lambang negara.
"Kemendagri harus siap dan berani mengambil sikap dalam menentukan siapa kawan, siapa lawan. Gubernur, bupati dan wali kota adalah perangkat tangan kanan Presiden, sementara menteri sebagai tangan kiri Presiden," ujar Tjahjo di sela-sela pidato sambutan, dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Komnas HAM di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Tjahjo mengatakan, Kemendagri merupakan kementerian yang berfungsi sebagai poros pemerintahan. Kemendagri mempunyai jajaran yang terorganisir secara tegak lurus, sehingga proses koordinasi dapat dilakukan dari tingkat pusat, sampai ke tingkat RT/RW.
Salah satu perangkat daerah yang dimiliki Kemendagri adalah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Menurut Tjahjo, Kesbangpol harus ikut melakukan deteksi dini, memberikan masukan pada kepala daerah, khususnya mengenai dinamika ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan, termasuk opini-opini yang dianggap melecehkan Presiden.
"Saya sebagai Mendagri, tadi pagi saya sampaikan pada Presiden, siapa yang menghina Presiden, menghina lambang negara, Kemendagri akan siap. Saya minta Panglima TNI, dan Kapolri jangan takut akan opini itu. Jajaran Kesbangpol juga harus terbuka 24 jam pada media untuk mengawasi hal ini," kata Tjahjo.
Tjahjo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada pihak-pihak yang menyampaikan kritik disertai penghinaan terhadap Presiden.
"Pimpinan parpol, DPR, 24 jam bisa memberikan masukan, saran terbuka langsung ke Presiden. Kalau mau ke media silahkan, tapi jangan kasar pada Presiden. Pembantu Presiden tidak boleh menghina," kata Tjahjo.
Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak setengah-setengah dalam memberikan informasi mengenai menteri yang menghina Presiden Joko Widodo. Tjahjo, kata dia, harus menyebut nama menteri tersebut ke publik dan menjelaskan alasannya mengucapkan informasi itu.
"Jangan kemudian jadi bahan provokasi, akhirnya menimbulkan saling lempar tuduhan. Tidak memberi suasana yang kondusif," kata Effendi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Jika nama menteri tersebut sudah dibuka oleh Mendagri, kata dia, maka Jokowi bisa mengambil langkah tegas. Nantinya, Jokowi bisa melihat apakah harus mengevaluasi menteri tersebut dari kabinet kerja.
"Kalau setengah-setengah begitu jadi multitafsir. Di saat kondisi ekonomi kurang baik begini, kurang tepat kalau memunculkan isu yang tidak tuntas," ucap Anggota Komisi I DPR ini.
Effendi menambahkan, harus diungkap juga bagaimana cara menteri tersebut menjelekkan Jokowi. Jika menjelek-jelekkan yang dimaksud adalah memberi kritik, hal tersebut adalah hal yang wajar. Namun jika memang bermaksud menghina, maka menteri tersebut tak boleh dimaafkan.
"Kalau sudah menghina dan niatannya jelek, enggak pantas jadi pembantu presiden," kata Effendi.
Tjahjo sebelumnya mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.
"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengaku mengetahui siapa sosok menteri yang kerap menjelek-jelekkan Presiden. Namun, dia enggan mengungkapkan identitas menteri tersebut.
"Baru satu yang aku dengar. Bukan dari PDI-P, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional independen, tapi sebenarnya bukan juga. Sektor di bawah koordinasi perekonomian. Perempuan," kata Masinton saat dihubungi, Senin.
Masinton mengatakan, menteri tersebut meragukan kepemimpinan dan kebijakan Jokowi. Dia menduga, menteri itu takut dicopot oleh Presiden.
Comments