"Pak Ahok, tolong saya. Sekarang saya nggak punya rumah," ujar nenek Alinah (66) ketika Ahok datang di Taman Fatahillah, Minggu (31/5/2015) sore.
Ahok yang datang bersama sang istri, Veronica Tan, lalu mendengarkan pengaduan nenek Alinah yang mengaku belum mendapat rusun. Ia pun meminta agar nenek Alinah menyerahkan data dirinya kepada ajudan untuk diurus dan dibantu.
"Kita nggak dikasih rusun nggak apa-apa, tapi dikasih uang pengganti. Sedih saya. Sekarang saya tinggal sama anak yang rumahnya ngontrak," cerita Alinah sambil menangis.
Menanggapi pengaduan Alinah, Ahok mengatakan sebenarnya warga korban gusuran dipastikan mendapat rusun selama memenuhi persyaratan yang ada. Permasalahan terjadi karena warga tidak mau pindah KTP.
"Kami tuh ada seribu unit yang kosong, dengan penerapan sistem KTP harus sesuai dengan alamat rusun, dengan Bank DKI ada alamat sesuai dengan alamat rusun," jelas Ahok.
"Yang terjadi kekacauan ada 5-6 persen itu yang tidak mau pindah KTP, makanya saya sudah instruksikan kepala dinas yang tidak mau pindah KTP usir saja jadi kita bisa dapat cara," imbuh mantan bupati Belitung Timur itu
Bagi mereka yang merasa tidak bisa membayar bulanan di rusun, Pemprov DKI, kata Ahok, sudah memiliki alternatif lain. Yakni dengan menyediakan Panti Sosial.
"Dia yang nggak kerja dan nggak bisa bayar, itu kita taruh di panti, makan sehari 28 ribu untuk masak, itu
lumayan. Kita mau bangun lagi daripada di pinggir sungai mending tinggal di panti, makan dan kesehatan kita tanggung. Cuma kadang kita tawarin yang udah tua-tua nggak mau, maunya dagang," tutur eks politisi Gerindra tersebut.
Sementara itu, Walikota Jakarta Barat Anas Efendi memastikan bahwa korban gusuran akan mendapat rusun. Ia juga membantah jika pemerintah belum melakukan sosialisasi sebelum melakukan penggusuran.
"Semua dapat rumah, kalau dia punya bangunan, punya KTP, warga Jakarta, dapat (rusun). Hubungi pak Camat," tegas Anas yang juga hadir di Taman Fatahillah.
Mengenai warga yang meminta uang pengganti atau uang pembinaan, Pemprov tak akan memberikannya. Pasalnya tanah tempat rumah warga di bantaran Kali Ciliwung merupakan tanah milik negara.
"Itu tanah negara, nggak ada ganti rugi. Semua harus masuk rusun, kita siapkan semua. Katanya belum dapat rumah dan kunci, kami yang akan anter sendiri. Saya atau pak camat. Selama masuk dalam pendataan, kami antar. Kami juga sudah sosialisasi sebelumnya, kami nggak akan turun kalau nggak ada protapnya," tambah Ketua Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santosa di lokasi yang sama.
Comments