Hukuman yang dijatuhkan FIFA kepada federasi sepakbola Indonesia menunjukkan bahwa badan sepakbola dunia itu sudah tidak lagi mengakui PSSI. Pemerintah akan mengambil alih proses dimulainya lagi pengelolaan sepakbola.
Demikian pandangan Sekretaris Menpora, Alfitra Salamm, menanggapi surat FIFA yang ditandatangani Sekjen Jerome Vaclke, yang menyebutkan bahwa PSSI diskorsing karena ada intervensi pemerintah, yang membekukan mereka pada 17 April lalu.
"PSSI 'kan sudah di-suspend, artinya sudah tidak ada lagi. Logikanya bagaimana. Jadi, pencabutan (SK pembekuan) itu sudah tidak perlu lagi, karena PSSI sudah di-suspend," ujar Alfitra, Sabtu (30/5/2015).
"(Selanjutnya) ya diambil alih dong, pemerintah tanggung jawab. Kalau sudah di-suspend, berarti PSSI tidak ada hubungan lagi dengan FIFA. Inilah momen kita untuk melakukan pembenahan dari nol: bentuk federasi baru, dan benahi dari nol," tambahnya.
Dalam surat FIFA tersebut disebutkan empat syarat supaya sanksi Indonesia bisa dicabut, yang intinya adalah pengelolaan PSSI dikembalikan kepada pengurus (tanpa menyebut nama-nama -- Red), alias tidak ada campur tangan pemerintah.
"Apakah nanti hasil (federasi bentukan pemerintah) tidak dianggap FIFA? Begini saja, kita benahi semua dari nol, buat organisasi yang moderen, jalankan kompetisi yang berkualitas. Jika sudah tapi betul, baru bangun komunikasi lagi dengan FIFA. Yang penting kita benahi internal dulu," simpulnya.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa sepakbola Indonesia perlu direformasi total, karena sudah lama tak berprestasi. Ia juga tidak mempersoalkan pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, jika itu merupakan program untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Demikian pandangan Sekretaris Menpora, Alfitra Salamm, menanggapi surat FIFA yang ditandatangani Sekjen Jerome Vaclke, yang menyebutkan bahwa PSSI diskorsing karena ada intervensi pemerintah, yang membekukan mereka pada 17 April lalu.
"PSSI 'kan sudah di-suspend, artinya sudah tidak ada lagi. Logikanya bagaimana. Jadi, pencabutan (SK pembekuan) itu sudah tidak perlu lagi, karena PSSI sudah di-suspend," ujar Alfitra, Sabtu (30/5/2015).
"(Selanjutnya) ya diambil alih dong, pemerintah tanggung jawab. Kalau sudah di-suspend, berarti PSSI tidak ada hubungan lagi dengan FIFA. Inilah momen kita untuk melakukan pembenahan dari nol: bentuk federasi baru, dan benahi dari nol," tambahnya.
Dalam surat FIFA tersebut disebutkan empat syarat supaya sanksi Indonesia bisa dicabut, yang intinya adalah pengelolaan PSSI dikembalikan kepada pengurus (tanpa menyebut nama-nama -- Red), alias tidak ada campur tangan pemerintah.
"Apakah nanti hasil (federasi bentukan pemerintah) tidak dianggap FIFA? Begini saja, kita benahi semua dari nol, buat organisasi yang moderen, jalankan kompetisi yang berkualitas. Jika sudah tapi betul, baru bangun komunikasi lagi dengan FIFA. Yang penting kita benahi internal dulu," simpulnya.
Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa sepakbola Indonesia perlu direformasi total, karena sudah lama tak berprestasi. Ia juga tidak mempersoalkan pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, jika itu merupakan program untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
Comments