Pimpinan DPRD Makassar meminta kepada semua pihak agar bisa mempertimbangkan rencana pengadaan sabak atau Ipad untuk 50 anggota dewan yang dianggarkan senilai Rp 750 juta menyusul banyaknya reaksi dari masyarakat.
"Sejak digulirkan sepekan lalu rencana pengadaan Apple iPad, reaksi kemudian bermunculan dan hampir tiap hari polemik ini diperbincangkan. Kalau memang reaksinya seperti ini, bisa saja ini dipertimbangkan," ujar Ketua DPRD Makassar, Farouk Mappaselling Betta di Makassar, Kamis (28/5/2015).
Dia mengatakan, penolakan yang diperlihatkan masyarakat dianggapnya sebagai hal yang wajar, apalagi penganggarannya dinilainya terlalu berlebihan.
Oleh karena itu, dia meminta agar dewan maupun Pemerintah Kota Makassar memerhatikan gelombang penolakan dari masyarakat. Namun di sisi lain, mereka juga pantas mendapatkan perangkat digital untuk menunjang kinerja.
"Kalau saya pribadi, tidak menerima maupun menolak. Hal seperti ini perlu dibahas bersama teman-teman karena kita di sini bekerja secara kolektif," katanya.
Farouk bahkan berharap, permasalahan ini dirapatkan bersama dengan pihak pemerintah kota dan mengambil alternatif lain dari program yang dicanangkan oleh wali kota dan wakilnya. Farouk menyatakan legislator sebagai wakil rakyat sudah seharusnya mempertimbangkan berbagai masukan yang ditujukan kepada mereka. Dalam hal pengadaan iPad.
Dia berharap, jangan sampai terekam citra DPRD membebani masyarakat demi kepentingan pribadi. Jika dilanjutkan, dewan harus bisa memberi pemahaman tentang pentingnya perangkat tersebut untuk peningkatan kinerja.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa melakukan pengumpulan koin untuk pembelian sabak atau Ipad 50 anggota DPRD Makassar yang dianggarkan senilai Rp750 juta.
"Kami rela membuang harga diri kami dan berdiri dipersimpangan jalan meminta uluran tangan para pengendara agar bisa membelikan Ipad bagi 50 anggota DPRD Makassar," ujar salah satu mahasiswa Yuda Jaya saat berorasi di DPRD Makassar.
Dalam orasi para mahasiswa saat mengumpulkan uang tepat di pinggir jalan depan kantor DPRD Makassar menyatakan jika anggaran sebesar Rp750 juta untuk pengadaan teknologi Ipad sangat berlebihan dan terkesan hanya untuk digunakan bergaya saja.
Para mahasiswa ini menganggap jika gaji dan tunjangan puluhan juta yang didapatkannya dalam sebulan itu tidaklah cukup dan terbukti dengan banyaknya anggaran yang tidak masuk akal untuk mendukung kinerja mereka.
"Anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan penanganan gizi buruk sangat tidak manusiawi. Anggaran untuk gizi buruk hanya dialokasikan Rp 200 juta sedangkan pengadaan Ipad mereka para anggota dewan dihabiskan Rp 750 juta," teriaknya.
Mahasiswa mengumpulkan koin dari sejumlah pengendara. Hasilnya kemudian dibawa masuk ke Kantor DPRD Makassar. Sembari berorasi, mereka meletakkan koin itu di pintu masuk salah satu ruang Komisi Dewan. Tidak seorang pun legislator yang menghadapi mereka.
"Meski jumlahnya tidak seberapa, kami harap para anggota dewan tersinggung dengan aksi ini. Karena mereka seolah tidak punya uang, sehingga harus meminta pengadaan ipad kepada Pemerintah Kota," jelasnya.
Pengadaan Ipad dewan beberapa hari belakangan mengemuka di masyarakat. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp 750 juta. Artinya, setiap Ipad seharga Rp 15 juta akan dibagikan untuk setiap legislator. Anggarannya disahkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang disahkan Desember tahun lalu.
Legislator Demokrat, Susuman Halim mengatakan, tidak mengetahui pengadaan barang tersebut. Pengadaan, menurut dia, adalah inisiatif Sekretariat Dewan yang eksekusinya berada di tangan Pemerintah Kota.
"Tidak melekat di dewan, meski yang akan menggunakannya adalah legislator," katanya.
"Sejak digulirkan sepekan lalu rencana pengadaan Apple iPad, reaksi kemudian bermunculan dan hampir tiap hari polemik ini diperbincangkan. Kalau memang reaksinya seperti ini, bisa saja ini dipertimbangkan," ujar Ketua DPRD Makassar, Farouk Mappaselling Betta di Makassar, Kamis (28/5/2015).
Dia mengatakan, penolakan yang diperlihatkan masyarakat dianggapnya sebagai hal yang wajar, apalagi penganggarannya dinilainya terlalu berlebihan.
Oleh karena itu, dia meminta agar dewan maupun Pemerintah Kota Makassar memerhatikan gelombang penolakan dari masyarakat. Namun di sisi lain, mereka juga pantas mendapatkan perangkat digital untuk menunjang kinerja.
"Kalau saya pribadi, tidak menerima maupun menolak. Hal seperti ini perlu dibahas bersama teman-teman karena kita di sini bekerja secara kolektif," katanya.
Farouk bahkan berharap, permasalahan ini dirapatkan bersama dengan pihak pemerintah kota dan mengambil alternatif lain dari program yang dicanangkan oleh wali kota dan wakilnya. Farouk menyatakan legislator sebagai wakil rakyat sudah seharusnya mempertimbangkan berbagai masukan yang ditujukan kepada mereka. Dalam hal pengadaan iPad.
Dia berharap, jangan sampai terekam citra DPRD membebani masyarakat demi kepentingan pribadi. Jika dilanjutkan, dewan harus bisa memberi pemahaman tentang pentingnya perangkat tersebut untuk peningkatan kinerja.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa melakukan pengumpulan koin untuk pembelian sabak atau Ipad 50 anggota DPRD Makassar yang dianggarkan senilai Rp750 juta.
"Kami rela membuang harga diri kami dan berdiri dipersimpangan jalan meminta uluran tangan para pengendara agar bisa membelikan Ipad bagi 50 anggota DPRD Makassar," ujar salah satu mahasiswa Yuda Jaya saat berorasi di DPRD Makassar.
Dalam orasi para mahasiswa saat mengumpulkan uang tepat di pinggir jalan depan kantor DPRD Makassar menyatakan jika anggaran sebesar Rp750 juta untuk pengadaan teknologi Ipad sangat berlebihan dan terkesan hanya untuk digunakan bergaya saja.
Para mahasiswa ini menganggap jika gaji dan tunjangan puluhan juta yang didapatkannya dalam sebulan itu tidaklah cukup dan terbukti dengan banyaknya anggaran yang tidak masuk akal untuk mendukung kinerja mereka.
"Anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan penanganan gizi buruk sangat tidak manusiawi. Anggaran untuk gizi buruk hanya dialokasikan Rp 200 juta sedangkan pengadaan Ipad mereka para anggota dewan dihabiskan Rp 750 juta," teriaknya.
Mahasiswa mengumpulkan koin dari sejumlah pengendara. Hasilnya kemudian dibawa masuk ke Kantor DPRD Makassar. Sembari berorasi, mereka meletakkan koin itu di pintu masuk salah satu ruang Komisi Dewan. Tidak seorang pun legislator yang menghadapi mereka.
"Meski jumlahnya tidak seberapa, kami harap para anggota dewan tersinggung dengan aksi ini. Karena mereka seolah tidak punya uang, sehingga harus meminta pengadaan ipad kepada Pemerintah Kota," jelasnya.
Pengadaan Ipad dewan beberapa hari belakangan mengemuka di masyarakat. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp 750 juta. Artinya, setiap Ipad seharga Rp 15 juta akan dibagikan untuk setiap legislator. Anggarannya disahkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang disahkan Desember tahun lalu.
Legislator Demokrat, Susuman Halim mengatakan, tidak mengetahui pengadaan barang tersebut. Pengadaan, menurut dia, adalah inisiatif Sekretariat Dewan yang eksekusinya berada di tangan Pemerintah Kota.
"Tidak melekat di dewan, meski yang akan menggunakannya adalah legislator," katanya.
Comments