Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar kawasan Kemayoran bisa dikembangkan untuk kepentingan masyarakat kecil. Ia bahkan meminta negara agar menyiapkan lahan lebih kurang 100 hektar untuk membangun perumahan di kawasan Kemayoran.
"Saya ingin mengulangi sekaligus menekankan sekali lagi bahwa Kemayoran adalah milik negara, tanah negara, tanah rakyat. Oleh karena itu, harus diisi secara keseluruhan, baik masyarakat mampu maupun lebih-lebih masyarakat tidak mampu. Kalau ingin rumah mewah, jangan di Kemayoran," kata Kalla saat membuka Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) di JIExpo Kemayoran, Jumat (29/5/2015).
Acara ini dihadiri Nyonya Mufida Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Komisaris Umum PT Jakarta International Expo Murdaya Poo.
Menurut Kalla, masyarakat membutuhkan sistem perumahan yang baik. Lahan Kemayoran sedianya tidak diserobot pihak yang berkepentingan untuk membangun rumah-rumah mewah. Kawasan strategis seperti Kemayoran, kata Kalla, sedianya dimanfaatkan untuk perumahan warga kurang mampu. Dengan ditempatkan di daerah strategis, warga kurang mampu bisa menghemat ongkos transportasi jika ingin bekerja di pusat kota.
"Bukan hanya orang yang mampu (yang bisa tinggal) di daerah strategis. Justru orang yang tidak mampu harus berada di daerah strategis agar transpornya murah. Kalau masyarakat yang tidak mampu harus tinggal di Tangerang, Bekasi, Margonda, berapa ongkos angkotnya?" kata Kalla.
Oleh karena itu, lanjut Kalla, pemerintah pusat dan daerah mengupayakan agar pengembangan kawasan strategis bisa membawa perubahan bagi nasib masyarakat kurang mampu. Ia juga meminta pengusaha di Kemayoran untuk mengembalikan fungsi Kemayoran bagi kepentingan rakyat banyak.
"Lapangan golf juga, jadikan lapangan bola untuk masyarakat bawah. Bikin juga perumahan untuk itu karena di situlah kita ciptakan kemakmuran bangsa ini," kata dia.
Upaya mengubah citra Kemayoran ini sudah dibahas Kalla bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
"Saya ingin mengulangi sekaligus menekankan sekali lagi bahwa Kemayoran adalah milik negara, tanah negara, tanah rakyat. Oleh karena itu, harus diisi secara keseluruhan, baik masyarakat mampu maupun lebih-lebih masyarakat tidak mampu. Kalau ingin rumah mewah, jangan di Kemayoran," kata Kalla saat membuka Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) di JIExpo Kemayoran, Jumat (29/5/2015).
Acara ini dihadiri Nyonya Mufida Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Komisaris Umum PT Jakarta International Expo Murdaya Poo.
Menurut Kalla, masyarakat membutuhkan sistem perumahan yang baik. Lahan Kemayoran sedianya tidak diserobot pihak yang berkepentingan untuk membangun rumah-rumah mewah. Kawasan strategis seperti Kemayoran, kata Kalla, sedianya dimanfaatkan untuk perumahan warga kurang mampu. Dengan ditempatkan di daerah strategis, warga kurang mampu bisa menghemat ongkos transportasi jika ingin bekerja di pusat kota.
"Bukan hanya orang yang mampu (yang bisa tinggal) di daerah strategis. Justru orang yang tidak mampu harus berada di daerah strategis agar transpornya murah. Kalau masyarakat yang tidak mampu harus tinggal di Tangerang, Bekasi, Margonda, berapa ongkos angkotnya?" kata Kalla.
Oleh karena itu, lanjut Kalla, pemerintah pusat dan daerah mengupayakan agar pengembangan kawasan strategis bisa membawa perubahan bagi nasib masyarakat kurang mampu. Ia juga meminta pengusaha di Kemayoran untuk mengembalikan fungsi Kemayoran bagi kepentingan rakyat banyak.
"Lapangan golf juga, jadikan lapangan bola untuk masyarakat bawah. Bikin juga perumahan untuk itu karena di situlah kita ciptakan kemakmuran bangsa ini," kata dia.
Upaya mengubah citra Kemayoran ini sudah dibahas Kalla bersama Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Comments