Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi mengambil terobosan pada awal-awal jabatannya. Melalui surat keputusan bernomor 0137 Tahun 2015, politikus PKB ini memberikan sanksi administratif berupa pembekuan PSSI.
Hal itu merupakan salah satu langkah untuk membenahi karut-marut pengelolaan sepak bola di Indonesia yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya banyak kasus seperti pemain tak digaji dan pengaturan skor yang membuat pemerintah bertindak tegas.
Namun, langkah ini mendapat tentangan dari berbagai pihak. DPR yang diharapkan mendukung langkah pemerintah, nyatanya malah mengecam sikap keras pemerintah.
DPR menghardik Jokowi yang dengan terbuka mendukung keputusan Menpora Imam Nahrawi. Mereka menyatakan PSSI bakal mendapatkan sanksi dari FIFA.
Berikut serangan DPR ke Jokowi akibat pembekuan PSSI, seperti dihimpun merdeka.com, Sabtu (30/5):
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak Kemenpora agar segera mencari solusi bagi penyelesaian polemik di tubuh PSSI. Politikus Partai Demokrat ini menegaskan agar Kemenpora dan PSSI segera berkoordinasi karena begitu banyak urusan yang berkaitan di antara keduanya.
"Kami berharap Kemenpora secepatnya betul-betul cari solusi dan cari yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena PSSI dan Kemenpora itu kaitannya banyak. Ada yang cari ekonomi di sini, ada yang nyari prestasi di sini," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
Agus mengatakan, saat ini keadaan PSSI dan Kemenpora sudah sangat terdesak waktu. Hal itu berkaitan dengan sangsi FIFA kepada PSSI, akibat melanggar salah satu peraturan mereka saat kewenangannya sempat diambil alih oleh Kemenpora.
"Kalau FIFA sampai berikan suspend, maka ini malapetaka. Pemerintah dan Kemenpora harus cari solusi bersama-sama," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak Kemenpora agar segera mencari solusi bagi penyelesaian polemik di tubuh PSSI. Politikus Partai Demokrat ini menegaskan agar Kemenpora dan PSSI segera berkoordinasi karena begitu banyak urusan yang berkaitan di antara keduanya.
"Kami berharap Kemenpora secepatnya betul-betul cari solusi dan cari yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena PSSI dan Kemenpora itu kaitannya banyak. Ada yang cari ekonomi di sini, ada yang nyari prestasi di sini," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
Agus mengatakan, saat ini keadaan PSSI dan Kemenpora sudah sangat terdesak waktu. Hal itu berkaitan dengan sangsi FIFA kepada PSSI, akibat melanggar salah satu peraturan mereka saat kewenangannya sempat diambil alih oleh Kemenpora.
"Kalau FIFA sampai berikan suspend, maka ini malapetaka. Pemerintah dan Kemenpora harus cari solusi bersama-sama," pungkasnya.
Hal itu merupakan salah satu langkah untuk membenahi karut-marut pengelolaan sepak bola di Indonesia yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya banyak kasus seperti pemain tak digaji dan pengaturan skor yang membuat pemerintah bertindak tegas.
Namun, langkah ini mendapat tentangan dari berbagai pihak. DPR yang diharapkan mendukung langkah pemerintah, nyatanya malah mengecam sikap keras pemerintah.
DPR menghardik Jokowi yang dengan terbuka mendukung keputusan Menpora Imam Nahrawi. Mereka menyatakan PSSI bakal mendapatkan sanksi dari FIFA.
Berikut serangan DPR ke Jokowi akibat pembekuan PSSI, seperti dihimpun merdeka.com, Sabtu (30/5):
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak Kemenpora agar segera mencari solusi bagi penyelesaian polemik di tubuh PSSI. Politikus Partai Demokrat ini menegaskan agar Kemenpora dan PSSI segera berkoordinasi karena begitu banyak urusan yang berkaitan di antara keduanya.
"Kami berharap Kemenpora secepatnya betul-betul cari solusi dan cari yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena PSSI dan Kemenpora itu kaitannya banyak. Ada yang cari ekonomi di sini, ada yang nyari prestasi di sini," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
Agus mengatakan, saat ini keadaan PSSI dan Kemenpora sudah sangat terdesak waktu. Hal itu berkaitan dengan sangsi FIFA kepada PSSI, akibat melanggar salah satu peraturan mereka saat kewenangannya sempat diambil alih oleh Kemenpora.
"Kalau FIFA sampai berikan suspend, maka ini malapetaka. Pemerintah dan Kemenpora harus cari solusi bersama-sama," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak Kemenpora agar segera mencari solusi bagi penyelesaian polemik di tubuh PSSI. Politikus Partai Demokrat ini menegaskan agar Kemenpora dan PSSI segera berkoordinasi karena begitu banyak urusan yang berkaitan di antara keduanya.
"Kami berharap Kemenpora secepatnya betul-betul cari solusi dan cari yang terbaik bagi bangsa dan negara. Karena PSSI dan Kemenpora itu kaitannya banyak. Ada yang cari ekonomi di sini, ada yang nyari prestasi di sini," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5).
Agus mengatakan, saat ini keadaan PSSI dan Kemenpora sudah sangat terdesak waktu. Hal itu berkaitan dengan sangsi FIFA kepada PSSI, akibat melanggar salah satu peraturan mereka saat kewenangannya sempat diambil alih oleh Kemenpora.
"Kalau FIFA sampai berikan suspend, maka ini malapetaka. Pemerintah dan Kemenpora harus cari solusi bersama-sama," pungkasnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengapresiasi peristiwa penangkapan sejumlah eksekutif Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA atas dugaan korupsi di Kota Zurich, pada Rabu (27/5) dini hari sebagai bentuk pelajaran bagi persepakbolaan Indonesia. Menurut dia, sebaiknya Indonesia melakukan hal yang sama yakni mencari mafia yang bermain tanpa harus membekukan PSSI.
"Bagus malahan. Di mana ada penjahat harus ditangkap tapi jangan bubarkan lembaganya dong. Di sini tidak ada penjahatnya, lembaganya yang dibekukan. Aneh logikanya gitu lho," ujar Fahri di gedung DPR RI, Jumat (29/5).
Menurut Wasekjen PKS ini, kasus pembekuan PSSI yang terjadi sekarang ini berawal dari ketidakmampuan pihak yang menangani, lalu coba mencari kambing hitam.
"Kalau ada mafia ya itu ditunjukan. Di Indonesia itu kayak gini, begitu dia nggak sanggup tangani pajak dia sebut mafia pajak, enggak sanggup urus sepak bola dia bilang mafia sepak bola. Begitu enggak sanggup Migas dia sebut mafia Migas. Semua jadi mafia. Terminologinya pencitraan tapi faktanya enggak ada. Yang benar itu diam saja tapi semuanya ketangkap. Ini enggak ada," papar dia.
"Bagus malahan. Di mana ada penjahat harus ditangkap tapi jangan bubarkan lembaganya dong. Di sini tidak ada penjahatnya, lembaganya yang dibekukan. Aneh logikanya gitu lho," ujar Fahri di gedung DPR RI, Jumat (29/5).
Menurut Wasekjen PKS ini, kasus pembekuan PSSI yang terjadi sekarang ini berawal dari ketidakmampuan pihak yang menangani, lalu coba mencari kambing hitam.
"Kalau ada mafia ya itu ditunjukan. Di Indonesia itu kayak gini, begitu dia nggak sanggup tangani pajak dia sebut mafia pajak, enggak sanggup urus sepak bola dia bilang mafia sepak bola. Begitu enggak sanggup Migas dia sebut mafia Migas. Semua jadi mafia. Terminologinya pencitraan tapi faktanya enggak ada. Yang benar itu diam saja tapi semuanya ketangkap. Ini enggak ada," papar dia.
Comments