Ratusan buruh Jakarta menuntut kenaikan upah sebesar Rp 650 ribu untuk Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta pada 2017 mendatang. Para buruh menuntut agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikan UMP Jakarta, dari Rp 3,1 juta menjadi Rp 3,75 juta.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menjanjikan dapat merealisasikan hal tersebut. Namun kini pihaknya tengah berupaya untuk menekan biaya hidup di ibu kota.
Dia menyakini cara ini lebih efektif dibandingkan dengan sekadar menaikan upah buruh. Sebab bila kenaikan tersebut diikuti harga kebutuhan pokok melonjak maka akhirnya akan sia-sia.
"Sekarang saya bilang sama buruh, yang penting kamu pulang bawa berapa duit? Buat apa nuntut gaji Rp 5 juta tapi daya saing produk perusahaan Anda turun. Kalau biaya hidup anda Rp 4,9 juta," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/9).
Mantan Bupati Belitung Timur ini lebih memilih memberikan UMP kepada buruh hanya Rp 3,5 juta. Tetapi sebagai konsekuensinya, biaya hidup harus lebih murah. Harapannya masyarakat dapat kembali menabung dan perusahaan tidak terbebani dengan upah tinggi.
"Lebih baik gaji Rp 3,5 juta tapi biaya hidup hanya Rp 2,5 juta. Jadi kami akan terus berikan subsidi," tutupnya.
Sebelumnya, dalam orasinya, buruh meminta upah yang layak guna menjaga daya beli masyarakat, sedangkan pajak menjadi syarat pembangunan dan program kesejahteraan dijalankan.
"Jakarta sebagai ibu kota, masa kalah sama Bekasi dan Karawang. Mari kita sebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur upah murah," teriak seorang buruh di atas mobil komando dengan mik, di depan gerbang Balai Kota Jakarta, Kamis (29/9).
Buruh berharap Dewan Pengupahan Provinsi yang akan menggelar rapat pembahasan upah pada 6 Oktober mendatang, dapat memberikan saran dan pertimbangan yang rasional kepada Ahok dalam rangka penetapan UMP.
"Jangan sampai kecolongan! Dewan Pengupahan jangan masuk angin. Naikan upah buruh Rp 650 ribu," tegas buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kaum buruh akan menggelar unjuk rasa secara serentak di 20 provinsi. Aksi ini menyatakan satu suara, yaitu menuntut pemerintah mencabut Undang Undang Pengampunan Pajak, atau tax amnesty, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan daerah lainya," katanya dalam siaran pers.
Upah yang layak akan menjaga daya beli masyarakat, sedangkan pajak menjadi syarat pembangunan dan program kesejahteraan dijalankan. Untuk itu, dia meminta, agar pemerintah menaikkan upah minimum di 2017, sebesar Rp 650 ribu.
Buruh menilai, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya terkait mekanisme penetapan upah minimum.
Dalam Peraturan pemerintah, upah minimum didasarkan pada inflansi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam undang-undang pentetapannya dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dan dilakukan melalui mekanisme survei dan pembahasan di Dewan Pengupahan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menjanjikan dapat merealisasikan hal tersebut. Namun kini pihaknya tengah berupaya untuk menekan biaya hidup di ibu kota.
Dia menyakini cara ini lebih efektif dibandingkan dengan sekadar menaikan upah buruh. Sebab bila kenaikan tersebut diikuti harga kebutuhan pokok melonjak maka akhirnya akan sia-sia.
"Sekarang saya bilang sama buruh, yang penting kamu pulang bawa berapa duit? Buat apa nuntut gaji Rp 5 juta tapi daya saing produk perusahaan Anda turun. Kalau biaya hidup anda Rp 4,9 juta," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (29/9).
Mantan Bupati Belitung Timur ini lebih memilih memberikan UMP kepada buruh hanya Rp 3,5 juta. Tetapi sebagai konsekuensinya, biaya hidup harus lebih murah. Harapannya masyarakat dapat kembali menabung dan perusahaan tidak terbebani dengan upah tinggi.
"Lebih baik gaji Rp 3,5 juta tapi biaya hidup hanya Rp 2,5 juta. Jadi kami akan terus berikan subsidi," tutupnya.
Sebelumnya, dalam orasinya, buruh meminta upah yang layak guna menjaga daya beli masyarakat, sedangkan pajak menjadi syarat pembangunan dan program kesejahteraan dijalankan.
"Jakarta sebagai ibu kota, masa kalah sama Bekasi dan Karawang. Mari kita sebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur upah murah," teriak seorang buruh di atas mobil komando dengan mik, di depan gerbang Balai Kota Jakarta, Kamis (29/9).
Buruh berharap Dewan Pengupahan Provinsi yang akan menggelar rapat pembahasan upah pada 6 Oktober mendatang, dapat memberikan saran dan pertimbangan yang rasional kepada Ahok dalam rangka penetapan UMP.
"Jangan sampai kecolongan! Dewan Pengupahan jangan masuk angin. Naikan upah buruh Rp 650 ribu," tegas buruh.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, kaum buruh akan menggelar unjuk rasa secara serentak di 20 provinsi. Aksi ini menyatakan satu suara, yaitu menuntut pemerintah mencabut Undang Undang Pengampunan Pajak, atau tax amnesty, dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan daerah lainya," katanya dalam siaran pers.
Upah yang layak akan menjaga daya beli masyarakat, sedangkan pajak menjadi syarat pembangunan dan program kesejahteraan dijalankan. Untuk itu, dia meminta, agar pemerintah menaikkan upah minimum di 2017, sebesar Rp 650 ribu.
Buruh menilai, Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya terkait mekanisme penetapan upah minimum.
Dalam Peraturan pemerintah, upah minimum didasarkan pada inflansi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam undang-undang pentetapannya dihitung berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dan dilakukan melalui mekanisme survei dan pembahasan di Dewan Pengupahan.
Comments