Bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mengatakan, seharusnya Pemprov DKI menunggu sampai ada kepastian hukum sebelum menertibkan kawasan Bukit Duri.
Setelah ada kepastian hukum, barulah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
"Karena memanusiakan dalam satu proses itu adalah mengajak mereka berbicara, menyentuh hati mereka," ujar Sandiaga di Jalan Borobudur, Rabu (21/9/2016).
Sandiaga mengatakan, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bisa lebih banyak mendengar keluhan warga sebelum membongkar permukiman tersebut.
Bahkan, jika perlu, Basuki turun langsung ke tengah masyarakat untuk mengetahui kegelisahan mereka.
"Gubernurnya harus datang bicara ke sana, sebagai gentleman, sebagai kestaria. Itu yang warga rindukan oleh pemimpin yang menawarkan perubahan," ujar Sandi.
Pemprov DKI membongkar permukiman di kawasan Bukit Duri, tadi pagi.
Penertiban itu merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk menormalisasi Sungai Ciliwung.
Penertiban berlangsung kondusif tanpa ada perlawanan dari warga Bukit Duri. (Baca juga: Mushala dan Masjid di Bukit Duri Akan Diganti )
Warga sempat melakukan aksi damai untuk mencoba bertahan di tengah penggusuran tersebut.
Sejumlah elemen warga menyayangkan penggusuran ini lantaran gugatan warga atas rencana penggusuran tersebut masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Comments