Koordinator Komunitas Ciliwung Merdeka, Sandyawan Sumardi, menanggapi pernyataan Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait pembangunan kampung susun yang diusulkan bagi warga di bantaran Sungai Ciliwung.
Sandyawan membantah tudingan bahwa Ciliwung Merdeka tak bisa penuhi syarat. Sebab, Sandyawan menegaskan pihaknya sudah mengumpulkan tanda tangan persetujuan dari ratusan warga.
Bukti tanda tangan itu tercantum dihttps://ciliwungmerdeka.org/pernyataan-dan-kesepakatan-bersama-warga-bukit-duri-untuk-membangun-kampung-susun-manusiawi-bukit-duri/.
"Untuk Bukit Duri kami sudah buat kesepakatan bersama ada ratusan tanda tangan, padahal belum semua kita keliling. Sudah dikirim tapi tidak dibaca," kata Sandyawan, di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2016).
Sandyawan menyesalkan sistem komunikasi yang dibangun Ahok karena tidak pernah menindaklanjuti rencana pembangunan kampung susun tersebut. Pada pertemuan terakhir yang juga dihadiri oleh mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji, disepakati bahwa groundbreaking pembangunannya seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2016.
Namun pada Agustus 2015, pemerintah justru mewacanakan normalisasi Sungai Ciliwung yang akhirnya menggusur permukiman Kampung Pulo dan Bukit Duri pada 2016.
"Malah kami dari Ciliwung Merdeka difitnah mendukung penggusuran warga. Kami tahu yang memfitnah itu dari birokrasi," ucapnya.
(Baca: Ahok Sebut Ciliwung Merdeka Tak Bisa Penuhi Syarat yang Diminta Pemprov DKI)
Ahok sebelumnya mengatakan, komunitas Ciliwung Merdeka tidak bisa mendapatkan surat kuasa dari semua pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung untuk pembangunan kampung susun.
"Kamu mau desain kayak begitu Rp 1 triliun, oke, saya kerjain pakai kontribusi tambahan dari pengembang. Tetapi, bisa enggak kamu dapetin surat kuasa dari semua pemilik di daratan tadi? Enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Sandyawan membantah tudingan bahwa Ciliwung Merdeka tak bisa penuhi syarat. Sebab, Sandyawan menegaskan pihaknya sudah mengumpulkan tanda tangan persetujuan dari ratusan warga.
Bukti tanda tangan itu tercantum dihttps://ciliwungmerdeka.org/pernyataan-dan-kesepakatan-bersama-warga-bukit-duri-untuk-membangun-kampung-susun-manusiawi-bukit-duri/.
"Untuk Bukit Duri kami sudah buat kesepakatan bersama ada ratusan tanda tangan, padahal belum semua kita keliling. Sudah dikirim tapi tidak dibaca," kata Sandyawan, di Bukit Duri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2016).
Sandyawan menyesalkan sistem komunikasi yang dibangun Ahok karena tidak pernah menindaklanjuti rencana pembangunan kampung susun tersebut. Pada pertemuan terakhir yang juga dihadiri oleh mantan Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Ika Lestari Aji, disepakati bahwa groundbreaking pembangunannya seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2016.
Namun pada Agustus 2015, pemerintah justru mewacanakan normalisasi Sungai Ciliwung yang akhirnya menggusur permukiman Kampung Pulo dan Bukit Duri pada 2016.
"Malah kami dari Ciliwung Merdeka difitnah mendukung penggusuran warga. Kami tahu yang memfitnah itu dari birokrasi," ucapnya.
(Baca: Ahok Sebut Ciliwung Merdeka Tak Bisa Penuhi Syarat yang Diminta Pemprov DKI)
Ahok sebelumnya mengatakan, komunitas Ciliwung Merdeka tidak bisa mendapatkan surat kuasa dari semua pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung untuk pembangunan kampung susun.
"Kamu mau desain kayak begitu Rp 1 triliun, oke, saya kerjain pakai kontribusi tambahan dari pengembang. Tetapi, bisa enggak kamu dapetin surat kuasa dari semua pemilik di daratan tadi? Enggak bisa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/9/2016).
Comments