Foto: Laily/Setpres
Jakarta -Pihak Istana Kepresidenan meminta tidak ada menteri yang berpolemik di publik, terkait dengan keputusan pengembangan proyek gas di Blok Masela, Maluku.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan soal metode pengembangan Blok Masela akan diputuskan 2018. Apakah fasilitas blok tersebut akan dilakukan di darat (onshore) atau di laut (offshore).
"Pada dasarnya menteri itu membantu presiden. Tidak elok debat ramai di luar. Menteri itu pelaksana kebijakan presiden, sebagai kepala negara, sebelum diputuskan, tidak berpolemik di luar, tapi polemiklah di dalam ketika melalui mediumnya ratas atau rapat kabinet," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/2/2016).
"Sekarang di luar kan seolah-olah ada dua kubu, yang masing-masing data disampaikan seolah-olah dua-duanya benar. Makanya Presiden harus dengar banyak masukan," imbuh Johan.
Presiden Jokowi memang dengan tegas menyerahkan pengkajian soal nasib Blok Masela kepada Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil.
Namun dalam beberapa kesempatan, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendorong agar pengembangan Blok Masela dilakukan di darat (onshore). Tapi Sudirman Said menjelaskan belum ada keputusan dari Presiden, dan kajian masih dilakukan soal plus minus pengembangan secara onshore atau offshore.
Johan mengatakan, jangan sampai ada perpecahan kubu di antara menteri, soal siapa yang mendukung pengembangan Masela secara onshore atau offshore.
Menurut Johan, Presiden Jokowi tidak hanya memutuskan hanya berdasarkan hitung-hitungan bisnis saja, namun juga manfaat bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.
"Kemudian memilih offshore atau onshore kenapa belum? Waktu itu kan mau mendengarkan investor, kemudian sudah dipanggil KSP (Kantor Staf Kepresidenan) dua kali. Sekarang apakah KSP sudah lapor, baru kemudian diputuskan," jelas Johan.
Namun Johan belum bisa memastikan secara persis kapan keputusan pengembangan Blok Masela ini akan diambil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan keputusan soal metode pengembangan Blok Masela akan diputuskan 2018. Apakah fasilitas blok tersebut akan dilakukan di darat (onshore) atau di laut (offshore).
"Pada dasarnya menteri itu membantu presiden. Tidak elok debat ramai di luar. Menteri itu pelaksana kebijakan presiden, sebagai kepala negara, sebelum diputuskan, tidak berpolemik di luar, tapi polemiklah di dalam ketika melalui mediumnya ratas atau rapat kabinet," kata Juru Bicara Presiden, Johan Budi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/2/2016).
"Sekarang di luar kan seolah-olah ada dua kubu, yang masing-masing data disampaikan seolah-olah dua-duanya benar. Makanya Presiden harus dengar banyak masukan," imbuh Johan.
Presiden Jokowi memang dengan tegas menyerahkan pengkajian soal nasib Blok Masela kepada Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil.
Namun dalam beberapa kesempatan, Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendorong agar pengembangan Blok Masela dilakukan di darat (onshore). Tapi Sudirman Said menjelaskan belum ada keputusan dari Presiden, dan kajian masih dilakukan soal plus minus pengembangan secara onshore atau offshore.
Johan mengatakan, jangan sampai ada perpecahan kubu di antara menteri, soal siapa yang mendukung pengembangan Masela secara onshore atau offshore.
Menurut Johan, Presiden Jokowi tidak hanya memutuskan hanya berdasarkan hitung-hitungan bisnis saja, namun juga manfaat bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.
"Kemudian memilih offshore atau onshore kenapa belum? Waktu itu kan mau mendengarkan investor, kemudian sudah dipanggil KSP (Kantor Staf Kepresidenan) dua kali. Sekarang apakah KSP sudah lapor, baru kemudian diputuskan," jelas Johan.
Namun Johan belum bisa memastikan secara persis kapan keputusan pengembangan Blok Masela ini akan diambil.
Comments