Jakarta - Kabar bahwa Presiden Joko Widodo minta pembekuan pada PSSI segera dicabut diklarifikasi oleh pihak istana. Masalah itu tetap menjadi urusan Menteri Pemuda dan Olahraga.
Kemarin, setelah Jokowi, Wapres Jusuf Kalla bertemu Menpora Imam Nahrawi dan Agum Gumelar, sejumlah media menulis bahwa SK pembekuan PSSI diminta segera dicabut. Padahal, tidak ada instruksi langsung seperti itu.
"Pada saat pertemuan kemarin, Presiden akan mengkaji terhadap sanksi yang diberikan kepada PSSI, dan untuk itu Menpora diminta untuk melihat, mengevaluasi, mempertimbangkan, apakah sekarang sudah waktunya (dicabut) atau belum. Itu yang dilaporkan ke presiden," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Agung di Istana Presiden, Kamis (25/2/2016) sore.
"Sekali lagi, kewenangan itu ada pada Menpora. Jadi, apa yang menjadi hasil kajian dan berbagai pertimbangan, termasuk semakin dekatnya persiapan Asian Games (2018), dan bahwa kompetisi juga harus berjalan, dan hubungan kita dengan FIFA, dan hal lain itu, juga harus menjadi bahan kajian."
Mengenai tenggat waktu, Pramono mengatakan bahwa Menpora-lah yang akan menentukan.
"(Urusan mengaktifkan kembali PSSI) itu urusan Menpora. Yang jelas, hal-hal yang terlalu lama berlarut-larut tidaklah baik. Artinya, harus ada jalan keluar dan diselesaikan," ucap Pramono.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Presiden ingin melihat perkembangan sepakbola sejak PSSI dibekukan sekitar 10 bulan yang lalu, karena urusan ini bahkan sudah masuk proses hukum.
"Ada beberapa pertimbangan. Pertama, tanggal 26 (Februari) itu batas (pengkajian). Kedua, gugatan masih di MA (Mahkamah Agung). Ketiga, persiapan Asian Games 2018, dan keempat, harus dilihat sikon (situasi kondisi) persepakbolaan nasional," tutur Johan.
"Oleh karena itu, pada pertemuan kemarin dengan Wapres, Menpora dan Pak Agum, (SK pembekuan PSSI) bukan minta dicabut. Presiden perintahkan, lakukan kajian dalam waktu cepat, 1-2 hari harus ada. Bahasanya, dalam cepat kajian, beri alasan yang make sense, akibatnya kalau ini, kalau begitu. Di situ ada Pak Agum dan Pak Wapres, disampaikan seperti itu.
"Jadi dalam 1-2 hari ini ada keputusan, pembekuan dicabut atau memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Ada beberapa hal untuk dihadapi. Selain event juga berkaitan dengan FIFA. kemarin bahasanya, minta sehari, jadi mungkin hari ini,"imbuh Johan.
Kajian Kemenpora Segera Disampaikan
Pihak Kemenpora sendiri menyatakan sudah membuat draft kajian yang dimintakan presiden tersebut. Draftyang dikerjakan sejak tadi malam itu telah diserahkan kepada Menpora sore ini sebelum difinalkan dan dilaporkan ke istana.
"Secara umum, bagaimana masalah tata kelola bisa kami benahi bersama-sama PSSI dan pemerintah, tetapi juga PSSI menjamin itu disetujui FIFA. Nanti takutnya, ini apa-apaan disebut ntervensi pemerintah lagi," ujar Kepada Bidang Komunikasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.
"Bagaimana ada semacam wujud kongkret selama pembahasan ini, tata kelola seperti apa. Bila mana (presiden) setuju, kami akan bergabung dengan Komite Ad-hoc."
Dikatakan Gatot, draft pencabutan SK pembekuan tidak jadi dilampirkan ke dalam surat yang akan diserahkan kepada Jokowi. Sebab, kalau kemarin permintaan presiden adalah pencabutan SK tersebut, sudah barang tentu menteri yang bersangkutan takkan membantah.
Kemarin, setelah Jokowi, Wapres Jusuf Kalla bertemu Menpora Imam Nahrawi dan Agum Gumelar, sejumlah media menulis bahwa SK pembekuan PSSI diminta segera dicabut. Padahal, tidak ada instruksi langsung seperti itu.
"Pada saat pertemuan kemarin, Presiden akan mengkaji terhadap sanksi yang diberikan kepada PSSI, dan untuk itu Menpora diminta untuk melihat, mengevaluasi, mempertimbangkan, apakah sekarang sudah waktunya (dicabut) atau belum. Itu yang dilaporkan ke presiden," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Agung di Istana Presiden, Kamis (25/2/2016) sore.
"Sekali lagi, kewenangan itu ada pada Menpora. Jadi, apa yang menjadi hasil kajian dan berbagai pertimbangan, termasuk semakin dekatnya persiapan Asian Games (2018), dan bahwa kompetisi juga harus berjalan, dan hubungan kita dengan FIFA, dan hal lain itu, juga harus menjadi bahan kajian."
Mengenai tenggat waktu, Pramono mengatakan bahwa Menpora-lah yang akan menentukan.
"(Urusan mengaktifkan kembali PSSI) itu urusan Menpora. Yang jelas, hal-hal yang terlalu lama berlarut-larut tidaklah baik. Artinya, harus ada jalan keluar dan diselesaikan," ucap Pramono.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi. Presiden ingin melihat perkembangan sepakbola sejak PSSI dibekukan sekitar 10 bulan yang lalu, karena urusan ini bahkan sudah masuk proses hukum.
"Ada beberapa pertimbangan. Pertama, tanggal 26 (Februari) itu batas (pengkajian). Kedua, gugatan masih di MA (Mahkamah Agung). Ketiga, persiapan Asian Games 2018, dan keempat, harus dilihat sikon (situasi kondisi) persepakbolaan nasional," tutur Johan.
"Oleh karena itu, pada pertemuan kemarin dengan Wapres, Menpora dan Pak Agum, (SK pembekuan PSSI) bukan minta dicabut. Presiden perintahkan, lakukan kajian dalam waktu cepat, 1-2 hari harus ada. Bahasanya, dalam cepat kajian, beri alasan yang make sense, akibatnya kalau ini, kalau begitu. Di situ ada Pak Agum dan Pak Wapres, disampaikan seperti itu.
"Jadi dalam 1-2 hari ini ada keputusan, pembekuan dicabut atau memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu. Ada beberapa hal untuk dihadapi. Selain event juga berkaitan dengan FIFA. kemarin bahasanya, minta sehari, jadi mungkin hari ini,"imbuh Johan.
Kajian Kemenpora Segera Disampaikan
Pihak Kemenpora sendiri menyatakan sudah membuat draft kajian yang dimintakan presiden tersebut. Draftyang dikerjakan sejak tadi malam itu telah diserahkan kepada Menpora sore ini sebelum difinalkan dan dilaporkan ke istana.
"Secara umum, bagaimana masalah tata kelola bisa kami benahi bersama-sama PSSI dan pemerintah, tetapi juga PSSI menjamin itu disetujui FIFA. Nanti takutnya, ini apa-apaan disebut ntervensi pemerintah lagi," ujar Kepada Bidang Komunikasi Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto.
"Bagaimana ada semacam wujud kongkret selama pembahasan ini, tata kelola seperti apa. Bila mana (presiden) setuju, kami akan bergabung dengan Komite Ad-hoc."
Dikatakan Gatot, draft pencabutan SK pembekuan tidak jadi dilampirkan ke dalam surat yang akan diserahkan kepada Jokowi. Sebab, kalau kemarin permintaan presiden adalah pencabutan SK tersebut, sudah barang tentu menteri yang bersangkutan takkan membantah.
Comments