Sejumlah pekerja harian lepas (PHL) Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengeluhkan honornya yang "disunat" sebesar Rp 500.000 hingga Rp 1 juta per orang. Mereka tidak berani melapor karena takut dipecat.
Hal ini dialami oleh PHL yang berada di bawah Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Salah satunya adalah M (27), salah seorang PHL yang bekerja di wilayah Cakung.
Dia mengaku hanya menerima Rp 2,6 juta dari yang seharusnya Rp 3,1 juta. Honornya "disunat" setiap bulan Rp 500.000.
"Saya tidak berani melapor karena takut dipecat. Sebelumnya, korban pungli yang melapor malah dipecat," kata M, Kamis (25/2/2016).
D (38), sopir truk pengangkut sampah, juga mengaku honornya dipotong Rp 1 juta setiap bulan.
Uang tersebut dipungut secara ilegal sebagai bentuk jasa telah memasukkan dirinya sebagai PHL. Uangnya disetorkan kepada oknum PNS di Sudin Kebersihan Jakarta Timur.
"Ada yang bertugas memotong honor dan dia PHL juga. Tetapi, tugasnya hanya di kantor seksi kecamatan, enggak pernah ke lapangan," ujar D.
Tidak hanya memotong, oknum yang disebut berinisial W itu juga membuatkan presensi penuh apabila ada PHL yang berhalangan masuk karena saat ini prosesnya masih menggunakan sistem manual.
Namun, sebagai konsekuensinya, PHL itu harus membayar uang jasa kepada W sesuai dengan jumlah hari yang tidak masuk.
Menanggapi itu, Kasudin Kebersihan Jakarta Timur Budi Mulyanto mengaku belum mengetahui adanya honor PHL di wilayah Cakung yang "disunat", apalagi sampai melibatkan oknum PNS di unit yang dipimpinnya.
"Saya belum tahu kasusnya, besok saya telusuri. Kalau ada PNS yang terlibat, pasti kita tindak. PHL yang memungut juga pasti kita pecat," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji yang mengaku belum mengetahui kasus tersebut. Namun, ia berjanji akan menindak tegas pihak yang terlibat, yang masih melakukan pungli. (Baca: Ancaman Ahok kepada Kepala Dinas Pilihan Jokowi)
"Laporkan ke saya, siapa oknum PHL yang masih nekat melakukan pungli. Saya pastikan pelakunya akan dipecat," ujarnya.
Hal ini dialami oleh PHL yang berada di bawah Sudin Kebersihan Jakarta Timur. Salah satunya adalah M (27), salah seorang PHL yang bekerja di wilayah Cakung.
Dia mengaku hanya menerima Rp 2,6 juta dari yang seharusnya Rp 3,1 juta. Honornya "disunat" setiap bulan Rp 500.000.
"Saya tidak berani melapor karena takut dipecat. Sebelumnya, korban pungli yang melapor malah dipecat," kata M, Kamis (25/2/2016).
D (38), sopir truk pengangkut sampah, juga mengaku honornya dipotong Rp 1 juta setiap bulan.
Uang tersebut dipungut secara ilegal sebagai bentuk jasa telah memasukkan dirinya sebagai PHL. Uangnya disetorkan kepada oknum PNS di Sudin Kebersihan Jakarta Timur.
"Ada yang bertugas memotong honor dan dia PHL juga. Tetapi, tugasnya hanya di kantor seksi kecamatan, enggak pernah ke lapangan," ujar D.
Tidak hanya memotong, oknum yang disebut berinisial W itu juga membuatkan presensi penuh apabila ada PHL yang berhalangan masuk karena saat ini prosesnya masih menggunakan sistem manual.
Namun, sebagai konsekuensinya, PHL itu harus membayar uang jasa kepada W sesuai dengan jumlah hari yang tidak masuk.
Menanggapi itu, Kasudin Kebersihan Jakarta Timur Budi Mulyanto mengaku belum mengetahui adanya honor PHL di wilayah Cakung yang "disunat", apalagi sampai melibatkan oknum PNS di unit yang dipimpinnya.
"Saya belum tahu kasusnya, besok saya telusuri. Kalau ada PNS yang terlibat, pasti kita tindak. PHL yang memungut juga pasti kita pecat," katanya.
Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji yang mengaku belum mengetahui kasus tersebut. Namun, ia berjanji akan menindak tegas pihak yang terlibat, yang masih melakukan pungli. (Baca: Ancaman Ahok kepada Kepala Dinas Pilihan Jokowi)
"Laporkan ke saya, siapa oknum PHL yang masih nekat melakukan pungli. Saya pastikan pelakunya akan dipecat," ujarnya.
Comments