Badan Anggaran DPRD DKI Jakartamenilai rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) DKI 2016 banyak memuat program yang tidak mendesak untuk dilakukan. Banggar juga menyayangkan ada program penting yang dihapus.
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik mencontohkan banyaknya program pengadaan tanah, salah satunya pembelian lahan eks Kedutaan Besar Inggris. Namun Pemprov DKI membatalkan program rehabilitasi 45 gedung sekolah.
"Ada pembelian tanah padahal tidak mendesak. Sementara kita tahu ada yang lebih penting. Lebih penting rehab sekolah daripada beli tanah," kata Taufik usai rapat Banggar DPRD, di Gedung DPRD DKI, Senin (29/8/2016).
(Baca: Banyak Nilai Tak Masuk Akal, Tahun Ini Ahok Tiadakan Program Rehab Sekolah)
Taufik menyatakan ke-45 sekolah yang harusnya direhab telah mengalami kerusakan berat. Ia menilai pembatalan rehab tentu akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Taufik menyatakan bahwa Banggar DPRD akan mendesak Pemprov DKI agar tetap melanjutkan program rehab sekolah pada APBD-P 2016.
"Kalau enggak beli tanahnya sekarang kan enggak rubuh ini Jakarta. Tapi kalau orang mau sekolah ditunda renovasinya, anak didik akan teganggu kenyamanannya," ujar politisi Partai Gerindratersebut.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan, batalnya rehab 45 sekolah pada tahun ini disebabkan adanya kendala waktu dan prosedur penghapusan aset yang berdampak terhadap rehabilitasi total bangunan sekolah.
Akibatnya, dari rencana 83 sekolah, hanya 38 sekolah yang proyek perbaikannya terlaksana. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan tertundanya perbaikan terhadap 45 sekolah di Jakarta. Ia menilai langkah itu lebih baik ketimbang tetap melaksanakan proyek, namun hasilnya tidak memuaskaan.
"Daripada dia bangun ambruk, bangun tengah jalan enggak selesai, gimana? Kamu pilih dia bangun tengah jalan enggak selesai atau tunda? Tunda," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (23/8/2016).
Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik mencontohkan banyaknya program pengadaan tanah, salah satunya pembelian lahan eks Kedutaan Besar Inggris. Namun Pemprov DKI membatalkan program rehabilitasi 45 gedung sekolah.
"Ada pembelian tanah padahal tidak mendesak. Sementara kita tahu ada yang lebih penting. Lebih penting rehab sekolah daripada beli tanah," kata Taufik usai rapat Banggar DPRD, di Gedung DPRD DKI, Senin (29/8/2016).
(Baca: Banyak Nilai Tak Masuk Akal, Tahun Ini Ahok Tiadakan Program Rehab Sekolah)
Taufik menyatakan ke-45 sekolah yang harusnya direhab telah mengalami kerusakan berat. Ia menilai pembatalan rehab tentu akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Taufik menyatakan bahwa Banggar DPRD akan mendesak Pemprov DKI agar tetap melanjutkan program rehab sekolah pada APBD-P 2016.
"Kalau enggak beli tanahnya sekarang kan enggak rubuh ini Jakarta. Tapi kalau orang mau sekolah ditunda renovasinya, anak didik akan teganggu kenyamanannya," ujar politisi Partai Gerindratersebut.
Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sopan Andrianto mengatakan, batalnya rehab 45 sekolah pada tahun ini disebabkan adanya kendala waktu dan prosedur penghapusan aset yang berdampak terhadap rehabilitasi total bangunan sekolah.
Akibatnya, dari rencana 83 sekolah, hanya 38 sekolah yang proyek perbaikannya terlaksana. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan tertundanya perbaikan terhadap 45 sekolah di Jakarta. Ia menilai langkah itu lebih baik ketimbang tetap melaksanakan proyek, namun hasilnya tidak memuaskaan.
"Daripada dia bangun ambruk, bangun tengah jalan enggak selesai, gimana? Kamu pilih dia bangun tengah jalan enggak selesai atau tunda? Tunda," ujar Ahok di Balai Kota, Selasa (23/8/2016).
Comments