Merdeka.com - Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) mencopot Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Untuk sementara, Nurdin Halid ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk menggantikan tugas-tugas Syahrul.
Syahrul yang juga Gubernur Sulsel ini mengaku happy-happy saja dicopot. Dia hanya menitip pesan untuk partai yang sempat dipegangnya dua periode itu.
"Yang penting adalah Partai Golkar tetap jalan dengan baik dan bisa berfungsi untuk rakyat. Jangan partai ini dipakai dagang-dagang, dipakai lobi-lobi," kata Syahrul saat ditanya awak media di kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (30/8).
Dia menilai, dirinya pengabdi kepada negara, pengabdi kepada rakyat dan kepada partai. Oleh karenanya, kata Syahrul, jika semangatnya adalah mengabdi berarti jabatan itu bukan sesuatu yang penting.
"Saya berharap Partai Golkar yang ada tetap solid supaya jadi contoh. Lakukan demokrasi dengan baik," tutur mantan calon ketum Golkar yang berseteru dengan Setya Novanto di Munaslub Golkar.
Sementara Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Mohammad Roem saat ditemui di sekretariat Golkar Sulsel di jl Botolempangang, Selasa siang, (30/8) membenarkan pengalihan kendali ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini ke Nurdin Halid.
"Ini mendadak. Mestinya Pak Nurdin Halid hari ini ke Maluku Utara tapi Surat Keputusan penunjukan pelaksana tugas dari DPP Partai Golkar ini lebih penting untuk disampaikan ke Pak Syahrul," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kini tidak lagi menjabat sebagai ketua DPD I Golkar Sulsel. Hal ini merujuk Surat Keputusan (SK) dari DPP Golkar tertanggal 27 Agustus 2016 ditandatangani ketua umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar, Idrus Marham. Untuk sementara waktu, jabatan Ketua DPD I Sulsel diberikan oleh Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Mohammad Roem mengatakan, SK dari DPP Golkar memang telah keluar dan kini roda organisasi Partai Golkar di Sulsel dipegang Nurdin Halid.
"Hari ini Pak Nurdin Halid datang menyampaikan langsung ke Pak Syahrul tentang penugasan tersebut yang didapatnya dari DPP Partai Golkar bahwa dirinya kini pelaksanan tugas ketua DPD I Partai Golkar Sulsel karena DPP Partai Golkar tidak lagi memperpanjang masa bakti DPD-DPD I Golkar di Indonesia yang sampai hari ini belum menggelar Musda termasuk di Sulsel," kata Mohammad Roem saat memberikan penjelasan didampingi wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulsel lainnya, Kadir Halid dan La Kama Wiyaka di kantor DPD I Golkar Sulsel, Selasa (30/8).
Pada intinya, dalam SK penunjukan pelaksana tugas tersebut, kata Roem, ada dua tugas utamanya yakni membentuk kepengurusan transisi karena pelaksana tugas itu bukan ketuanya saja tapi juga pengurusnya. Lalu tugas kedua adalah melakukan penataan kembali kepengurusan Golkar Sulsel baik di tingkat II hingga kecamatan karena ada beberapa yang tidak aktif.
Antara lain, DPD II yang perlu dibenahi seperti di Kabupaten Enrekang, Jeneponto, Bulukumba dan Kabupaten Sidrap. Pembenahan di DPD II ini karena mengalami kekosongan antara lain ketuanya ada yang pindah partai.
Soal persiapan Musda Golkar Sulsel sendiri, kata Mohammad Roem, sudah lama panitianya terbentuk dengan jadwal Musda tanggal 31 Agustus seperti usulan ke pusat. Hanya saja, karena turun keputusan baru dari DPP Golkar maka kepanitiaan Musda akan ditinjau ulang.
Jika panitia yang sudah dibentuk sebelumnya ini sudah terbilang aktif, maka tidak ada salahnya mereka juga nanti yang ditunjuk sebagai panitia yang baru nanti. Adapun jadwal Musda, hingga hari ini belum ada petunjuk dari pusat.
Mengenain keputusan DPP Golkar ini, Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan mengakui jika dirinya telah ditemui oleh Nurdin Halid.
"Pak Nurdin Halid minta izin jadi pelaksana tugas di sini, saya bilang bisa. Jangankan pak Nurdin yang menjabat, yang lain pun boleh. No problem. Kehidupan ada yang atur. Pasti itu yang terbaik," kata Syahrul yang kalah suara oleh Setya Novanto saat pemilihan ketum Golkar di Munaslub lalu.
Merdeka.com - Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) mencopot Syahrul Yasin Limpo sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan. Untuk sementara, Nurdin Halid ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk menggantikan tugas-tugas Syahrul.
Syahrul yang juga Gubernur Sulsel ini mengaku happy-happy saja dicopot. Dia hanya menitip pesan untuk partai yang sempat dipegangnya dua periode itu.
"Yang penting adalah Partai Golkar tetap jalan dengan baik dan bisa berfungsi untuk rakyat. Jangan partai ini dipakai dagang-dagang, dipakai lobi-lobi," kata Syahrul saat ditanya awak media di kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (30/8).
Dia menilai, dirinya pengabdi kepada negara, pengabdi kepada rakyat dan kepada partai. Oleh karenanya, kata Syahrul, jika semangatnya adalah mengabdi berarti jabatan itu bukan sesuatu yang penting.
"Saya berharap Partai Golkar yang ada tetap solid supaya jadi contoh. Lakukan demokrasi dengan baik," tutur mantan calon ketum Golkar yang berseteru dengan Setya Novanto di Munaslub Golkar.
Sementara Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Mohammad Roem saat ditemui di sekretariat Golkar Sulsel di jl Botolempangang, Selasa siang, (30/8) membenarkan pengalihan kendali ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini ke Nurdin Halid.
"Ini mendadak. Mestinya Pak Nurdin Halid hari ini ke Maluku Utara tapi Surat Keputusan penunjukan pelaksana tugas dari DPP Partai Golkar ini lebih penting untuk disampaikan ke Pak Syahrul," ujarnya.
Syahrul yang juga Gubernur Sulsel ini mengaku happy-happy saja dicopot. Dia hanya menitip pesan untuk partai yang sempat dipegangnya dua periode itu.
"Yang penting adalah Partai Golkar tetap jalan dengan baik dan bisa berfungsi untuk rakyat. Jangan partai ini dipakai dagang-dagang, dipakai lobi-lobi," kata Syahrul saat ditanya awak media di kantor Gubernur Sulsel, Selasa, (30/8).
Dia menilai, dirinya pengabdi kepada negara, pengabdi kepada rakyat dan kepada partai. Oleh karenanya, kata Syahrul, jika semangatnya adalah mengabdi berarti jabatan itu bukan sesuatu yang penting.
"Saya berharap Partai Golkar yang ada tetap solid supaya jadi contoh. Lakukan demokrasi dengan baik," tutur mantan calon ketum Golkar yang berseteru dengan Setya Novanto di Munaslub Golkar.
Sementara Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Mohammad Roem saat ditemui di sekretariat Golkar Sulsel di jl Botolempangang, Selasa siang, (30/8) membenarkan pengalihan kendali ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini ke Nurdin Halid.
"Ini mendadak. Mestinya Pak Nurdin Halid hari ini ke Maluku Utara tapi Surat Keputusan penunjukan pelaksana tugas dari DPP Partai Golkar ini lebih penting untuk disampaikan ke Pak Syahrul," ujarnya.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo kini tidak lagi menjabat sebagai ketua DPD I Golkar Sulsel. Hal ini merujuk Surat Keputusan (SK) dari DPP Golkar tertanggal 27 Agustus 2016 ditandatangani ketua umum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar, Idrus Marham. Untuk sementara waktu, jabatan Ketua DPD I Sulsel diberikan oleh Nurdin Halid sebagai pelaksana tugas.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Mohammad Roem mengatakan, SK dari DPP Golkar memang telah keluar dan kini roda organisasi Partai Golkar di Sulsel dipegang Nurdin Halid.
"Hari ini Pak Nurdin Halid datang menyampaikan langsung ke Pak Syahrul tentang penugasan tersebut yang didapatnya dari DPP Partai Golkar bahwa dirinya kini pelaksanan tugas ketua DPD I Partai Golkar Sulsel karena DPP Partai Golkar tidak lagi memperpanjang masa bakti DPD-DPD I Golkar di Indonesia yang sampai hari ini belum menggelar Musda termasuk di Sulsel," kata Mohammad Roem saat memberikan penjelasan didampingi wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulsel lainnya, Kadir Halid dan La Kama Wiyaka di kantor DPD I Golkar Sulsel, Selasa (30/8).
Pada intinya, dalam SK penunjukan pelaksana tugas tersebut, kata Roem, ada dua tugas utamanya yakni membentuk kepengurusan transisi karena pelaksana tugas itu bukan ketuanya saja tapi juga pengurusnya. Lalu tugas kedua adalah melakukan penataan kembali kepengurusan Golkar Sulsel baik di tingkat II hingga kecamatan karena ada beberapa yang tidak aktif.
Antara lain, DPD II yang perlu dibenahi seperti di Kabupaten Enrekang, Jeneponto, Bulukumba dan Kabupaten Sidrap. Pembenahan di DPD II ini karena mengalami kekosongan antara lain ketuanya ada yang pindah partai.
Soal persiapan Musda Golkar Sulsel sendiri, kata Mohammad Roem, sudah lama panitianya terbentuk dengan jadwal Musda tanggal 31 Agustus seperti usulan ke pusat. Hanya saja, karena turun keputusan baru dari DPP Golkar maka kepanitiaan Musda akan ditinjau ulang.
Jika panitia yang sudah dibentuk sebelumnya ini sudah terbilang aktif, maka tidak ada salahnya mereka juga nanti yang ditunjuk sebagai panitia yang baru nanti. Adapun jadwal Musda, hingga hari ini belum ada petunjuk dari pusat.
Mengenain keputusan DPP Golkar ini, Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan mengakui jika dirinya telah ditemui oleh Nurdin Halid.
"Pak Nurdin Halid minta izin jadi pelaksana tugas di sini, saya bilang bisa. Jangankan pak Nurdin yang menjabat, yang lain pun boleh. No problem. Kehidupan ada yang atur. Pasti itu yang terbaik," kata Syahrul yang kalah suara oleh Setya Novanto saat pemilihan ketum Golkar di Munaslub lalu.
Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel, Mohammad Roem mengatakan, SK dari DPP Golkar memang telah keluar dan kini roda organisasi Partai Golkar di Sulsel dipegang Nurdin Halid.
"Hari ini Pak Nurdin Halid datang menyampaikan langsung ke Pak Syahrul tentang penugasan tersebut yang didapatnya dari DPP Partai Golkar bahwa dirinya kini pelaksanan tugas ketua DPD I Partai Golkar Sulsel karena DPP Partai Golkar tidak lagi memperpanjang masa bakti DPD-DPD I Golkar di Indonesia yang sampai hari ini belum menggelar Musda termasuk di Sulsel," kata Mohammad Roem saat memberikan penjelasan didampingi wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulsel lainnya, Kadir Halid dan La Kama Wiyaka di kantor DPD I Golkar Sulsel, Selasa (30/8).
Pada intinya, dalam SK penunjukan pelaksana tugas tersebut, kata Roem, ada dua tugas utamanya yakni membentuk kepengurusan transisi karena pelaksana tugas itu bukan ketuanya saja tapi juga pengurusnya. Lalu tugas kedua adalah melakukan penataan kembali kepengurusan Golkar Sulsel baik di tingkat II hingga kecamatan karena ada beberapa yang tidak aktif.
Antara lain, DPD II yang perlu dibenahi seperti di Kabupaten Enrekang, Jeneponto, Bulukumba dan Kabupaten Sidrap. Pembenahan di DPD II ini karena mengalami kekosongan antara lain ketuanya ada yang pindah partai.
Soal persiapan Musda Golkar Sulsel sendiri, kata Mohammad Roem, sudah lama panitianya terbentuk dengan jadwal Musda tanggal 31 Agustus seperti usulan ke pusat. Hanya saja, karena turun keputusan baru dari DPP Golkar maka kepanitiaan Musda akan ditinjau ulang.
Jika panitia yang sudah dibentuk sebelumnya ini sudah terbilang aktif, maka tidak ada salahnya mereka juga nanti yang ditunjuk sebagai panitia yang baru nanti. Adapun jadwal Musda, hingga hari ini belum ada petunjuk dari pusat.
Mengenain keputusan DPP Golkar ini, Syahrul Yasin Limpo kepada wartawan mengakui jika dirinya telah ditemui oleh Nurdin Halid.
"Pak Nurdin Halid minta izin jadi pelaksana tugas di sini, saya bilang bisa. Jangankan pak Nurdin yang menjabat, yang lain pun boleh. No problem. Kehidupan ada yang atur. Pasti itu yang terbaik," kata Syahrul yang kalah suara oleh Setya Novanto saat pemilihan ketum Golkar di Munaslub lalu.
Comments