Nama Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah digadang-gadang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk dijadikan bakal calon Wakil Gubernur DKI pendamping Sandiaga Uno. Jika pengusungannya betul dilakukan secara resmi, maka dirinya siap mundur dan berhenti dari status Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Saefullah mengaku belum mengetahui soal rencana PKB yang akan mendeklarasikan dirinya menjadi bakal calon Wakil Gubernur DKI pendamping Sandiaga Uno. Dia masih menunggu surat resmi dari PKB.
"Pokoknya kalau saya tergantung partai, begitu saja. Susah amat. Saya belum tahu, belum ada suratnya. Ya saya kerja saja," kata Saefullah di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).
Saefullah mengatakan, dirinya juga akan mempelajari lebih lanjut bentuk deklarasi yang akan dilakukan PKB. Untuk saat ini, dia akan fokus bekerja sebagai Sekda DKI di bawah naungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pokoknya yang terbaik saja buat Jakarta. Saya disuruh kerja, kerja. Disuruh ke sana, ke sana. Begitu saja," katanya.
Saefullah juga mengatakan dirinya belum tentu akan datang dalam acara deklarasi PKB yang kabarnya akan dilakukan hari ini. Dia masih disibukkan dengan pekerjaannya mengurus Jakarta.
"Saya banyak agenda di kantor. Kayaknya masih ikuti pembahasan pra banggar. Kemarin saya monitor sampai sore, ya supaya cepat lah. Saya kan juga khawatir, khawatir nih ya, khawatir kalau ada kegiatan yang tidak sesuai dengan yang kita usulkan, karena itu akan sangat berbahaya, buat saya, buat tiga tahun ke depan, bisa lima tahun ke depan. Saya kan juga pingin tidur nyenyak, tidak ada program yang aneh-aneh. Semuanya jelas. Itu yang kita harapkan," jelasnya.
Saefullah memulangkan sepenuhnya kepada partai terkait pengusungan dirinya. Dia mengaku siap.
Dia juga menjelaskan, jika deklarasi itu benar dilakukan, maka dirinya siap untuk mundur sebagai Sekda DKI dan PNS. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang, di mana jika PNS maju di kontestasi Pilkada maka harus mundur dari status PNS.
"Kalau Sekda kan PNS, kalau gubernur dan wagub kan jabatan politik, itu menurut amanat UU harus cuti. Kalau saya kan PNS, sama dengan anggota dewan, TNI dan Polri, itu harus berhenti," katanya.
"Saya taat sama undang-undang, saya akan berhenti. Harus taat sama undang-undang," tambahnya.
Saefullah mengaku belum mengetahui soal rencana PKB yang akan mendeklarasikan dirinya menjadi bakal calon Wakil Gubernur DKI pendamping Sandiaga Uno. Dia masih menunggu surat resmi dari PKB.
"Pokoknya kalau saya tergantung partai, begitu saja. Susah amat. Saya belum tahu, belum ada suratnya. Ya saya kerja saja," kata Saefullah di Rusun Pesakih, Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016).
Saefullah mengatakan, dirinya juga akan mempelajari lebih lanjut bentuk deklarasi yang akan dilakukan PKB. Untuk saat ini, dia akan fokus bekerja sebagai Sekda DKI di bawah naungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Pokoknya yang terbaik saja buat Jakarta. Saya disuruh kerja, kerja. Disuruh ke sana, ke sana. Begitu saja," katanya.
Saefullah juga mengatakan dirinya belum tentu akan datang dalam acara deklarasi PKB yang kabarnya akan dilakukan hari ini. Dia masih disibukkan dengan pekerjaannya mengurus Jakarta.
"Saya banyak agenda di kantor. Kayaknya masih ikuti pembahasan pra banggar. Kemarin saya monitor sampai sore, ya supaya cepat lah. Saya kan juga khawatir, khawatir nih ya, khawatir kalau ada kegiatan yang tidak sesuai dengan yang kita usulkan, karena itu akan sangat berbahaya, buat saya, buat tiga tahun ke depan, bisa lima tahun ke depan. Saya kan juga pingin tidur nyenyak, tidak ada program yang aneh-aneh. Semuanya jelas. Itu yang kita harapkan," jelasnya.
Saefullah memulangkan sepenuhnya kepada partai terkait pengusungan dirinya. Dia mengaku siap.
Dia juga menjelaskan, jika deklarasi itu benar dilakukan, maka dirinya siap untuk mundur sebagai Sekda DKI dan PNS. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang, di mana jika PNS maju di kontestasi Pilkada maka harus mundur dari status PNS.
"Kalau Sekda kan PNS, kalau gubernur dan wagub kan jabatan politik, itu menurut amanat UU harus cuti. Kalau saya kan PNS, sama dengan anggota dewan, TNI dan Polri, itu harus berhenti," katanya.
"Saya taat sama undang-undang, saya akan berhenti. Harus taat sama undang-undang," tambahnya.
Comments