Foto: Maikel Jefriando
Jakarta -Hari ini Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menghadiri pertemuan dengan Ketua DPR, Ade Komarudin (Akom), di Gedung DPR RI, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam.
"Tadi kami melakukan rapat konsultasi, dengan Menkeu, Menteri Bappenas, pimpinan KPK, dan pimpinan Komisi VII dan XI. Kita tadi membahas menyangkut komitmen bersama agar ada clean and good governancemenyangkut terutama APBN," Kata Akom, usai pertemuan tersebut, Senin (29/8/2016)
Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro ini, menghasilkan beberapa catatan penting.
Pertama, DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya, mulai dari perencanaan, lingkungan pemerintahan sampai pembahasan di DPR.
"Meskipun demikian, pertemuan konsultasi dapat menjadi media untuk mengambil kebijakan hal-hal penting berkaitan dengan APBN tersebut," sambung Akom.
Kedua, DPR dan pemerintah sama-sama menciptakan clean governance (tata kelola yang bersih) dan good
governance (tata kelola yang baik) dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN.
"DPR juga meminta pemerintah menerapkan anggaran ini dengan menerapkan money follow program (anggaran mengikuti program)," tutur Akom.
Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi ketidaksesuaian dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Dalam hal ini pemerintah harus melakukan restrukturisasi atau penyesuaian anggaran sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dan tidak menimbulkan area yang abu-abu supaya seluruh program dianggarkan dengan jelas.
Keempat, DPR menghargai pandangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi DPR sebagai agreagasi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). "Oleh karena itu DPR mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR terutama berkaitan progaram pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam setiap anggota DPR yang dilantik," tutur Akom.
Kelima, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam ini harus meningkatkan peran APIP menjadikannya lebih independen dalam bekerja.
"Keenam, DPR memandang perlu untuk konsultasi lanjutan untuk hal ini bersama pemerintah," tandas Akom.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengungkapkan, kesepakatan ini sangat penting. Karena kesepakatan ini menandakan pemerintah dan DPR punya pandangan yang sama dalam hal penyelenggaraan perencanaan anggaran negara.
"Pembahasan pada hari ini yang sangat baik adalah pada prinsip-prinsip yang disepakati. Kalimat yang paling penting adalah kesepakatan pandangan dan komitmen untuk mengelola proses dan penetapan APBN dan pelaksanaan, pelaporan akuntabiltas dilakukan dengan good governance," tandas Sri Mulyani.
"Tadi kami melakukan rapat konsultasi, dengan Menkeu, Menteri Bappenas, pimpinan KPK, dan pimpinan Komisi VII dan XI. Kita tadi membahas menyangkut komitmen bersama agar ada clean and good governancemenyangkut terutama APBN," Kata Akom, usai pertemuan tersebut, Senin (29/8/2016)
Pertemuan yang juga dihadiri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro ini, menghasilkan beberapa catatan penting.
Pertama, DPR dan pemerintah memiliki pemahaman yang sama dalam pembahasan APBN secara prosedural yang sudah ada dasar hukumnya, mulai dari perencanaan, lingkungan pemerintahan sampai pembahasan di DPR.
"Meskipun demikian, pertemuan konsultasi dapat menjadi media untuk mengambil kebijakan hal-hal penting berkaitan dengan APBN tersebut," sambung Akom.
Kedua, DPR dan pemerintah sama-sama menciptakan clean governance (tata kelola yang bersih) dan good
governance (tata kelola yang baik) dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBN.
"DPR juga meminta pemerintah menerapkan anggaran ini dengan menerapkan money follow program (anggaran mengikuti program)," tutur Akom.
Ketiga, segala permasalahan dalam pelaksanaan APBN atau bila terjadi ketidaksesuaian dalam transfer daerah harus dicarikan solusinya supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
Dalam hal ini pemerintah harus melakukan restrukturisasi atau penyesuaian anggaran sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal dan tidak menimbulkan area yang abu-abu supaya seluruh program dianggarkan dengan jelas.
Keempat, DPR menghargai pandangan pemerintah dalam pelaksanaan fungsi DPR sebagai agreagasi demi kepentingan rakyat terutama di daerah pemilihan (dapil). "Oleh karena itu DPR mengharapkan pemerintah mengakomodasi usulan anggota DPR terutama berkaitan progaram pembangunan di daerah pemilihan sesuai janji dalam setiap anggota DPR yang dilantik," tutur Akom.
Kelima, DPR mengapresiasi kerja-kerja KPK yang mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah dalam ini harus meningkatkan peran APIP menjadikannya lebih independen dalam bekerja.
"Keenam, DPR memandang perlu untuk konsultasi lanjutan untuk hal ini bersama pemerintah," tandas Akom.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani mengungkapkan, kesepakatan ini sangat penting. Karena kesepakatan ini menandakan pemerintah dan DPR punya pandangan yang sama dalam hal penyelenggaraan perencanaan anggaran negara.
"Pembahasan pada hari ini yang sangat baik adalah pada prinsip-prinsip yang disepakati. Kalimat yang paling penting adalah kesepakatan pandangan dan komitmen untuk mengelola proses dan penetapan APBN dan pelaksanaan, pelaporan akuntabiltas dilakukan dengan good governance," tandas Sri Mulyani.
Comments