Ketua DPW PPP DKI Jakarta Abraham "Lulung" Lunggana yakin Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama bisa maju dalam perhelatan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017. Menurut Lulung, tidak sulit bagi Ahok untuk mengumpulkan 1 juta KTP sebagai syarat untuk maju melalui jalur independen.
Yang menjadi fokus saat ini, ujar Lulung, adalah apakah Ahok bisa menang atau tidak. "Persoalannya sekarang Pak Ahok menang atau tidak itu yang terjadi sekarang," kata Lulung dalam diskusi publik "Menakar Peluang Ahok Maju Sebagai Calon Independen", di Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Walaupun bisa maju dalam Pilkada, Lulung tidak yakin Ahok bisa memenangkan pemilihan. Pasalnya, ia menilai tak ada kemajuan yang didapat oleh Ahok selama memimpin Jakarta. Ia bahkan membantah anggapan yang menyatakan Ahok berhasil memberantas korupsi di lingkungan birokrasi DKI Jakarta.
Menurut Lulung, tujuan Ahok melaporkan dugaan adanya korupsi pada APBD 2014 hanyalah untuk pencitraan semata. "Apa yang dilakukan Ahok bukan semata-mata tulus untuk membongkar kasus korupsi. Pak Ahok terlihat jelas dalam persoalan memberantas korupsi ini mencari pencitraan," ujar Lulung.
Lulung menilai Ahok lah yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas adanya dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta. Sebab, hal ini terjadi saat Ahok menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur. Lulung mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS). Menurut Lulung, seluruh proses lelang dan belanja barang dilakukan langsung olehnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Harusnya dia evaluasi dulu bagaimana mungkin UPS bisa terjadi lelang? Itu yang menjadi persoalan," ujar Lulung.
Walaupun bisa maju dalam Pilkada, Lulung tidak yakin Ahok bisa memenangkan pemilihan. Pasalnya, ia menilai tak ada kemajuan yang didapat oleh Ahok selama memimpin Jakarta. Ia bahkan membantah anggapan yang menyatakan Ahok berhasil memberantas korupsi di lingkungan birokrasi DKI Jakarta.
Menurut Lulung, tujuan Ahok melaporkan dugaan adanya korupsi pada APBD 2014 hanyalah untuk pencitraan semata. "Apa yang dilakukan Ahok bukan semata-mata tulus untuk membongkar kasus korupsi. Pak Ahok terlihat jelas dalam persoalan memberantas korupsi ini mencari pencitraan," ujar Lulung.
Lulung menilai Ahok lah yang sebenarnya harus bertanggung jawab atas adanya dugaan korupsi dalam APBD DKI Jakarta. Sebab, hal ini terjadi saat Ahok menjabat sebagai pelaksana tugas gubernur. Lulung mencontohkan kasus dugaan korupsi pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS). Menurut Lulung, seluruh proses lelang dan belanja barang dilakukan langsung olehnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Harusnya dia evaluasi dulu bagaimana mungkin UPS bisa terjadi lelang? Itu yang menjadi persoalan," ujar Lulung.
Comments