Pemerintah berencana 'menyulap' lapangan golf di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi pusat perumahan rakyat. Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, tujuan ide ini adalah untuk memberantas pemukiman kumuh khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
"Kami ingin melakukan pendekatan baru bahwa ketika kami ingin menghapus kawasan kumuh, maka kami harus memberi solusi bagi penghuninya. Jadi nggak dibubarkan lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi. Jadi sebenarnya, ini solusi," ujar dia ditemui detikFinance, di Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Ia mengklaim, ide ini sebenarnya datang dari Kementerian yang dipimpinnya. Ide ini muncul setelah melihat status lahan yang sepenuhnya dimiliki negara, namun pemanfaatannya hanya lapangan golf. Di sisi lain, pemerintah sedang fokus melakukan penataan-penataan ekonomi dari berbagai aspek, termasuk pemukiman layak untuk semua masyarakat.
"Ide itu datang dari kami. Kami berpikir ada lahan punya negara kenapa tidak dimanfaatkan optimal," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat Humaidi mengatakan, untuk menggarap lahan tersebut perlu perencanaan matang. Pasalnya, kawasan ini sebenarnya dibiarkan tanpa ada pembangunan dengan tujuan awal sebagai daerah resapan.
"Jadi ini sedang disusun lokasi persisnya mau di bagian mana pembangunannya bisa dilakukan. Karena sebenarnya ini lahan terbuka untuk kawasan resapan. Kami tentu mendukung dengan melakukan perhitungan, dan akan memberikan saran-saran yang tepat ke pemerintah agar fungsi lingkungannya tidak hilang," sebut dia.
Ia menyebutkan, lahan itu sendiri sedianya adalah tanah negara berstatus HPL alias Hak Pengelolaan Lahan, atas nama Sekretariat Negara (Setneg).
"Lapangan golf itu ada 2 HPL semua atas nama Setneg. Jadi secara regulasi memang harusnya nggak ada masalah. Tinggal pendekatan lingkungannya kita akan hitung-hitung," pungkas dia.
"Kami ingin melakukan pendekatan baru bahwa ketika kami ingin menghapus kawasan kumuh, maka kami harus memberi solusi bagi penghuninya. Jadi nggak dibubarkan lalu dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi. Jadi sebenarnya, ini solusi," ujar dia ditemui detikFinance, di Kemayoran, Jakarta, Jumat (26/6/2015).
Ia mengklaim, ide ini sebenarnya datang dari Kementerian yang dipimpinnya. Ide ini muncul setelah melihat status lahan yang sepenuhnya dimiliki negara, namun pemanfaatannya hanya lapangan golf. Di sisi lain, pemerintah sedang fokus melakukan penataan-penataan ekonomi dari berbagai aspek, termasuk pemukiman layak untuk semua masyarakat.
"Ide itu datang dari kami. Kami berpikir ada lahan punya negara kenapa tidak dimanfaatkan optimal," sebutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Pusat Humaidi mengatakan, untuk menggarap lahan tersebut perlu perencanaan matang. Pasalnya, kawasan ini sebenarnya dibiarkan tanpa ada pembangunan dengan tujuan awal sebagai daerah resapan.
"Jadi ini sedang disusun lokasi persisnya mau di bagian mana pembangunannya bisa dilakukan. Karena sebenarnya ini lahan terbuka untuk kawasan resapan. Kami tentu mendukung dengan melakukan perhitungan, dan akan memberikan saran-saran yang tepat ke pemerintah agar fungsi lingkungannya tidak hilang," sebut dia.
Ia menyebutkan, lahan itu sendiri sedianya adalah tanah negara berstatus HPL alias Hak Pengelolaan Lahan, atas nama Sekretariat Negara (Setneg).
"Lapangan golf itu ada 2 HPL semua atas nama Setneg. Jadi secara regulasi memang harusnya nggak ada masalah. Tinggal pendekatan lingkungannya kita akan hitung-hitung," pungkas dia.
Comments