Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, tengah disandera dua kasus dugaan korupsi bernilai fantastis. Pertama terkait pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras, di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Kedua kasus proyek reklamasi yang melibatkan pengembangan besar.
Untuk kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, diduga Ahok, sapaan Basuki, telah melakukan mark up anggaran. Sedangkan untuk kasus proyek reklamasi, Ahok diduga mengangkangi sejumlah aturan terkait 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.
Dua kasus yang dikait-kaitkan dengan Ahok, rupanya cukup menarik perhatian Partai Gerindra. Dibandingkan partai lainnya baik di DPRD DKI maupun di DPR, Gerindra memang begitu semangat agar kasus ini diusut tuntas.
Dalam dua kasus itu, Gerindra yakin Ahok 'bermain' sehingga wajib diproses hukum. Apalagi, untuk kasus reklamasi, kader Gerindra, M Sanusi (kini telah undurkan diri), tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menerima suap dari pengembangan Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda Tata Ruang teluk Jakarta.
Menurut kader Gerindra yang juga anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman yakin Ahok bermain dalam proyek reklamasi. Sebab, Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi.
"Iya oleh karena itu keputusan moratorium adalah yang tepat. Jika dilakukan pembahasan ulang perlu menyertakan juga seluruh stake holder," katanya dalam pesan singkatnya kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (19/4).
Terkait kasus reklamasi, kader Gerindra yang juga Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, menilai ngototnya Ahok melakukan reklamasi bukti mantan bupati Belitung Timur itu pro pengembang.
"Faktanya reklamasi telah melanggar aturan dan faktanya proyek ini hanya berpihak kepada pengusaha tapi tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga nelayan di pesisir Jakarta yang kediamannya diratakan secara represif dan tak manusiawi," ujar Edhy dalam keterangan tertulisnya.
Dia juga meminta reklamasi yang sementara di moratorium diberlakukan secara permanen.
"Kalau dalam tinjauan dan kajiannya membahayakan dan merusak lingkungan saya pikir harus dibatalkan. Dihentikan secara permanen. Tapi bukan untuk menghindari pembangunan," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Tak hanya di kasus reklamasi, suara kader Partai Gerindra juga keras terkait kasus Sumber Waras. Kader Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa menilai penyimpangan Sumber Waras sudah terlihat jelas. Dia mengajak sejumlah rekannya di Komisi III meninjau Sumber Waras.
"Kita akan minta laporan-laporan hasil audit (RS Sumber Waras), itu saja," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (19/4).
Menurut Desmond, laporan temuan hasil tersebut akan diminta untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
"Kita minta lima tahun terakhir, kan ada audit BPK, penyalahgunaan keuangan itu. Tentu setiap laporan itu diserahkan ke mana-mana. Nah kita minta summary-nya. Dari yang diserahin (ke penegak hukum itu) mana yang ditindaklanjuti dan mana yang tidak ditindaklanjuti," jelas dia.
"Dalam konteks ini termasuk Sumber Waras. Kan dibilang ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itu apakah ditindaklanjuti atau tidak oleh KPK. Dan, mana lagi yang ditindaklanjuti atau tidak oleh kejaksaan. Itu dasar kami ke depan utk melakukan pengawasan-pengawasan di bidang-bidang penyimpangan keuangan negara itu," ungkapnya.
Sikap tegas Gerindra soal Sumber Waras terlibat di level pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, paling vokal menyatakan ada pelanggaran terkait pembelian lahan Sumber Waras.
Dia menilai kasus ini sudah lama dilaporkan, tapi KPK juga tak menetapkan tersangka. Padahal dia yakin, Ahok bersalah.
"Saya enggak tahu tapi kan KPK bisa jadi alat kekuasaan juga. Resikonya masyarakat akan bertanya-tanya. Padahal ini sudah jelas," kata Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).
Dia menilai gerak KPK yang sekarang lamban dalam mengusut kasus korupsi, termasuk kasus RS Sumber Waras. Padahal, pimpinan KPK terdahulu sudah mengisyaratkan bakal ada tersangka dalam kasus ini.
"Pemimpin dulu bilang pasti jadi tersangka. Yang sekarang aneh kok lambat. Kalau belum selesai jangan bikin pernyataan," tegas Fadli.
Dia juga menuding Jokowi melindungi Ahok dalam Kasus Sumber Waras. Serupa dengan rekannya di Komisi III, Fadli Zon, terjun langsung ke Sumber Waras.
"Saya kira harus ada klarifikasi dari presiden. Kasus ini begini karena ada rumor kalau Presiden melindungi Ahok. Makanya Presiden harus berikan klarifikasi. Rumor ini sudah beredar di kalangan politisi," tegasnya.
Saat ditanya apakah sikap seluruh kader Gerindra ini bentuk dendam kesumat pada Ahok, Fadli memastikan tidak. Ahok yang pernah didukung Gerindra di Pilgub 2012, kini memiliki hubungan panas setelah dia mundur dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
"Enggak ada. Enggak ada sedikit pun rasa dendam. Ini hanya masalah tugas pengawasan. Ketemu sama dia juga ketawa-ketawa," beber dia.
Dikatakannya, kunjungannya ke RS Sumber Waras tersebut merupakan bagian dari kerja DPR. Maka dari itu dilakukan setelah tugas penting lainnya selesai.
"Justru nanti pas selesai semua pekerjaan saya di DPR. Itu juga pekerjaan, jangan salah," pungkasnya.
Untuk kasus pembelian lahan RS Sumber Waras, diduga Ahok, sapaan Basuki, telah melakukan mark up anggaran. Sedangkan untuk kasus proyek reklamasi, Ahok diduga mengangkangi sejumlah aturan terkait 17 pulau buatan di Teluk Jakarta.
Dua kasus yang dikait-kaitkan dengan Ahok, rupanya cukup menarik perhatian Partai Gerindra. Dibandingkan partai lainnya baik di DPRD DKI maupun di DPR, Gerindra memang begitu semangat agar kasus ini diusut tuntas.
Dalam dua kasus itu, Gerindra yakin Ahok 'bermain' sehingga wajib diproses hukum. Apalagi, untuk kasus reklamasi, kader Gerindra, M Sanusi (kini telah undurkan diri), tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menerima suap dari pengembangan Agung Podomoro Land terkait pembahasan Raperda Tata Ruang teluk Jakarta.
Menurut kader Gerindra yang juga anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman yakin Ahok bermain dalam proyek reklamasi. Sebab, Ahok mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi.
"Iya oleh karena itu keputusan moratorium adalah yang tepat. Jika dilakukan pembahasan ulang perlu menyertakan juga seluruh stake holder," katanya dalam pesan singkatnya kepada wartawan saat dihubungi, Selasa (19/4).
Terkait kasus reklamasi, kader Gerindra yang juga Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, menilai ngototnya Ahok melakukan reklamasi bukti mantan bupati Belitung Timur itu pro pengembang.
"Faktanya reklamasi telah melanggar aturan dan faktanya proyek ini hanya berpihak kepada pengusaha tapi tidak berpihak kepada masyarakat, khususnya warga nelayan di pesisir Jakarta yang kediamannya diratakan secara represif dan tak manusiawi," ujar Edhy dalam keterangan tertulisnya.
Dia juga meminta reklamasi yang sementara di moratorium diberlakukan secara permanen.
"Kalau dalam tinjauan dan kajiannya membahayakan dan merusak lingkungan saya pikir harus dibatalkan. Dihentikan secara permanen. Tapi bukan untuk menghindari pembangunan," kata Edhy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Tak hanya di kasus reklamasi, suara kader Partai Gerindra juga keras terkait kasus Sumber Waras. Kader Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa menilai penyimpangan Sumber Waras sudah terlihat jelas. Dia mengajak sejumlah rekannya di Komisi III meninjau Sumber Waras.
"Kita akan minta laporan-laporan hasil audit (RS Sumber Waras), itu saja," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (19/4).
Menurut Desmond, laporan temuan hasil tersebut akan diminta untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
"Kita minta lima tahun terakhir, kan ada audit BPK, penyalahgunaan keuangan itu. Tentu setiap laporan itu diserahkan ke mana-mana. Nah kita minta summary-nya. Dari yang diserahin (ke penegak hukum itu) mana yang ditindaklanjuti dan mana yang tidak ditindaklanjuti," jelas dia.
"Dalam konteks ini termasuk Sumber Waras. Kan dibilang ada penyimpangan. Nah, penyimpangan itu apakah ditindaklanjuti atau tidak oleh KPK. Dan, mana lagi yang ditindaklanjuti atau tidak oleh kejaksaan. Itu dasar kami ke depan utk melakukan pengawasan-pengawasan di bidang-bidang penyimpangan keuangan negara itu," ungkapnya.
Sikap tegas Gerindra soal Sumber Waras terlibat di level pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, paling vokal menyatakan ada pelanggaran terkait pembelian lahan Sumber Waras.
Dia menilai kasus ini sudah lama dilaporkan, tapi KPK juga tak menetapkan tersangka. Padahal dia yakin, Ahok bersalah.
"Saya enggak tahu tapi kan KPK bisa jadi alat kekuasaan juga. Resikonya masyarakat akan bertanya-tanya. Padahal ini sudah jelas," kata Fadli di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (16/4).
Dia menilai gerak KPK yang sekarang lamban dalam mengusut kasus korupsi, termasuk kasus RS Sumber Waras. Padahal, pimpinan KPK terdahulu sudah mengisyaratkan bakal ada tersangka dalam kasus ini.
"Pemimpin dulu bilang pasti jadi tersangka. Yang sekarang aneh kok lambat. Kalau belum selesai jangan bikin pernyataan," tegas Fadli.
Dia juga menuding Jokowi melindungi Ahok dalam Kasus Sumber Waras. Serupa dengan rekannya di Komisi III, Fadli Zon, terjun langsung ke Sumber Waras.
"Saya kira harus ada klarifikasi dari presiden. Kasus ini begini karena ada rumor kalau Presiden melindungi Ahok. Makanya Presiden harus berikan klarifikasi. Rumor ini sudah beredar di kalangan politisi," tegasnya.
Saat ditanya apakah sikap seluruh kader Gerindra ini bentuk dendam kesumat pada Ahok, Fadli memastikan tidak. Ahok yang pernah didukung Gerindra di Pilgub 2012, kini memiliki hubungan panas setelah dia mundur dari partai besutan Prabowo Subianto tersebut.
"Enggak ada. Enggak ada sedikit pun rasa dendam. Ini hanya masalah tugas pengawasan. Ketemu sama dia juga ketawa-ketawa," beber dia.
Dikatakannya, kunjungannya ke RS Sumber Waras tersebut merupakan bagian dari kerja DPR. Maka dari itu dilakukan setelah tugas penting lainnya selesai.
"Justru nanti pas selesai semua pekerjaan saya di DPR. Itu juga pekerjaan, jangan salah," pungkasnya.
Comments