Setelah sejumlah mantan "Teman Ahok" muncul dan mengungkapkan adanya kecurangan dalam proses pengumpulan data KTP dukungan untuk Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, muncul juga broadcast mengenai cerita di belakangnya.
Salah satu cerita yang beredar adalah adanya ormas di balik munculnya pengakuan para mantan Teman Ahok itu. Dalam broadcast itu, ormas yang disebut adalah Pospera yang diketuai salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P.
Selain itu, disebut juga tentang pernyataan politikus PDI-PJunimart Girsang di salah satu program televisi. Junimart mengatakan bahwa akan ada serangan kepada Teman Ahok dari internal mereka.
Juru bicara Teman Ahok Amalia Ayuningtyas menduga kemunculan mantan Teman Ahok merupakan serangan yang dimaksudkan Junimart. Dalam broadcast tersebut, PDI-P seolah-olah berada di balik semua ini.
Teman Ahok merupakan kelompok relawan yang mengumpulkan data KTP dukungan bagi Ahok agar dapat maju pada Pilkada DKI 2017 lewat jalur independen.
Bantahan
Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengatakan pada dasarnya tidak ada hubungan antara Pospera dengan PDI-P. Prasetio mengatakan, Pospera merupakan kumpulan relawan dan PDI-P merupakan partai politik.
"Dan itu bukan underbow PDI-P. Kalau Pospera lari atau dukung ke Golkar, Hanura, itu enggak masalah. Karena memang bukanunderbow PDI-P," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (23/6/2016).
Beredar juga rumor bahwa sejumlah mantan Teman Ahok yang muncul kemarin merupakan kader PDI-P. Terkait hal itu, Prasetio mengatakan dia tidak mengenal satu pun dari mereka itu.
Prasetio mengatakan pendukung PDI-P juga bermacam-macam dan sangat banyak. Ada yang merupakan kader atau sekadar simpatisan.
Prasetio menegaskan bahwa PDI-P tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kemunculan mereka.
"Jangan mengait-ngaitkan karena enggak ada benang merahnya dengan PDI-P," kata Prasetio.
Kemarin, sejumlah orang yang mengaku sebagai mantan penanggung jawab (PJ) pengumpul data KTP Teman Ahokmenyebutkan adanya kecurangan dalam proses pengumpulan data KTP yang telah diperoleh Teman Ahok. Salah satu mantan PJ, Richard Sukarno mengatakan, tindakan curang yang telah dia lakukan adalah memasukan data ganda hingga membeli KTP ke RT dan RW.
Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Hanura, Kamis (23/6/2016), menyerahkan surat tanda dukungan resmi kepada Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk maju pada Pilkada DKI 2017.
Dalam acara yang dihelat di Kantor DPP Partai Hanura di Jalan Teluk Betung, Dukuh Atas, Jakarta Pusat itu, hadir pula Ketua Umum Hanura Wiranto. Pada kesempatan itu, Wiranto sempat membacakan berbagai pertimbangan dan alasan kenapa partainya memutuskan mendukung Ahok.
Menurut dia, alasan pertama adalah karena DKI merupakan miniatur atau etalase Republik Indonesia. Jadi, kata dia, Jakarta memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lainnya.
"Memilih Gubernur DKI tidak boleh asal-asalan, untung-untungan, atau pertimbangan lainnya yang emosional atau berdasarkan sentimen publik semata-mata," kata Wiranto.
"Memilih Gubernur DKI bukan siapa dia, dari mana asalnya. Namun lebih diutamakan kinerjanya, integritasnya, kompetensinya, sepak terjangnya, dan track record-nya sebagai pejabat negara yang pro rakyat," kata Wiranto.
Menurut dia, partainya tidak ingin terjebak dalam pertimbangan yang dangkal, seperti memilih berdasarkan kedekatan figur atau harus dari internal partai. Ia mengatakan, Hanura lebih mengutamakan kepentingan masyarakat yang ingin mendapatkan pemimpin terbaik.
"Gambaran calon gubernur yang diusung atau didukung Hanura harus identik dengan ciri-ciri pemimpin perubahan. Karena DKI Jakarta perlu perubahan yang cepat dan terencana sehingga jadi Ibu Kota yang membanggakan," ucap Wiranto.
Selain Wiranto, penyerahan surat dukungan resmi kepada Ahok juga dihadiri Ketu DPD Hanura DKI Jakarta Mohamad "Ongen" Sangaji, Sekjen Partai Berliana Kartakusumah, dan Ketua Fraksi Hanura di DPR RI Nurdin Tampubolon.
Comments