Mantan Teman Ahok membeberkan bukti jika Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikumpulkan untuk Basuki T Purnama tidak semuanya sukarela dari masyarakat. Bahkan KTP-KTP itu didapat dengan cara membeli.
Dodi Haryadi mengungkapkan KTP terkumpul banyak yang ganda. Menurutnya, ada honor yang diterima para relawan jika mampu mengumpulkan KTP dalam jumlah banyak.
"Kami sebagai penanggungjawab kelurahan dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500 ribu atau Rp 2 juta per minggu," ungkapnya dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).
Menurutnya, di setiap kelurahan ada 153 orang penanggungjawab. "Jika mencapai target 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500 ribu," ujarnya.
Dia juga membongkar cara-cara memperoleh KTP. Pertama data KTP didapat dari program KKS Jokowi. Agar memenuhi 1 juta target para relawan bahkan beli ke sana-kemari.
Sekelompok orang mengaku bekas relawan membeberkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Teman Ahok dalam mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka juga mengaku curiga dengan dana operasional organisasi tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 2,5 miliar.
Richard, mantan relawan Teman Ahok, mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) untuk memeriksa Teman Ahok. Bahkan, mereka siap membeberkan sejumlah data operasional milik Teman Ahok.
"Kami berani ungkap ini karena sudah bicara dengan KPK. Kami siap berikan keterangan apabila dibutuhkan pihak berwenang, ada dana sekian terindikasi dari reklamasi. Mereka melakukan penyangkalan bahkan menantang untuk pembuktian, itu terserah mereka," ujar Richard saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).
Richard mengaku curiga, sebab Teman Ahok dalam menjalankan aktivitasnya seakan tidak pernah kehabisan dana. Padahal biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, seperti upah bagi para pengumpul KTP, hingga membayar fasilitas-fasilitas lainnya.
"Kalau kita hitung-hitung bisa lebih Rp 2,5 miliar, gampang kok matematikanya, belum ditambah fasilitas rekan-rekan, koran berapa? Biaya operasional berapa?" pungkasnya.
Sejumlah orang yang mengaku sebagai mantan relawan membongkar borok Teman Ahok saat mengumpulkan KTP dukungan untuk calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Teman Ahok adalah relawan yang mengumpulkan KTP warga DKI sebagai bentuk dukungan untuk Ahok, sapaan Basuki, maju di Pilgub 2017 dari jalur independen.
Richard, salah satu mantan Teman Ahok, mengatakan data yang disampaikan soal sudah terkumpul 1 juta KTP tidaklah benar. Dia tak yakin data KTP tersebut valid.
"Teman Ahok pencitraan," katanya dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (22/6).
Dia mencontohkan culasnya proses pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok. Dia menyebut istilah pengumpulan KTP seperti berdagang. Artinya ada kemungkinan, satu nama dihitung beberapa kali.
"KTP satu orang bisa dimasukkan dari utara, bulan depan dari Timur, bulan depan masukan lagi dari barat. Ada verifikasi, dicoret, tapi banyak yang lolos. Karena verifikasi random," kata dia.
Namun Richard menjelaskan tak semua pengumpulan KTP salah. Ada juga cara pengumpulan KTP yang benar-benar dilakukan dengan sah.
"Kalau modus di bawah yang riil, taruh di warung-warung, tempat belanja lagi makan makan itu kesadarannya isi. Makanya saya bilang Teman Ahok tidak semua benar dan tidak semua salah," tambahnya.
Dia mengatakan, tindakan ini mereka lakukan bukan karena sakit hati dikeluarkan dan Teman Ahok. Namun yang jelas, katanya, apa yang disampaikan adalah informasi valid karena dirinya ikut sejak awal relawan ini dibentuk
"Saya perekrutan paling pertama, dan diskualifikasi, saya bukan sakit hati. Meski memang tidak ada surat pemecatan. Saya tidak senang atas nama relawan, kami bukan relawan," pungkasnya.
Dodi Haryadi mengungkapkan KTP terkumpul banyak yang ganda. Menurutnya, ada honor yang diterima para relawan jika mampu mengumpulkan KTP dalam jumlah banyak.
"Kami sebagai penanggungjawab kelurahan dibayar per 140 KTP per minggu sebesar Rp 500 ribu atau Rp 2 juta per minggu," ungkapnya dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).
Menurutnya, di setiap kelurahan ada 153 orang penanggungjawab. "Jika mencapai target 560 KTP maka kami diberikan bonus Rp 500 ribu," ujarnya.
Dia juga membongkar cara-cara memperoleh KTP. Pertama data KTP didapat dari program KKS Jokowi. Agar memenuhi 1 juta target para relawan bahkan beli ke sana-kemari.
Sekelompok orang mengaku bekas relawan membeberkan sejumlah kecurangan yang dilakukan Teman Ahok dalam mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mereka juga mengaku curiga dengan dana operasional organisasi tersebut yang jumlahnya mencapai Rp 2,5 miliar.
Richard, mantan relawan Teman Ahok, mengungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menerbitkan surat perintah penyelidikan (sprindik) untuk memeriksa Teman Ahok. Bahkan, mereka siap membeberkan sejumlah data operasional milik Teman Ahok.
"Kami berani ungkap ini karena sudah bicara dengan KPK. Kami siap berikan keterangan apabila dibutuhkan pihak berwenang, ada dana sekian terindikasi dari reklamasi. Mereka melakukan penyangkalan bahkan menantang untuk pembuktian, itu terserah mereka," ujar Richard saat menggelar konferensi pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (22/6).
Richard mengaku curiga, sebab Teman Ahok dalam menjalankan aktivitasnya seakan tidak pernah kehabisan dana. Padahal biaya yang dikeluarkan tidak sedikit, seperti upah bagi para pengumpul KTP, hingga membayar fasilitas-fasilitas lainnya.
"Kalau kita hitung-hitung bisa lebih Rp 2,5 miliar, gampang kok matematikanya, belum ditambah fasilitas rekan-rekan, koran berapa? Biaya operasional berapa?" pungkasnya.
Sejumlah orang yang mengaku sebagai mantan relawan membongkar borok Teman Ahok saat mengumpulkan KTP dukungan untuk calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Teman Ahok adalah relawan yang mengumpulkan KTP warga DKI sebagai bentuk dukungan untuk Ahok, sapaan Basuki, maju di Pilgub 2017 dari jalur independen.
Richard, salah satu mantan Teman Ahok, mengatakan data yang disampaikan soal sudah terkumpul 1 juta KTP tidaklah benar. Dia tak yakin data KTP tersebut valid.
"Teman Ahok pencitraan," katanya dalam jumpa pers di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, (22/6).
Dia mencontohkan culasnya proses pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok. Dia menyebut istilah pengumpulan KTP seperti berdagang. Artinya ada kemungkinan, satu nama dihitung beberapa kali.
"KTP satu orang bisa dimasukkan dari utara, bulan depan dari Timur, bulan depan masukan lagi dari barat. Ada verifikasi, dicoret, tapi banyak yang lolos. Karena verifikasi random," kata dia.
Namun Richard menjelaskan tak semua pengumpulan KTP salah. Ada juga cara pengumpulan KTP yang benar-benar dilakukan dengan sah.
"Kalau modus di bawah yang riil, taruh di warung-warung, tempat belanja lagi makan makan itu kesadarannya isi. Makanya saya bilang Teman Ahok tidak semua benar dan tidak semua salah," tambahnya.
Dia mengatakan, tindakan ini mereka lakukan bukan karena sakit hati dikeluarkan dan Teman Ahok. Namun yang jelas, katanya, apa yang disampaikan adalah informasi valid karena dirinya ikut sejak awal relawan ini dibentuk
"Saya perekrutan paling pertama, dan diskualifikasi, saya bukan sakit hati. Meski memang tidak ada surat pemecatan. Saya tidak senang atas nama relawan, kami bukan relawan," pungkasnya.
Comments