Kritikan mengalir ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar yang menetapkan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi di DPR sebagai pengganti Ade Komarudin yang diusulkan menjadi Ketua DPR. Penetapan ini dinilai Golkar tak peka terhadap aspirasi rakyat yang menginginkan ada perubahan.
"Golkar tak peka. Tak sesuai slogannya. Kalau seperti itu makin ditinggalkan rakyat," ujar Anggota Fraksi PKB Daniel Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Dia mengatakan posisi barter ini memperlihatkan Golkar tak serius menentukan kadernya. Padahal, banyak kader Golkar yang dianggapnya memiliki kualitas. Meskipun hal tersebut adalah wewenang Golkar menetapkan. kader.
"Padahal itu yang dinantikan rakyat. Golkar harus berani terbuka, tentukan kadernya," sebut Wasekjen PKB itu.
Lantas, dia menekankan solusi dari persoalan ini sebenarnya adalah merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Hal tersebut menjadi keniscayaan agar ada perubahan dalam menjaga martabat pimpinan DPR.
"Revisi UU MD3 itu keniscayaan. Masyarakat menolak keras," sebutnya.
"Golkar tak peka. Tak sesuai slogannya. Kalau seperti itu makin ditinggalkan rakyat," ujar Anggota Fraksi PKB Daniel Johan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).
Dia mengatakan posisi barter ini memperlihatkan Golkar tak serius menentukan kadernya. Padahal, banyak kader Golkar yang dianggapnya memiliki kualitas. Meskipun hal tersebut adalah wewenang Golkar menetapkan. kader.
"Padahal itu yang dinantikan rakyat. Golkar harus berani terbuka, tentukan kadernya," sebut Wasekjen PKB itu.
Lantas, dia menekankan solusi dari persoalan ini sebenarnya adalah merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Hal tersebut menjadi keniscayaan agar ada perubahan dalam menjaga martabat pimpinan DPR.
"Revisi UU MD3 itu keniscayaan. Masyarakat menolak keras," sebutnya.
Comments