Warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, harap-harap cemas saat musim hujan datang. Kawasan langganan banjir ini termasuk yang terkena normalisasi Sungai Ciliwung. Ada harapan solusi, ganti rugi dan relokasi.
Keresahan itu diungkapkan seorang warga RT 06 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Teddy Rustiadi (46). Teddy, yang rumahnya berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung, mengungkapkan kemungkinan dia juga akan terkena normalisasi.
"Di bantaran sini ada empat RT yaitu RT 5, 6, 7, dan 8. Kemungkinan kena gusur warga RT 5 dan 6 karena tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Sedangkan RT 7 dan 8 itu warga yang tinggal di tanah PT KAI," tutur Teddy saat ditemui detikcom di rumahnya, Rabu (23/12/2015).
Teddy juga mengatakan, sosialisasi relokasi atau penggusuran selama ini baru dilakukan oleh suatu LSM yang mengadvokasi warga bantaran Kali Ciliwung. Desas-desus penggusuran pun semakin santer didengar warga. Ceritanya juga mengorek masa lalu ketika tahun 1996 ada wacana pemerintah untuk merelokasi warga RT 5 dan 6 ini.
"Dulu memang wacana relokasi sudah mulai pada tahun 1996 tapi nggak pernah jadi. Sudah pernah disosialisasi sama LSM. Kalau mendengar ada penggusuran, kami sudah tahu. Jadi sudah ada sosialisasi warga 3 kali dengan LSM itu. Tapi belum ada sosialisasi sama sekali dari pemerintah atau pun kelurahan. Surat-surat penggusurannya pun belum sampai ke sini," jelas Teddy.
Dari penuturan Teddy, warga menginginkan kepastian akan nasibnya tentang relokasi dan ganti rugi. Ada beberapa kemungkinan kenapa warga tidak mau direlokasi. Pertama, karena warga sudah menempati lahan di sini puluhan tahun. Kedua, adanya warga yang bersikeras tinggal karena mereka mempunyai bisnis rumah kontrakan di lahan bantaran kali ini.
"Jadi warga yang tinggal di sini sudah puluhan tahun. Mayoritas dari warga sini pengin diganti rugi bangunannya. Tapi ada juga yang bersikeras mempertahankan kepemilikan tanahnya. Karena yang bersikeras itu merasa memiliki tanah yang sudah puluhan tahun dihuni. Orang-orang yang tidak mau dipindah karena mempunyai rumah kontrakan di sini," tambah Teddy.
Warga Bukit Duri yang tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, menurut Teddy, rata-rata pendatang dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya di luar Jakarta. Mayoritas pekerjaan mereka adalah pedagang.
"Warga sini mayoritas bekerja sebagai pedagang. Ada yang dagang ayam potong, warung makan, warung kelontong, dan ada berjualan di pasar," imbuh Teddy.
Ketika ditanya tentang kepemilikan surat tanah, Teddy menduga kemungkinan ada beberapa warga yang mempunyainya. Tetapi warga kesulitan untuk mengajukan surat izin mendirikan bangunan (IMB).
"Mungkin ada yang punya surat tanah. Tapi kesulitan yang paling dialami warga itu mengajukan surat IMB," tutur Teddy yang tidak punya surat tanah ini.
Karena tidak punya surat tanah, Teddy mengingingkan solusi relokasi. Selain itu, ada pula keinginan warga untuk mendapat ganti rugi biaya pembangunan rumahnya.
"Solusinya semua warga direlokasi ke rusunawa. Tapi masih simpang siur di mana tempatnya. Ada yang bilang di Cakung dan kalaupun di daerah selatan masih belum dapat posisinya di mana. Walaupun dapat rusun, nanti ada penggantian rumah yang digusur," jelas Teddy.
Ronda Malam
Mendengar isu-isu penggusuran itu, warga di wilayahnya, imbuh dia, kini berjaga dengan melakukan ronda bergiliran keliling tiap malam.
"Warga pun pernah ngeronda karena takut hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan ronda dilakukan setelah penggusuran Kampung Pulo," cerita Teddy.
Teddy mengisahkan banjir di rumahnya paling besar pada tahun 2007. Saat itu, banjir mencapai lebih dari dua meter. Setelahnya, kawasan rumahnya memang mengalami banjir tahunan, meski tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2014 lalu, ketinggian air paling tinggi hanya sampai sekitar 50 cm dan cepat surut.
"Tempat pengungsian sementara kalau ada banjir letaknya di tempat yang lebih tinggi. Letaknya di bangunan sekolah TK SD Bukit Duri, di RT 9," pungkas Teddy.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengungkapkan rencana relokasi warga Bukit Duri. Pemprov DKI menyiapkan rusun di Cipinang Besar Selatan (Cibesel) dan Pulogebang untuk warga Bukit Duri yang akan direlokasi.
"Bukit Duri kita siapkan ada 2 rusun di Cibesel sama di Pulogebang," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Total ada 310 unit hunian di dua rusun tersebut. "Di Cibesel (Cipinang Besar Selatan) kalau nggak salah ada kira-kira 160 unit. Yang di Pulogebang kalau nggak salah 150 unit," jelas Ahok.
Keresahan itu diungkapkan seorang warga RT 06 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, Teddy Rustiadi (46). Teddy, yang rumahnya berbatasan langsung dengan Kali Ciliwung, mengungkapkan kemungkinan dia juga akan terkena normalisasi.
"Di bantaran sini ada empat RT yaitu RT 5, 6, 7, dan 8. Kemungkinan kena gusur warga RT 5 dan 6 karena tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung. Sedangkan RT 7 dan 8 itu warga yang tinggal di tanah PT KAI," tutur Teddy saat ditemui detikcom di rumahnya, Rabu (23/12/2015).
Teddy juga mengatakan, sosialisasi relokasi atau penggusuran selama ini baru dilakukan oleh suatu LSM yang mengadvokasi warga bantaran Kali Ciliwung. Desas-desus penggusuran pun semakin santer didengar warga. Ceritanya juga mengorek masa lalu ketika tahun 1996 ada wacana pemerintah untuk merelokasi warga RT 5 dan 6 ini.
(Foto: Ahmad Masaul Khoiri)
|
(Foto: Ahmad Masaul Khoiri)Dari penuturan Teddy, warga menginginkan kepastian akan nasibnya tentang relokasi dan ganti rugi. Ada beberapa kemungkinan kenapa warga tidak mau direlokasi. Pertama, karena warga sudah menempati lahan di sini puluhan tahun. Kedua, adanya warga yang bersikeras tinggal karena mereka mempunyai bisnis rumah kontrakan di lahan bantaran kali ini.
"Jadi warga yang tinggal di sini sudah puluhan tahun. Mayoritas dari warga sini pengin diganti rugi bangunannya. Tapi ada juga yang bersikeras mempertahankan kepemilikan tanahnya. Karena yang bersikeras itu merasa memiliki tanah yang sudah puluhan tahun dihuni. Orang-orang yang tidak mau dipindah karena mempunyai rumah kontrakan di sini," tambah Teddy.
Warga Bukit Duri yang tinggal di sepanjang bantaran Kali Ciliwung, menurut Teddy, rata-rata pendatang dari daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya di luar Jakarta. Mayoritas pekerjaan mereka adalah pedagang.
(Foto: Ahmad Masaul Khoiri)
|
(Foto: Ahmad Masaul Khoiri)Ketika ditanya tentang kepemilikan surat tanah, Teddy menduga kemungkinan ada beberapa warga yang mempunyainya. Tetapi warga kesulitan untuk mengajukan surat izin mendirikan bangunan (IMB).
"Mungkin ada yang punya surat tanah. Tapi kesulitan yang paling dialami warga itu mengajukan surat IMB," tutur Teddy yang tidak punya surat tanah ini.
Karena tidak punya surat tanah, Teddy mengingingkan solusi relokasi. Selain itu, ada pula keinginan warga untuk mendapat ganti rugi biaya pembangunan rumahnya.
"Solusinya semua warga direlokasi ke rusunawa. Tapi masih simpang siur di mana tempatnya. Ada yang bilang di Cakung dan kalaupun di daerah selatan masih belum dapat posisinya di mana. Walaupun dapat rusun, nanti ada penggantian rumah yang digusur," jelas Teddy.
Ronda Malam
Mendengar isu-isu penggusuran itu, warga di wilayahnya, imbuh dia, kini berjaga dengan melakukan ronda bergiliran keliling tiap malam.
"Warga pun pernah ngeronda karena takut hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan ronda dilakukan setelah penggusuran Kampung Pulo," cerita Teddy.
Teddy mengisahkan banjir di rumahnya paling besar pada tahun 2007. Saat itu, banjir mencapai lebih dari dua meter. Setelahnya, kawasan rumahnya memang mengalami banjir tahunan, meski tidak terlalu tinggi. Pada tahun 2014 lalu, ketinggian air paling tinggi hanya sampai sekitar 50 cm dan cepat surut.
"Tempat pengungsian sementara kalau ada banjir letaknya di tempat yang lebih tinggi. Letaknya di bangunan sekolah TK SD Bukit Duri, di RT 9," pungkas Teddy.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mengungkapkan rencana relokasi warga Bukit Duri. Pemprov DKI menyiapkan rusun di Cipinang Besar Selatan (Cibesel) dan Pulogebang untuk warga Bukit Duri yang akan direlokasi.
"Bukit Duri kita siapkan ada 2 rusun di Cibesel sama di Pulogebang," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (25/8/2015).
Total ada 310 unit hunian di dua rusun tersebut. "Di Cibesel (Cipinang Besar Selatan) kalau nggak salah ada kira-kira 160 unit. Yang di Pulogebang kalau nggak salah 150 unit," jelas Ahok.
Comments