APBD DKI Jakarta memang besar, termasuk anggaran untuk pendidikan. Ini membuat 'iri' daerah lain. Gubernur Banten Rano Karno dan Wali Kota Pontianak Sutarmidji mengungkapkan keluhnya dengan cara yang cair, santai, dan jenaka.
Hal ini diungkapkan saat diskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kartini, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (22/12/2015). Diskusi ini bertajuk 'Pengelolaan Guru, Sentralisasi atau Desentralisasi', digelar Indonesia Corruption Watch (ICW).
Wali Kota Pontianak Sutarmidji awalnya membandingkan anggaran pendidikan di Jakarta yang besar daripada daerah lain. "Pada dasarnya masalahnya sama (soal pendidikan). Hanya bedanya, punya Pak Ahok duitnya banyak (APBD DKI -red)," kata Sutarmidji dengan jenaka disambut tawa sekitar seratus orang dalam ruangan. Diskusi ini dihadiri oleh guru-guru juga.
Meski begitu, Sutarmidji mengungkapkan Pontianak mempunyai pemetaan pendistribusian guru yang jempolan. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan menilai Pontianak bagus dalam hal itu.
Gubernur Rano Karno giliran berbicara setelah datang agak terlambat. Dia menyatakan baru tahun ini Banten mempunyai anggaran pendidikan yang bisa memenuhi ketentuan Undang-undang, yakni 20 persen dari APBD.
"Anggaran pendidikan kita 21,75 persen dari APBD," kata Rano.
Rano mengakui, banyak sekolah roboh dan seperti kandang kambing di wilayahnya. Namun dengan postur APBD Banten sekarang, itu adalah kesempatan Banten membangun pendidikannya.
Sampai sekarang, kesejahteraan guru di Banten juga masih menyedihkan. Gaji kurang dan tunjangan kurang adalah hal biasa. Rano akan membenahi permasalahan kesejahteraan guru itu.
Ada disparitas pembagian jumlah guru berkualitas. Kebanyakan guru yang berkualitas berkutat kerja di wilayah Tangerang. "Tapi jarang yang mau di wilayah Pandeglang, di Lebak," kata Rano.
Dunia pendidikan adalah pondasi membangun generasi baru. Banten akan segera fokus membangun di wilayah selatan. Karena di wilayah itu terdapat kesenjangan, dalam hal ini soal pendidikan. Namun kualifikasi standar sarjana untuk guru masih berat dipenuhi Banten.
"Kalau Jakarta gampang (soal mengejar standar guru). Tunjangan besar, gaji besar. Tapi di Banten, enggak bisa. Mudah-mudahan 10 tahun lagi bisa saya kejar," ujar Rano membandingkan dengan wilayah Ahok. Ahok sendiri duduk di sampingnya sambil senyum.
APBD DKI 2016 sebesar Rp 66 Triliun. Anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Gubernur Ahok menyatakan anak-anak yang tak mampu harus diberikan uang untuk sekolah.
"Dibanding biaya sekolah swasta, ternyata indeks satu murid itu lebih mahal di negeri, gila enggak? Karena gurunya kita bayar mahal, beli alatnya juga mahal. Di DKI beli scanner satu sekolah Rp 3,8 miliar, beli UPS Rp 6 miliar, elektronik sistem manajemen sekolahan Rp 5 miliar. Satu sekolah loh!" tutur Ahok disambut tawa. Ahok menyindir anggaran siluman yang terkenal dengan anggaran UPS tahun 2014 lampau.
Hal ini diungkapkan saat diskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kartini, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (22/12/2015). Diskusi ini bertajuk 'Pengelolaan Guru, Sentralisasi atau Desentralisasi', digelar Indonesia Corruption Watch (ICW).
Wali Kota Pontianak Sutarmidji awalnya membandingkan anggaran pendidikan di Jakarta yang besar daripada daerah lain. "Pada dasarnya masalahnya sama (soal pendidikan). Hanya bedanya, punya Pak Ahok duitnya banyak (APBD DKI -red)," kata Sutarmidji dengan jenaka disambut tawa sekitar seratus orang dalam ruangan. Diskusi ini dihadiri oleh guru-guru juga.
Meski begitu, Sutarmidji mengungkapkan Pontianak mempunyai pemetaan pendistribusian guru yang jempolan. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan menilai Pontianak bagus dalam hal itu.
Gubernur Rano Karno giliran berbicara setelah datang agak terlambat. Dia menyatakan baru tahun ini Banten mempunyai anggaran pendidikan yang bisa memenuhi ketentuan Undang-undang, yakni 20 persen dari APBD.
"Anggaran pendidikan kita 21,75 persen dari APBD," kata Rano.
Rano mengakui, banyak sekolah roboh dan seperti kandang kambing di wilayahnya. Namun dengan postur APBD Banten sekarang, itu adalah kesempatan Banten membangun pendidikannya.
Sampai sekarang, kesejahteraan guru di Banten juga masih menyedihkan. Gaji kurang dan tunjangan kurang adalah hal biasa. Rano akan membenahi permasalahan kesejahteraan guru itu.
Ada disparitas pembagian jumlah guru berkualitas. Kebanyakan guru yang berkualitas berkutat kerja di wilayah Tangerang. "Tapi jarang yang mau di wilayah Pandeglang, di Lebak," kata Rano.
Dunia pendidikan adalah pondasi membangun generasi baru. Banten akan segera fokus membangun di wilayah selatan. Karena di wilayah itu terdapat kesenjangan, dalam hal ini soal pendidikan. Namun kualifikasi standar sarjana untuk guru masih berat dipenuhi Banten.
"Kalau Jakarta gampang (soal mengejar standar guru). Tunjangan besar, gaji besar. Tapi di Banten, enggak bisa. Mudah-mudahan 10 tahun lagi bisa saya kejar," ujar Rano membandingkan dengan wilayah Ahok. Ahok sendiri duduk di sampingnya sambil senyum.
APBD DKI 2016 sebesar Rp 66 Triliun. Anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Gubernur Ahok menyatakan anak-anak yang tak mampu harus diberikan uang untuk sekolah.
"Dibanding biaya sekolah swasta, ternyata indeks satu murid itu lebih mahal di negeri, gila enggak? Karena gurunya kita bayar mahal, beli alatnya juga mahal. Di DKI beli scanner satu sekolah Rp 3,8 miliar, beli UPS Rp 6 miliar, elektronik sistem manajemen sekolahan Rp 5 miliar. Satu sekolah loh!" tutur Ahok disambut tawa. Ahok menyindir anggaran siluman yang terkenal dengan anggaran UPS tahun 2014 lampau.
Comments