Berita Indonesia Terkini

Gubernur DKI Jakarta   Basuki Tjahaja Purnama   mengatakan, bus-bus yang beroperasi di Ibu Kota salah rancang lantaran menggunakan dek atau pijakan tinggi. "Bus-bus kita dirancang dan dibangun (secara) salah. Kenapa mesti bangun dengan dek tinggi? Di seluruh dunia, busnya itu dek lantainya rendah," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (31/3/2016). Akibatnya, dia melanjutkan, banyak warga yang tidak mau beralih dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi menggunakan bus. Bentuk tersebut juga menyulitkan warga difabel. " Gimana   orang mau naik bus? Jangankan disabilitas, kita   aja susah naik," kata Basuki. Ia pun mendorong Hino untuk memproduksi bus yang ramah terhadap warga difabel, khususnya dengan dek yang rendah, yakni dengan posisi lantai bus dan trotoar yang berdekatan. (Baca:   Ahok Ingin Lantai Bus Transjakarta Diubah Jadi Lebih Rendah )

Warga DKI Jakarta yang berniat mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP) untuk bakal calon gubernur DKI Jakarta petahana   Basuki Tjahaja Purnama   " Ahok " kini bisa menggunakan cara yang lebih mudah. Aplikasi GoAhok adalah salah satu solusi bagi warga yang tak bisa mendatangi   booth   "Teman   Ahok ". Lantas bagaimana cara masyarakat mengumpulkan KTP lewat GoAhok? Saat ini, aplikasi GoAhok baru ada di Android Playstore. Warga harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi itu. "Setelah itu warga harus mendaftar dan memverifikasi lewat akun media sosial Facebook. Verifikasi untuk memastikan agar tidak ada orang iseng," kata penanggung jawab GoAhok, Sumardy, di Jalan Utan Kayu Nomor 68, Jakarta Timur, Kamis (31/3/2016). Setelah pendaftaran, nanti warga diminta mengisi biodata diri berupa nama, alamat lengkap, dan nomor telepon. Pengguna juga diminta untuk mencantumkan alamat penjemputan formulir Teman   Ahok . Selain itu, kurir GoAhok akan mengambil mi...

Rekaman pembicaraan terkait pungutan liar (pungli) yang melibatkan Kepala Taman Pemakaman Umum (TPU) Petamburan, Jakarta Pusat, Helmi Ibrahim, disebut hanya sebuah gurauan. Informasi itu merupakan pengakuan Helmi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta,   Ratna Diah Kurniati .   "Waktu dipanggil ke Dinas, dia (Helmi) mengaku kalau obrolan dalam rekaman itu saat sedang bercandaan," ucap Ratna kepada Kompas.com , di Jakarta, Kamis (31/3/2016).   Ratna melanjutkan, ia tidak setuju jika obrolan seperti itu dianggap sebagai bahan bercanda. Dia pun membenarkan bahwa dalam rekaman tersebut salah satu suaranya adalah suara Helmi.   Hal senada diungkapkan oleh pegawai di Kantor TPU Petamburan, Lastri. Dia pun menyampaikan bahwa, Helmi melontarkan pernyataan tersebut hanya sebatas gurauan.   "Pak Helmi kan soalnya memang suka bercanda," kata Lastri.   Sepengetahuan Lastri, rekaman itu berisi pembicaraan Helmi dengan salah seorang war...

Bakal calon petahana, Gubernur DKI Jakarta   Basuki Tjahaja Purnama , membantah tudingan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI untuk kebutuhan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017.   Tudingan itu sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS)   Hidayat Nur Wahid   kepada Basuki atau   Ahok .   "Kalau mau tuduh (APBD) buat kampanye, mana ada pola memanfaatkan uang untuk merusak sistem? Kalau mau kampanye, saya   lepasin   BLT (bantuan langsung tunai) satu keluarga Rp 600.000 tiap bulan, langsung top," kata   Ahok , di Balai Kota, Kamis (31/3/2016).   Salah satu contoh kebijakan yang telah diubahnya adalah penggunaan   Kartu Jakarta Pintar   (KJP). Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 2,7 triliun untuk alokasi KJP.   Namun, dana tersebut tidak dapat ditarik secara tunai. Akibat kebijakan itu,   Ahok   menerima banyak ungkapan kekecewaa...

  Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris menyesalkan sikap Duta Besar Indonesia untuk Jepang Yusron Ihza Mahendra yang mengunggah pernyataan rasis terhadap   Basuki Tjahaja Purnama   alias   Ahok   di akun Twitter miliknya. Dia menilai pernyataan adik Yusril Ihza Mahendra tersebut tidak pantas dilontarkan oleh seorang Dubes. "Bu Menlu yang terhormat, saya bukan pendukung   Ahok   dalam pilgub DKI. Saya hanya ingin menyampaikan kekecewaan statement   Dubes Yusron dalam Twitter yang bersangkutan terkait Ahok   yang cuitannya cenderung rasis dan tidak etis," kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/3/2016). Charles mengatakan, seorang dubes adalah perwakilan di negara sahabat, bahkan sebagai simbol NKRI di negara tersebut. Namun, sikap Dubes Yusron dinilai tidak mencerminkan kebhinekaan yang merupakan salah satu pilar dari bangsa ini. (Baca:   Soal Kicauan SARA Dubes Yusron ke Ahok, Ini Komentar Kemenlu ) "Dubes Yusr...

Lady Bikers GoAhok Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meluncurkan aplikasi GoAhok dan menyiapkan 100 kurir untuk penjemputan kartu tanda penduduk (KTP) bagi warga Jakarta yang ingin mendukung   Basuki Tjahaja Purnama   " Ahok " sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kurir tersebut akan beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. "Ada 100 armada yang kita siapkan. Menariknya, semuanya adalah perempuan," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bidang Eksternal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Novarini di Kedai TEMPO, Jalan Utan Kayu Nomor 68, Jakarta Timur, Kamis (31/3/2016). Kurir GoAhok memiliki sebutan sendiri, Lady Bikers. Dengan tampilan serba merah, mulai dari jaket dan helm, setiap kurir GoAhok menjemput KTP di 20 titik penjemputan.   GoAhok sendiri menargetkan setiap harinya lady bikers maksimal mengambil KTP di 2.000 titik penjemputan.   ( Baca:   Ini Cara Pengumpulan KTP lewat Aplikasi GoAhok   ) Para kurir tersebut diberikan bia...

Militer Filipina menolak tawaran bantuan yang diajukan pihak Indonesia untuk membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyad. Pemerintah RI meminta jaminan keselamatan 10 WNI dari Filipina.   "Yang paling penting harus ada jaminan WNI itu bisa diselamatkan, karena bagaimanapun sekarang ini sudah dalam koordinasi Kemlu, Polri, TNI dan kita bersabar masih menunggu dan kita berkoordinasi dengan pemerintah Filipina meminta jaminan agar WNI yang ditawan segera bisa dibebaskan. Komunikasi terus dilakukan," kata Seskab Pramono Anung di kompleks Istana, Jl Veteran, Jakpus, Kamis (31/3/2016). Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memahami alasan militer Filipina menolak bantuan Indonesia. Militer Filipina disebut tak mau harga dirinya turun karena menerima bantuan dari militer Indonesia. "Memang mereka kan mungkin harga diri dan reputasi jadi pertimbangannya. Kita juga kalau ada penyanderaan yang di sini kan kita selesaikan sendiri," jelas Bang Yos yang memberi ...

  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menggugurkan praperadilan yang diajukan oleh Kamaluddin Harahap. Perkara eks Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara itu tetap berlanjut. Kamaluddin merupakan tersangka yang diduga menerima suap dari Gubernur Sumut yang kini nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Putusan praperadilan yang diajukannya diketok pada persidangan 17 Februari 2016. "KPK telah menerima hasil putusan sidang praperadilan dengan pemohon KH pada 17 Februari 2016 dari PN Jaksel," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Kamis (18/2/2016). Dalam hasil putusan tersebut, Yuyuk menyebut praperadilan digugurkan karena Kamaluddin tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Kamaluddin mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya. "Gugatan praperadilan atas nama yang bersangkutan gugur karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dan tidak menghadirkan saksi atau ahli," sebut Yuyuk. (Baca juga:   Eks Waket DPRD Sumut Kamaluddin Didakw...