Kantor Teman Ahok di Graha Pejaten Jakarta Selatan dipermasalahkan lantaran berada di atas lahan Pemerintah Daerah DKI. Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mendorong agar DPRD membahas isu itu di Panitia Khusus (Pansus) tentang aset.
Namun Ketua Pansus Aset DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan pihaknya sama sekali belum membahas soal perkara Teman Ahok yang menempati lahan aset Pemda DKI itu.
"Disusun DIM (Daftar Isian Masalah) saja belum. Makanya Ahok enggak usah 'kepo (penasaran)' duluan lah. Pansus ini menyusun DIM saja belum," kata Gembong saat berbincang, Selasa (22/3/2016).
Gembong menyatakan, secara umum Pansus Aset akan menyelidiki perihal keseluruhan aset DKI, tidak spesifik soal kantor Teman Ahok. Jadi atau tidaknya persoalan Teman Ahok dibahas dalam Pansus, itu tergantung kajian yang dilakukan.
"Apakah pembahasan kantor Teman Ahok menjadi prioritas atau tidak, itu nanti, penentuannya bukan sekarang," kata Gembong.
Berdasarkan penjelasan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), markas Teman Ahok disewa dari pihak swasta alias tidak disewa langsung dari Pemda DKI. Pansus Aset akan mendalami terlebih dahulu soal hal ini.
"Makanya kita akan coba cermati dulu peraturan tentang hal itu," kata Gembong.
Politisi PDIP ini menjelaskan, Pansus Aset disahkan lewat rapat paripurna DPRD DKI pada September 2015. Namun Pansus belum sempat bekerja lantaran semua anggota DPRD disibukkan dengan pembahasan APBD DKI 2016 di akhir tahun lalu. Kini, Pansus sudah mulai bekerja.
Pansus sudah mulai mendengarkan keterangan soal aset DKI dari berbagai instansi. BPK, BPKP, BPKAD dan instansi pengelolaan aset lainnya sudah diajak membahas bersama.
"Hari ini adalah rapat terakhir kita mendengarkan dari eksekutif. Kita akan jadwalkan rapat internal Pansus untuk menyusun DIM. Pekan-pekan ini kita akan rapat internal Pansus Aset untuk menyusun DIM-nya," ujar Gembong.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menyarankan agar Teman Ahok mencari tempat yang lebih netral untuk dijadikan kantornya. Namun Ahok justru membalikkan saran itu agar DPC PDIP juga pindah terlebih dulu, karena Kantor DPC PDIP juga berdiri di atas lahan Pemda.
"Makanya Ahok itu enggak usah kepo duluan, namanya saran Pak Wagub itu saran yang elegan supaya tidak menimbulkan kecurigaan praduga macam-macam. Itu kan saran yang baik. Makanya Ahok enggak usah 'kepo'. Ngapain dia reaksioner seperti itu," kata Gembong.
Namun Ketua Pansus Aset DPRD DKI Gembong Warsono menyatakan pihaknya sama sekali belum membahas soal perkara Teman Ahok yang menempati lahan aset Pemda DKI itu.
"Disusun DIM (Daftar Isian Masalah) saja belum. Makanya Ahok enggak usah 'kepo (penasaran)' duluan lah. Pansus ini menyusun DIM saja belum," kata Gembong saat berbincang, Selasa (22/3/2016).
Gembong menyatakan, secara umum Pansus Aset akan menyelidiki perihal keseluruhan aset DKI, tidak spesifik soal kantor Teman Ahok. Jadi atau tidaknya persoalan Teman Ahok dibahas dalam Pansus, itu tergantung kajian yang dilakukan.
"Apakah pembahasan kantor Teman Ahok menjadi prioritas atau tidak, itu nanti, penentuannya bukan sekarang," kata Gembong.
Berdasarkan penjelasan Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok), markas Teman Ahok disewa dari pihak swasta alias tidak disewa langsung dari Pemda DKI. Pansus Aset akan mendalami terlebih dahulu soal hal ini.
"Makanya kita akan coba cermati dulu peraturan tentang hal itu," kata Gembong.
Politisi PDIP ini menjelaskan, Pansus Aset disahkan lewat rapat paripurna DPRD DKI pada September 2015. Namun Pansus belum sempat bekerja lantaran semua anggota DPRD disibukkan dengan pembahasan APBD DKI 2016 di akhir tahun lalu. Kini, Pansus sudah mulai bekerja.
Pansus sudah mulai mendengarkan keterangan soal aset DKI dari berbagai instansi. BPK, BPKP, BPKAD dan instansi pengelolaan aset lainnya sudah diajak membahas bersama.
"Hari ini adalah rapat terakhir kita mendengarkan dari eksekutif. Kita akan jadwalkan rapat internal Pansus untuk menyusun DIM. Pekan-pekan ini kita akan rapat internal Pansus Aset untuk menyusun DIM-nya," ujar Gembong.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat menyarankan agar Teman Ahok mencari tempat yang lebih netral untuk dijadikan kantornya. Namun Ahok justru membalikkan saran itu agar DPC PDIP juga pindah terlebih dulu, karena Kantor DPC PDIP juga berdiri di atas lahan Pemda.
"Makanya Ahok itu enggak usah kepo duluan, namanya saran Pak Wagub itu saran yang elegan supaya tidak menimbulkan kecurigaan praduga macam-macam. Itu kan saran yang baik. Makanya Ahok enggak usah 'kepo'. Ngapain dia reaksioner seperti itu," kata Gembong.
Comments