Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut menyoroti program dana desa yang menjadi polemik karena dinilai tak transparan dalam rekrutmen pendamping dana desa. Ia meminta agar Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Djafar bisa secepatnya merespons agar polemik ini bisa selesai.
"Sekali lagi, sudahlah jangan menebar jerami kering, jangan melempar bom waktu, antisipasi dan selesaikan secara baik. Kita nggak boleh tiba-tiba kayak kemarin itu (demo taksi), masalah pelayanan publik terganggu. Jadi, tolong Pak Marwan kawan saya, jangan sampai kena ya kasus ini, jadi harus antisipatif persoalan ini," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Dia mengatakan bila ada aksi protes yang berujung sampai demo maka ada yang keliru dalam kebijakan. Program pengawasan dana desa harus menjadi perhatian karena anggaran yang tinggi. Hampir setiap desa dari 73 desa disalurkan Rp 1 sampai Rp 1,5 miliar.
"Kalau sampai ada tahapan demo itu berarti ada yang tak beres kan di dalam pengaturan dan pengelolaan. Metode pengawasan desa ini sangat tinggi," sebut politikus PKS itu.
"Negara mulai mentransfer dana ke seluruh desa, ke 73 desa seluruh Indonesia. Rp 1 sampai Rp 1,5 miliar jumlahnya per desa. Nah, ini kan uang. Pasti muncul kantong-kantong konsultan, pengawas yang banyak yang kalau kita hitung," tuturnya.
Dia berharap mekanisme pemilihan yang sudah ada tak diubah. Misalnya sistem PNPM yang sebelumnya ada, agar tetap dipertahankan. Sistem pengawasan dana desa harus dipastikan tak ada unsur politik.
"Tolonglah ini dijelaskan oleh Menteri Desa, pastikan ini tak ada politik, enggak main-main. Sistem yang sudah baik seperti PNPM dan sebagainya yang sudah baik jangan dibuang. Jangan mentang-mentang mau ganti orang baru tapi sistem lama dibuang. Ini nanti jadi masalah," sebutnya.
"Sekali lagi, sudahlah jangan menebar jerami kering, jangan melempar bom waktu, antisipasi dan selesaikan secara baik. Kita nggak boleh tiba-tiba kayak kemarin itu (demo taksi), masalah pelayanan publik terganggu. Jadi, tolong Pak Marwan kawan saya, jangan sampai kena ya kasus ini, jadi harus antisipatif persoalan ini," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2016).
Dia mengatakan bila ada aksi protes yang berujung sampai demo maka ada yang keliru dalam kebijakan. Program pengawasan dana desa harus menjadi perhatian karena anggaran yang tinggi. Hampir setiap desa dari 73 desa disalurkan Rp 1 sampai Rp 1,5 miliar.
"Kalau sampai ada tahapan demo itu berarti ada yang tak beres kan di dalam pengaturan dan pengelolaan. Metode pengawasan desa ini sangat tinggi," sebut politikus PKS itu.
"Negara mulai mentransfer dana ke seluruh desa, ke 73 desa seluruh Indonesia. Rp 1 sampai Rp 1,5 miliar jumlahnya per desa. Nah, ini kan uang. Pasti muncul kantong-kantong konsultan, pengawas yang banyak yang kalau kita hitung," tuturnya.
Dia berharap mekanisme pemilihan yang sudah ada tak diubah. Misalnya sistem PNPM yang sebelumnya ada, agar tetap dipertahankan. Sistem pengawasan dana desa harus dipastikan tak ada unsur politik.
"Tolonglah ini dijelaskan oleh Menteri Desa, pastikan ini tak ada politik, enggak main-main. Sistem yang sudah baik seperti PNPM dan sebagainya yang sudah baik jangan dibuang. Jangan mentang-mentang mau ganti orang baru tapi sistem lama dibuang. Ini nanti jadi masalah," sebutnya.
Comments