Ahok.Org – Pedagang kaki lima (PKL) di Lenggang Jakarta, IRTI Monas, Jakarta Pusat, ternyata tidak hanya mendapatkan kemudahan tempat berjualan. Tapi, juga mendapatkan fasilitas promosi langsung dari Pemprov DKI Jakarta. Dengan sejumlah fasilitas itu, pedagang diharapkan lebih kreatif dan tidak gampang menyerah hanya karena persoalan sepi pembeli.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pihaknya telah berupaya mensejahterakan pedagang dengan memberikan berbagai kemudahan untuk mengais rezeki. Salah satunya dengan membantu promosi yang dilakukan secara terus menerus.
“Kalau dia ngeluh, silakan keluar. Kita sudah promosikan terus nih,” kata Basuki di Balaikota, Jumat (29/5)
Ia mengungkapkan, permasalahan PKL yang menempati kios di kawasan Lenggang Jakarta Monas mirip seperti di Blok G Tanah Abang. Sepinya pembeli yang datang di kawasan Lenggang Jakarta karena masih ada pedagang lain yang berjualan.
“Kalau di luar masih jualan sembarangan, ya bermasalah. Tapi, kami kan terus tertibkan,” ungkap mantan Bupati Belitung Timur itu.
Basuki mengaku tidak khawatir jika pedagang di kawasan Lenggang Jakarta memutuskan untuk hijrah tempat jualan. Sebab, bila PKL tersebut keluar, masih banyak PKL lain yang bersedia jualan di kawasan Lenggang Jakarta.
“Banyak yang ngantre mau masuk situ. Itulah kita, namanya inkubator,” tandasnya. [Beritajakarta]
Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan jika kawasan Monas merupakan Ring 1 Ibu Kota. Sehingga tidak boleh ada Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang berkeliaran di sekitar area tersebut.
Selain itu, Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum juga sudah menyatakan bahwa di kawasan Monas tidak diperbolehkan ada PKL masuk ke sana. Namun hal tersebut dinilai lain saat salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, bertemu dengan para PKL liar di Monas, Kamis (28/5) kemarin.
Ia menyatakan, PKL ber-KTP DKI boleh berjualan di sekitar area Monas. Sesuai dengan beberapa PKL yang ditemuinya ber-KTP DKI.
“Itu kan PKL-nya baru (bertambah). Itu kan main politik. Cabut dong Perda-nya kalau boleh jualan di Monas, Monas adalah ring 1, jadi tidak boleh jualan,” ujar Basuki penuh sindiran, Jumat (29/5).
Jika memang anggota DPRD memperbolehkan PKL berjualan di sekitar Monas, kata Basuki, maka sedianya Perda yang berkaitan tentang itu dicabut saja oleh DPRD. Apalagi yang menerbitkan Perda itu adalah mereka sejak sebelum dirinya masuk ke DKI.
“Kami ada binaan PKL, lokasi binaan itu ada nama-nama (PKL)-nya lho. Coba yang datang namanya, sama tidak. Terus ternyata bukan,” ujarnya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]
Comments