Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral Budi Waseso menyarankan agar mekanisme Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diubah. Bukan lagi penyelenggara negara yang melaporkan, melainkan institusi penegak hukum yang menelusurinya sendiri.
"Silahkan saja, kalau bisa memang harusnya demikian (diubah)ya," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Jumat (29/5/2015).
Mekanisme yang dilakukan saat ini untuk melaporkan LHKPN yakni penyelenggara negara yang melaporkan harta kekayaannya kepada aparat penegak hukum. Menurut Budi, dengan mekanisme tersebut mungkin saja apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan faktanya atau tidak obyektif. Aparat penegak hukum, lanjut dia, yang harus jemput bola.
"Akan malah lebih obyektif dong kalau begitu. Kan dia punya tim sendiri, cek sendiri dan sebagainya," ujar Budi.
Atas dasar itu pula, hingga saat ini Budi tidak kunjung menyerahkan LHKPN kepada KPK. Ia malah meminta KPK turun tangan sendiri untuk menelusuri harta kekayaannya untuk dijadikan LHKPN.
Mantan Kepala Polda Gorontalo itu menampik bahwa pernyataannya disebut berbau sindiran kepada KPK. Dia mengatakan, tidak memiliki persoalan apapun terhadap KPK dan tetap mendukung kinerja KPK. "Enggak ada apa-apa sama KPK. Saya tetap cinta KPK," ujar dia.
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Budi Waseso tidak akan melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia malah meminta KPK untuk menelusuri harta kekayaannya.
"Saya tidak mau saya yang melaporkan. Suruh KPK sendirilah yang mengisi itu," ujar Budi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/5/2015).
Mantan Kepala Polda Gorontalo itu membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana.
Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding dirinya yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.
"Justru itu malah obyektif, kan dia ada timnya sendiri yang menelusurinya. Kalau pejabatnya yang disuruh ngisi sendiri, ya kan bisa saja hasilnya lain," ujar Budi.
KPK sebelumnya meminta Budi segera melaporkan harta kekayaannya. idealnya, laporan harta kekayaan tersebut diserahkan dua bulan setelah penyelenggara negara tersebut menjabat. Budi resmi menjabat Kabareskrim pada 19 Januari 2015.
"Kabareskrim tergolong penyelenggara negara sehingga melekat kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan singkat, Sabtu (2/5/2015).
Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Tidak ada sanksi hukum yang mengikat jika penyelenggara negara tidak melaporkan harta kekayaannya. Namun, ia bisa dikenakan sanksi administratif.
"Kalau berdasarkan undang-undang, ada sanksi administratif oleh atasan," kata Priharsa.
Comments