Berita Indonesia Terkini

Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  mengatakan kepastiannya maju Pilkada DKI 2017 sudah dia dapat lewat 3 partai pendukung. Basuki tidak menunggu PDI-Perjuangan untuk memberi dukungan kepadanya. "Enggak dong, kita enggak nunggu  PDI-P . Kita sudah  fix  tiga kan," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016). Dalam hal pemilihan calon wakil gubernur, Ahok juga belum bisa memastikan. Meski dia berkali-kali mengatakan ingin Djarot Syaiful Hidayat yang menjadi wakilnya, itu juga belum bisa dipastikan. Bahkan, kata Ahok, mungkin saja  PDI-P  tidak mendukungnya dan mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri. "Kan kita engga tahu, bisa saja  PDI-P  maju sendiri kan kita enggak tahu," ujar Ahok. (Baca:  Djarot: PDI-P Bisa Usung Saya sebagai Calon Gubernur Atau Wakil ) Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  sudah menyatakan akan...

Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  memanfaatkan pertemuannya dengan Ketua Umum  PDI-P ,  Megawati Soekarnoputri ,  pada Kamis (28/7/2016) malam untuk melaporkan keputusannya maju lewat partai politik pada Pilkada DKI 2017. "Ya saya  ngomong  aja, saya sampaikan bahwa, 'Bu saya sudah putuskan sama  Teman Ahok  dan 3 partai untuk pakai parpol,'" kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat pagi tentang pembicaraannya dengan Megawati. (Lihat: Bagaimana Ahok Bisa Semobil dengan Jokowi dan Megawati Saat ke Rapimnas Golkar?) Lalu apa tanggapan Megawati? "Terus  PDI-P , dia bilang, kami ada mekanisme," kata Ahok menirukan tanggapan Megawati. Setelah pada Rabu lalu mengumumkan bahwa dirinya akan maju lewat jalur partai politik pada Pilkada DKI tahun depan, Ahok memang telah mengatakan akan segera melaporkan keputusannya kepada Megawati. Ahok juga mengatakan, partai pendukungn...

ubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  tak memaksakan diri untuk mengikuti  Pilkada DKI Jakarta  2017 dengan dukungan PDI Perjuangan. Pria yang dikenal dengan nama Ahok itu tidak mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dari  PDI-P . "Enggak ada istilah minta daftar cagub ya," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016). (Baca juga:  Ahok Maju Pilkada Lewat Jalur Partai, Ini Kata Sandiaga Uno ) Sesuai dengan aturan internal  PDI-P , bakal calon kepala daerah yang ingin mengikuti pilkada melalui partai tersebut harus mendaftarkan diri. Sementara itu, Ahok mengatakan bahwa saat ini sudah ada 3 partai yang bersedia untuk mengusungnya, yakni Partai  Golkar , Partai  Hanura , dan Partai  Nasdem . Jumlah kursi di DPRD DKI ketiga partai tersebut sudah cukup untuk membawa Ahok maju Pilkada melalui jalur partai politik. "Makanya 3 partai bagaimana? Marah dong. Orang dia sudah cukup, ...

Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  mengkritik pengambilalihan  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)  Bantargebang oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Kritik ini disampaikan Basuki karena Dinas Kebersihan DKI Jakarta tidak membeli alat berat dalam jumlah banyak untuk dioperasikan di Bantargebang. "Saya juga sudah bilang sama bagian kebersihan. Kalau sekarang dibilang alat berat enggak cukup, kenapa belinya enggak cukup? Kan sudah tahu mau ambil alih," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016). (Baca juga:  DKI Kekurangan Alat Berat untuk Tangani Sampah di TPST Bantargebang ) Jumlah alat berat yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta jauh lebih sedikit dari yang dimiliki pengelola TPST Bantargebang sebelum ini, yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI). Dua perusahaan yang terikat kerjasama operasi itu memiliki 53 alat berat, sedangkan Dinas Kebersihan DKI hanya memiliki 21 ...

Sekretaris DPW  Nasdem  DKI Jakarta, Wibi Andrino, menilai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, pantas menjadi calon wakil gubernur pendamping Gubernur petahana  Basuki Tjahaja Purnama  atau Ahok. "Kami melihat memang yang paling pas (menjadi cawagub) itu Heru. Ya karena mereka sudah pernah menjalin kerjasama, bagus kerjanya, dan itu memang diinginkan warga DKI lewat KTP dukungan (jalur perseorangan kepada Ahok-Heru) itu," kata Wibi kepada  Kompas.com , Jumat (29/7/2016). Dia menyebutkan, pemilihan calon wakil gubernur Jakarta merupakan hak prerogatif yang dimiliki Ahok. Ia mengibaratkan hal ini seperti Presiden  Joko Widodo  yang memiliki hak prerogatif untuk mengganti menteri di kabinetnya. Ahok bebas memilih siapapun calon wakil gubernurnya. "Siapapun, mau Djarot (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Heru, pokoknya kami support. Yang penting wakilnya Pak Ahok yang punya integritas, yang bisa kerjas...

Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  tidak mau pusing memikirkan siapa yang akan menjadi calon wakil gubernur mendampinginya nanti. Apakah  Djarot Saiful Hidayat  atau Heru Budi. "Kalau itu mah dari dulu sudah oke Bu Mega. Kalau sama Pak Djarot oke. Sekarang kan masalahnya mesti temukan tiga partai untuk ngomong," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016). Setelah memutuskan lewat jalur partai, mau tidak mau pria yang akrab disapa Ahok itu harus mengakomodir pendapat tiga partai pendukungnya. Termasuk mengenai calon wakil gubernurnya nanti. Basuki tampak pusing ketika membicarakan hal itu. Dia memutuskan tidak mau pusing dan mengatakan hanya ingin kerja. "Saya enggak mau urusin gituanlah yang penting saya kerja aja. Kalau kalian kepingin saya, ya usung aja. Orang sekarang partainya lengkap kok," ujar Ahok. "Berarti kita kan lebih baik benar seperti kata Pak Jokowi, kerja kerja kerja ajalah. Engg...

Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  memanfaatkan pertemuannya dengan Ketua Umum  PDI-P ,  Megawati Soekarnoputri ,  pada Kamis (28/7/2016) malam untuk melaporkan keputusannya maju lewat partai politik pada Pilkada DKI 2017. "Ya saya  ngomong  aja, saya sampaikan bahwa, 'Bu saya sudah putuskan sama  Teman Ahok  dan 3 partai untuk pakai parpol,'" kata Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat pagi tentang pembicaraannya dengan Megawati. (Lihat: Bagaimana Ahok Bisa Semobil dengan Jokowi dan Megawati Saat ke Rapimnas Golkar?) Lalu apa tanggapan Megawati? "Terus  PDI-P , dia bilang, kami ada mekanisme," kata Ahok menirukan tanggapan Megawati. Setelah pada Rabu lalu mengumumkan bahwa dirinya akan maju lewat jalur partai politik pada Pilkada DKI tahun depan, Ahok memang telah mengatakan akan segera melaporkan keputusannya kepada Megawati. Ahok juga mengatakan, partai pendukungnya ak...

Anggota Fraksi Partai  Gerindra  di DPRD DKI Jakarta , Syarif, meyakini separuh lebih data KTP dukungan yang dikumpulkan " Teman Ahok ", untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama  maju pada Pilkada DKI 2017 secara independen, tak akan lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kondisi itulah yang diyakininya telah membuat Basuki atau Ahok memutuskan maju melalui jalur partai politik. "Yang 1 juta KTP itu, saya eggak percaya ada. Palingan di bawah 300.000 yang bakal terverifikasi," ujar Syarif saat dihubungi, Jumat (29/7/2016). Juni lalu, relawan " Teman Ahok " menyatakan jumlah data KTP yang mereka kumpulkan sudah mencapai 1 Juta. Syarat minimal bagi calon gubernur Jakarta yang ingin maju melalui jalur independen adalah 512.000 data KTP. Juru bicara  Teman Ahok ,  Amalia Ayuningtyas  menegaskan upaya mereka mengumpulkan 1 juta data KTP tidak sia-sia. Saat ini, kata dia, data KTP masih tersimpan rapi. "Enggak akan sia-sia. Soal mekanisme ...

 Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan, Jumat (29/7/2016) di Kantor Kementerian Kemaritiman dan Sumber Daya, Jakarta.  "Mau ketemu doang, kan teman," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat, sebelum berangkat menemui Luhut. (Baca juga:  Komentar Ahok soal Munculnya #BalikinKTPGue ) Sesampainya di Kantor Kemenko Maritim, Basuki hanya bertemu dengan Luhut lebih kurang 15 menit.  Pria yang dikenal dengan nama Ahok ini mengaku tidak membahas mengenai masalah  reklamasi  dengan Luhut. Pertemuannya dengan Luhut dia sebut sebagai pertemuan sesama teman. Ahok juga mengaku sempat mendapatkan saran dari Luhut mengenai pencalonannya sebagai gubernur dalam  Pilkada DKI Jakarta  2017. Meski demikian, saran tersebut bukan tujuan utamanya mendatangi Luhut. "Kami mengobrol saja, kan sama teman. Sama sekalian dapat ...

Partai  Nasdem  menyambut positif apabila Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) bergabung dalam koalisi untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta  Basuki Tjahaja Purnama  (Ahok) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPW  Nasdem  DKI Jakarta Wibi Andrino kepada  Kompas.com , Jumat (29/7/2016). "Karena  PDI-P  ini saudara kami juga sesama koalisi di pemerintahan. Tentunya kami amat sangat menunggu agar  PDI-P bisa bergabung sama kami," kata Wibi, Jumat (28/7/2016). (Baca juga:  Nasdem Serahkan pada Ahok untuk Pilih Cawagub walau Heru Dinilai Paling Pas ) Ia tak mempermasalahkan jika nantinya  Nasdem  diminta berkomunikasi intensif dengan  PDI-P . Partai besutan Surya Paloh itu juga tidak khawatir jika  PDI-P nantinya bergabung dan menjadi partai utama pengusung Ahok. Sebab,  PDI-P  memiliki kursi mayoritas atau sebanyak 28 ku...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, Jumat (29/7/2016) sekitar pukul 08.00 WIB, menyambangi kantor Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Djuanda I, Kantor Kementerian Keuangan, di Jakarta. Sekitar pukul 09.45 WIB, Darmin dan Agus terlihat keluar dari kantor Sri. Saat ditanya wartawan tentang apa yang dibicarakan di antara mereka, Darmin mengatakan, ketiganya membahas agenda untuk memperkuat koordinasi fiskal, moneter, dan sektor riil. “Sekarang ini kemungkinan akan ketemu dua mingguan, tapi barangkali nanti tidak perlu setiap dua minggu,” kata Darmin. Ditambahkan oleh Agus, pertemuan dua mingguan antara BI, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Keuangan akan dilakukan secara bergiliran di ketiga kantor. Menurut Agus, pertemuan semacam ini akan dilakukan untuk meyakinkan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil lebih harmonis. “Sehingga, akan bisa berdampak pada suatu program, Indonesia yang berkesin...

 Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan  dipanggil Presiden  Joko Widodo  ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (29/7/2016). Seusai pertemuan, Luhut yang baru menjabat selama dua hari ini mengaku diberi arahan mengenai hal-hal seputar dunia maritim. "Beliau memberikan 15 poin yang saya harus tindak lanjuti," kata Luhut. Luhut mengakui, salah satu dari 15 poin arahan yang diberikan Presiden itu adalah terkait  reklamasi  Pulau G di pantai utara, Jakarta. Luhut enggan menyebutkan secara spesifik arahan yang diberikan Presiden. Namun, ia mengaku akan segera membicarakan masalah  reklamasi  ini dengan stafnya di Kemenko Kemaritiman. (Baca:  Ahok: Belum Ada Putusan Menko soal Reklamasi, Hanya Putusan Seorang Pak Rizal Ramli ) Setelah itu, barulah diambil keputusan yang tentunya akan sesuai dengan arahan awal Presiden. "Setelah kita lihat urutnya pasti ada solusinya. Kalau saya sudah buat putusannya, nanti i...

Sempat muncul tagar "Balikin KTP Gue" di media sosial Twitter yang berisi kekecewaan  netizen  atas sikap  Basuki Tjahaja Purnama . Sikap yang dimaksud adalah Basuki yang memilih partai politik untuk maju Pilkada DKI 2017. Bagaimana tanggapan Basuki mengenai ini? "Ya orang mau tulis silakanlah, orang mau tulis apa pun, mau bilang apa," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (29/7/2016). Ahok, sapaan Basuki, mengatakan, sebenarnya warga juga hanya memberikan fotokopi KTP mereka. Dengan demikian, sikap yang salah jika mereka meminta  Teman Ahok  untuk mengembalikan KTP mereka. "KTP masih di rumah dia kok, apa yang mesti  dibalikin ? Dari dulu juga  dibalikin , fotokopi  doang  kan," ujar Basuki. Terkait 1 juta formulir data KTP, Ahok mengatakan, hal itu memang benar-benar ada. Dia mengatakan, " Teman Ahok " sudah menyusunnya hingga per kelurahan. Data warga pendukung pun juga sudah di- input  ...

Ketua DPD Partai  Golkar  DKI Jakarta Yorrys Raweyai berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) segera bergabung dengan koalisi partai politik yang mendukung Basuki Thahaja Purnama atau Ahok sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2017. Yorrys mengatakan  PDI-P  tak perlu ragu lagi karena Ahok sudah memutuskan maju sebagai calon gubernur dari jalur partai politik.  "Kita bersyukur kalau teman-teman partai lain seperti  PDI-P  bisa gabung, kan jadi memperkuat posisi kita," kata Yorrys di sela-sela acara penutupan Rapimnas  Golkar  di Istora Senayan, Kamis (28/7/2016) malam. (Baca:  Taufik: Kita Enggak Kaget kalau Ahok Akhirnya Pilih lewat Partai ) Yorrys menyadari, posisi  PDI-P  di atas angin. Itu karena partai yang dipimpin  Megawati Soekarnoputri  ini memiliki 28 kursi di DPRD yang artinya bisa mengusung cagub dan cawagub sendirian tanpa koalisi. Oleh karena itu, apabila  PDI-P ...

Masih belum hilang di ingatan soal kasus Bank Century dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat ini. Sri Mulyani sempat diduga terlibat dalam kasus  korupsi  tersebut oleh beberapa partai politik serta aktivis lainnya.  Pada 2010 lalu, Ketua DPR Fraksi PDI Tjahjo Kumolo (saat itu) sempat menyatakan pihaknya secara resmi menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mewakili pemerintah dalam setiap sidang baik di Komisi XI maupun Badan Anggaran. Hal itu terkait dugaan korupsi dalam kasus dana talangan Bank Century yang dianggap melibatkan Sri. "Pimpinan Fraksi sudah mengirim memo kepada Ketua Kelompok Fraksi (XI) PDI P DPR dan Kelompok Fraksi Badan Anggaran yakni Emir Muis mengenai hal tersebut," ucap Tjahjo di Jakarta , Rabu 14 April 2010. Tjahjo menegaskan, tidak ada kompromi untuk Sri Mulyani hadir untuk mewakili pemerintah. Oleh sebab itu, kehadiran Sri Mulyani dapat digantikan oleh Menko Perekonomian atau Menkeu Ad Interim. "Kalau toh Sri Mulyani hadir, posisin...