Program kampung deret yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, terhenti sejak Basuki Tjahaja Purnama menggantikan posisi Jokowi. Ahok, sapaan Basuki mengatakan, bahwa program ini terhenti hanya untuk sementara waktu.
Ahok mengatakan, akan tetap melanjutkan program tersebut. Namun Ahok mengaku kesulitan untuk mewujudkan program itu salah satunya soal pembebasan lahan tanah.
"Kebanyakan rumah kumuh itu dudukin tanah orang. Dan kita enggak bisa beli tanah yang dudukin, kecuali ketemu kesepamahaman," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (25/07).
Dia menganalogikan pembangunan kampung deret dengan mengerjakan soal ketika ujian sekolah. Menurut Ahok, kebanyakan siswa pasti memilih mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu baru yang sulit begitu pula dengan masalah pembebesan lahan untuk pembangunan kampung deret.
"Kayak kamu sekolah dulu, kerjakan dulu soal yang mudah, yang susah tinggal dulu, iya dong. Ngapain kamu ngurusin sesuatu yang susah. Ya terus kita cari saja," ujar dia.
Seperti diketahui, program kampung deret awalnya sejak tahun 2012, namun terhenti karena masalah kepemilikan tanah yang berada di lahan negara. Selain itu, masalah maraknya oknum pengurus RT/RW yang mengambil keuntungan juga jadi pertimbangan penghentian program ini.
Padahal, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI telah menetapkan 27 lokasi Kampung Deret yakni, Jakarta Pusat di Bungur, Bendungan Hilir, Kebon Sirih, Cempaka Putih, Utan Panjang, Petojo, Kemayoran, Galur, Tanah Tinggi, dan Karanganyar.
Daerah lain yakni Jakarta Barat di Tambora, Kalianyar, dan Kapuk; Jakarta Utara di Tanjung Priok, Semper Barat, Tugu Utara, Marunda, Pademangan Timur, Cilincing, dan Pejagalan; Jakarta Selatan di Petogogan, Gandaria, dan Pasar Minggu; dan Jakarta Timur di Klender, Pisangan Timur, Jatinegara, dan Cipinang Besar Selatan.
Ahok mengatakan, akan tetap melanjutkan program tersebut. Namun Ahok mengaku kesulitan untuk mewujudkan program itu salah satunya soal pembebasan lahan tanah.
"Kebanyakan rumah kumuh itu dudukin tanah orang. Dan kita enggak bisa beli tanah yang dudukin, kecuali ketemu kesepamahaman," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (25/07).
Dia menganalogikan pembangunan kampung deret dengan mengerjakan soal ketika ujian sekolah. Menurut Ahok, kebanyakan siswa pasti memilih mengerjakan soal yang lebih mudah terlebih dahulu baru yang sulit begitu pula dengan masalah pembebesan lahan untuk pembangunan kampung deret.
"Kayak kamu sekolah dulu, kerjakan dulu soal yang mudah, yang susah tinggal dulu, iya dong. Ngapain kamu ngurusin sesuatu yang susah. Ya terus kita cari saja," ujar dia.
Seperti diketahui, program kampung deret awalnya sejak tahun 2012, namun terhenti karena masalah kepemilikan tanah yang berada di lahan negara. Selain itu, masalah maraknya oknum pengurus RT/RW yang mengambil keuntungan juga jadi pertimbangan penghentian program ini.
Padahal, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI telah menetapkan 27 lokasi Kampung Deret yakni, Jakarta Pusat di Bungur, Bendungan Hilir, Kebon Sirih, Cempaka Putih, Utan Panjang, Petojo, Kemayoran, Galur, Tanah Tinggi, dan Karanganyar.
Daerah lain yakni Jakarta Barat di Tambora, Kalianyar, dan Kapuk; Jakarta Utara di Tanjung Priok, Semper Barat, Tugu Utara, Marunda, Pademangan Timur, Cilincing, dan Pejagalan; Jakarta Selatan di Petogogan, Gandaria, dan Pasar Minggu; dan Jakarta Timur di Klender, Pisangan Timur, Jatinegara, dan Cipinang Besar Selatan.
Comments