Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan adanya praktik kecurangan di RSUD milik Pemprov DKI. Petugas rumah sakit mengelabui pasien soal ketersediaan kamar inap.
Prasetio mengaku awalnya dia menerima aduan warga yang tak mendapat ruang di salah satu RSUD. Berdasarkan informasi itu, dia pun kemudian menelusuri dugaan praktik kecurangan tersebut.
"Awalnya saya menerima aduan warga. Kemudian saya coba datangi langsung salah satu RSUD Jakarta. Saya datang sebagai warga biasa, dan petugas rumah sakit tidak tahu kalau saya adalah Ketua DPRD DKI. Dan saya menemukan sendiri adanya praktik kecurangan yang dimaksud," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).
Prasetio mengaku, masalah tersebut sudah dibahas dalam rapat Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI. Prasetio dijanjikan oleh Dinas Kesehatan DKI masalah tersebut akan diatasi segera.
"Kami tadi rapat dengan Komisi E dengan Dinas Kesehatan pra pembahasan rancangan anggaran perubahan. Dalam rapat tersebut, saya jelaskan bahwa di RSUD di Jakarta, yang milik Pemprov DKI, ternyata banyak sekali pasien BPJS yang sakit dibilang enggak ada kamar. Pas saya ke sana sidak, mereka enggak tahu saya Ketua DPRD, ternyata banyak kamar kosong kalau ada duitnya. Banyak calo-calo di sana. Makanya saya akan terus pantau masalah ini," jelas Prasetio.
Lalu, bagaimana modus kamar fiktir tersebut?
Prasetio menjelaskan, ada warga pemegang Kartu BPJS sakit datang ke rumah sakit. Saat tiba, pasien BPJS ini dibilang tidak ada kamar kosong. Tapi, saat pemegang Kartu BPJS ini mengeluarkan duit, maka kamar tersedia.
"Warga datang, pas ke rumah sakit dibilang enggak ada kamar. Kemudian si pemegang BPJS itu memberikan uang Rp 200 ribu, barulah dapat kamar. Harusnya diselematkan dulu si pasien, baru bicara uang," kata Prasetio.
"Saya sudah bertemu Kepala Dinas Kesehatan (Oesmedi), dia berjanji akan memperbaiki masalah ini," tambah Prasetio.
Prasetio mengaku awalnya dia menerima aduan warga yang tak mendapat ruang di salah satu RSUD. Berdasarkan informasi itu, dia pun kemudian menelusuri dugaan praktik kecurangan tersebut.
"Awalnya saya menerima aduan warga. Kemudian saya coba datangi langsung salah satu RSUD Jakarta. Saya datang sebagai warga biasa, dan petugas rumah sakit tidak tahu kalau saya adalah Ketua DPRD DKI. Dan saya menemukan sendiri adanya praktik kecurangan yang dimaksud," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/8/2016).
Prasetio mengaku, masalah tersebut sudah dibahas dalam rapat Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI. Prasetio dijanjikan oleh Dinas Kesehatan DKI masalah tersebut akan diatasi segera.
"Kami tadi rapat dengan Komisi E dengan Dinas Kesehatan pra pembahasan rancangan anggaran perubahan. Dalam rapat tersebut, saya jelaskan bahwa di RSUD di Jakarta, yang milik Pemprov DKI, ternyata banyak sekali pasien BPJS yang sakit dibilang enggak ada kamar. Pas saya ke sana sidak, mereka enggak tahu saya Ketua DPRD, ternyata banyak kamar kosong kalau ada duitnya. Banyak calo-calo di sana. Makanya saya akan terus pantau masalah ini," jelas Prasetio.
Lalu, bagaimana modus kamar fiktir tersebut?
Prasetio menjelaskan, ada warga pemegang Kartu BPJS sakit datang ke rumah sakit. Saat tiba, pasien BPJS ini dibilang tidak ada kamar kosong. Tapi, saat pemegang Kartu BPJS ini mengeluarkan duit, maka kamar tersedia.
"Warga datang, pas ke rumah sakit dibilang enggak ada kamar. Kemudian si pemegang BPJS itu memberikan uang Rp 200 ribu, barulah dapat kamar. Harusnya diselematkan dulu si pasien, baru bicara uang," kata Prasetio.
"Saya sudah bertemu Kepala Dinas Kesehatan (Oesmedi), dia berjanji akan memperbaiki masalah ini," tambah Prasetio.
Comments