Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2015

Data Perencanaan APBD DKI 2016

Ahok ā€“ Data Perencanaan APBD 2016 dari tahapan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD ā€“ Plafon Prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS), beserta historis pemabahasan KUA-PPAS dapat dilihat atau diunduh di: data.jakarta.go.id data.jakarta.go.id http://ahok.org/berita/news/data-perencanaan-apbd-2016/ Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan pertanyaan penting untuk penduduk Jakarta soal kebersihan jalanan dan sungai, jaminan pendidikan yang lebih baik, dan layanan kesehatan lebih mudah. Pertanyaan ini disampaikan Ahok terkait adanya perdebatan mengenai penyerapan anggaran DKI yang rendah. Kata Ahok meski penyerapan anggaran rendah, tapi toh pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang. Malah disebut Ahok sudah makin meningkat. ā€œSekarang saya mau tanya kalian. Orang Jakarta merasa jalanannya lebih hitam enggak? Lebih bersih enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP lebih banyak enggak? Berobat rumah sakit lebih banyak e...

Menurut Ahok, Ikan yang Mati di Pantai Ancol Bukan Dampak Reklamasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menampik ikan-ikan mati di Pantai Ancol merupakan dampak reklamasi Pantai Utara Jakarta.  "Saya kira, (reklamasi) itu enggak ada hubungannya ya (dengan ikan mati)," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (30/11/2015). Basuki mengaku sudah mendapat laporan perihal peristiwa tersebut. Hanya saja ia belum mengetahui penyebab pasti ikan-ikan mati terdampar di Pantai Ancol. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta akan mengecek peristiwa itu lebih lanjut. "Biasanya kalau musim hujan tuh dari sungai atau limbah yang tercemar ya. Hampir semua sungai yang terhubung itu (ikannya) mati," kata Basuki. (Baca:  Limbah Penyebab Ikan-ikan Mati di Pantai Ancol Mengandung Gas ) Basuki mengatakan, harus ada sanksi tegas bagi perusahaan pencemar limbah. Sanksi terberatnya adalah penutupan atau pencabutan izin usaha.  Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta Liliek Litas...

Ruhut: #SaveKPK, Ada 'Udang di Balik Bakso' Rencana Revisi UU KPK!

DPR bersepakat dengan pemerintah segera merevisi Undang-Undang KPK yang pembahasannya dipercepat dimulai akhir tahun ini. Anggota Komisi III asal Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menolak rencana revisi itu. "Saya tidak setuju, karena bagi saya saat melahirkan UU KPK di era Bu Mega tahun 2002, waktu itu hati kita sangat bersih, tidak ada udang di balik bakso. Kita perlu ada lembaga yang lahir dari semangat reformasi, jadi dikasih hak khusus kepada KPK," ucap Ruhut di gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11/2015). Namun semangat menyusun UU KPK kala itu, kata Ruhut justru berkebalikan saat komisi III mendorong revisi UU KPK tahun ini. Beberapa masalah pun dimunculkan, salah satunya memperketat penyadapan KPK harus seizin pengadilan. "Kalau bicara penyadapan, kalau bicara di jalan hukum kenapa musti takut?" kata Ruhut. Kemudian soal mencabut hak penuntutan dari KPK dan evaluasi kewenangan KPK yang tidak bisa menerbitkan SP3. Padahal, UU KPK yang sekarang masih relevan bahkan ...

Dinas Kebersihan DKI Keluarkan SP 2 untuk PT Godang Tua Jaya

Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kedua kepada pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, PT Godang Tua Jaya. Pemberian SP 2 ini menandakan waktu 60 hari setelah SP 1 dikeluarkan telah habis. "Dengan dikeluarkannya SP 2 ini, artinya kami memberikan jangka waktu bagi PT GTJ untuk menyelesaikan kewajiban sampai 30 hari ke depan," ujar Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Aji, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (30/11/2015). Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, terbukti PT GTJ tidak melaksanakan kewajibannya membuat teknologi pengelolaan sampah. Sejak kerja sama dengan Pemprov DKI pada 2008, PT GTJ belum juga membuat teknologi pengelolaan sampah dengan Gasifikasi, Landfill, and Anaerobic Digestion (Galvad). Selama ini  tipping fee  itu dibayarkan ke PT GTJ sebagai tambahan investasi pembuatan teknologi pengelolaan sampah. Hal ini dilakukan lantaran investasi awal DKI ke PT GTJ senilai Rp 7...

Ini Strategi Baru Ahok dalam Bongkar Pasang Pejabat DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengubah strategi bongkar pasang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.  Pada tahun 2015, Basuki membebaskan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI untuk mengganti atau memilih anak buahnya sendiri. Namun, strategi berbeda akan dilakukan Basuki pada 2016 nanti. (Baca:  Lima Kejutan Ahok Saat "Jumat Keramat" ) "Sekarang saya sudah tahu daftar orang-orang yang baik dan yang kerja, terutama lurah, camat, kepala dinas yang kerja dan respon Qlue saya juga tahu," kata Basuki di Balai Kota, Senin (30/11/2015).  Salah satu pimpinan SKPD yang dinilai berkinerja baik adalah Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faizal.  Nantinya, Basuki akan bertanya kepada Yusmada, siapa saja anak buahnya yang dinilai pantas menjadi kepala di SKPD lain.  Pejabat rekomendasi kepala dinas itulah yang akan dipertimbangkan Basuki untuk dipromosikannya. "Pola ini yang akan kami bangun tahun depan," ...

Ahok Sebut Banyak Pejabat Tak Paham Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Sudah hampir dua pekan terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyisir ulang Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.  Dari hasil penyisiran yang dilakukan,  Ahok  menyebut masih cukup banyak pejabat yang tidak mengerti konsep penyusunan anggaran berbasis kinerja.  Konsep penyusunan anggaran berbasis kinerja yang dimaksud Ahok  adalah menentukan kegiatan mana saja yang harus diprioritaskan dan mendapat alokasi anggaran yang besar.  "Masalahnya ini soal perlu apa enggak. Kalau di anggaran berbasis kinerja itu kan duit ngikutin fungsi," kata dia di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (28/11/2015).  Menurut  Ahok , kondisi diperparah saat para pejabat diminta untuk melakukan pemotongan anggaran, mereka justru memerintahkan pemangkasan anggaran di semua kegiatan dengan besaran yang sama. Tidak peduli apakah kegiatan itu penting atau tidak.  Padahal, kata dia, seharusnya para pejabat hanya memangkas...

Angkatan Laut Turki Keluhkan Sampah Jakarta

Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi mengakui pengelolaan sampah di wilayahnya belum maksimal. Rustam menceritakan pernah menerima keluhan dari beberapa angkatan laut negara sahabat yang berkunjung. Terakhir, Rustam menyebutkan ada rombongan Angkatan Laut Turki yang menyempatkan diri ke kantornya dan mengeluhkan hal yang sama. "Mereka juga bilang ke saya bahwa sampah dari Jakarta sudah sampai ke Pulau Untung Jawa. Padahal ke sana itu butuh waktu 45 menit perjalanan dari Pelabuhan Marina," kata Rustam Effendi di kawasan Rumah susun (Rusun) Marunda, Jakarta, Sabtu (28/11/2015). Jakarta Utara, kata Rustam, sebenarnya memiliki banyak destinasi wisata, tapi masalah kebersihan masih menjadi hal yang dikeluhkan wisatawan. Permasalahan tersebut, kata Rustam, membuat gerakan Gerakan Bersih dan Senyum prakasa Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya  Rizal Ramli , cocok dicanangkan di kawasan Jakarta Utara. Saat ini, Jakarta menghadapi beberapa permasalahan sampah. Rustam ...

Kadisdik DKI Bantah Ada Anggaran Siluman

Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman tidak percaya ada anggaran di instansinya yang tak memiliki nomenklatur, alias anggaran siluman.  Ia menyebut situasi tersebut tidak mungkin terjadi karena penyusunan anggaran sudah menggunakan sistem  electronic budgeting  (e-budgeting).  "Kan di sistem itu, kalau penyusunan anggaran salah, misalnya tanpa ada nama kegiatan, pasti langsung terdeteksi," kata Arie saat dihubungi, Sabtu (28/11/2015).  Oleh karena itu, Arie yakin semua kegiatan yang diusulkan instansinya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 telah sesuai ketentuan.  "Mana mungkin anggaran tanpa nomenklatur. Karena enggak mungkin kalau tanpa nomenklatur bisa diajukan ke dalam anggaran," ujar dia.  Sebelumnya, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS 2016 tanpa nomenklatur yang nilainya mencapai Rp 1,88 triliun.  Temuan terbesar terdapat di Dinas Pendidikan yang nilainya m...

Jokowi: Jangan Kebalik Kita Makan Banyak Buah Impor...

Presiden  Joko Widodo  menyerukan agar produksi buah nasional dapat ditingkatkan mulai tahun 2016. Ia ingin ketergantungan masyarakat pada buah impor dikurangi. Jokowi mengungkapkan keyakinannya bahwa produksi buah nasional dapat meningkat dan laku di pasar internasional. Contoh yang ia ambil adalah saat berkunjung ke sebuah supermarket di Uni Emirat Arab, beberapa bulan lalu. "Saya senang pas datang ke Uni Emirat Arab, di sana ada supermarket besar, saya lihat hampir semua buah yang dijual di situ dari Indonesia," kata Jokowi dalam acara pembukaan Festival Bunga dan Buah Nusantara di Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat, Sabtu (28/11/2015). Jokowi melanjutkan, buah-buah Indonesia laku di UEA karena berkualitas dan dikemas dengan baik. Adapun buah-buah tersebut adalah mangga dan manggis dari Jawa Barat, Nanas Lampung, Semangka dari Sragen, dan Pepaya dari Boyolali. Untuk mewujudkan itu, Jokowi meminta Institut Pertanian Bogor untuk melakukan pendampingan pada daer...

Jokowi Minta IPB Gelar Festival Bunga dan Buah Skala Internasional

Presiden  Joko Widodo  memberi tugas tambahan untuk Institut Pertanian Bogor. Tugas tambahan itu adalah agar IPB menyelenggarakan festival bunga dan buah dalam skala besar dan pendampingan untuk daerah potensial penghasil bunga dan buah-buahan. "Agar tahun depan IPB menggelar festival dalam skala besar, dihadiri  buyers , pembeli buah internasional," kata Jokowi mengawali sambutannya dalam pembukaan Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) di IPB, Jawa Barat, Sabtu (28/11/2015). Jokowi menyampaikan, festival dalam skala besar dimaksudkan untuk menarik perhatian sampai kalangan internasional. Ia ingin FBBN menjadi momentum untuk mempromosikan bunga dan buah nasional kepada negara-negara lain. (baca:  Jokowi: Jangan Kebalik Kita Makan Banyak Buah Impor... ) "Nanti akan saya kerahkan semua kedutaan untuk mengirim pembeli-pembeli besar di negaranya masing-masing," ucap Jokowi. Menurut Jokowi, IPB juga harus meningkatkan pendampingan kepada daerah yang unggul...

Marah Besar, Ahok Bubarkan Calon Lurah dan Camat yang Siap Dilantik

Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) memasuki Balai Agung, Balai Kota, untuk melantik pejabat eselon II, III, dan IV. Ruangan sudah dipenuhi calon pejabat. Mereka-mereka ini adalah pejabat-pejabat yang hendak dilantik di posisi baru. Ahok memasuki tepian Balai Agung, Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (27/11/2015) pukul 14.30 WIB.  Sejenak, dia berdiskusi dengan Sekretaris Daerah Saefullah. Akhirnya Ahok maju ke depan mikrofon dengan langkah sigap untuk membubarkan barisan calon lurah dan camat yang sudah berbaris menunggu dilantik. "Mohon maaf, lurah dan camat batal, nanti kita atur. Kita tidak pernah diskusikan ada pergeseran lurah dan camat," kata Ahok di depan mikrofon tanpa berucap salam terlebih dahulu. Ahok membubarkan pelantikan lurah dan camat (Foto: Danu Damarjati/detikcom) Sejurus kemudian, belasan calon camat dan lurah yang berseragam putih-putih itu membubarkan barisan. Ahok merasa rencana pelantikan ini disisipkan tanpa sepengetahuannya. ...

Ini yang Dilakukan Ahok Jika Membaca Hujatan di Media Online

Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok punya waktu khusus menyigi berita-berita tentang dirinya dan akun Twitter, yakni saat perjalanan pulang dari kantor ke rumahnya setelah magrib. Ahok mengecek berita lalu membaca papan komentar melalui telepon Apple 6. Perhatiannya tertuju pada komentar negatif. Jika ada yang menghujatnya soal fasilitas publik yang buruk, ia biasanya mengontak kepala dinas yang membawahi bidang tersebut. Jika komentar negatif itu menyerangnya secara pribadi, ia mengontak asisten pribadinya, Sakti Budiono. ā€œSakti, tolong cek berapa banyak komentar seperti itu,ā€ katanya seperti ia tuturkan ulang kepada  Tempo  pada Kamis, 26 November 2015. Tak berapa lama, biasanya Sakti melapor jumlah komentar di sebuah berita. Jika jumlahnya lumayan dan isinya seragam, Ahok meminta Sakti mengeceknya lebih jauh. ā€œItu akun robot atau orang beneran ? Cek IP-nya,ā€ kata dia merujuk pada Internet Protokol, nomor identitas perangkat pengguna Internet. Pengecekan itu,...

Karpet Merah Setya Novanto, Pamdal Bentak Politikus NasDem

 Inisiator mosi tak percaya dari Fraksi NasDem, Teuku Taufiqulhadi, mengatakan anggota Pengamanan Dalam (Pamdal) Dewan Perwakilan Rakyat yang bertugas di lobi utama pernah berteriak dan membentak dirinya. Alasannya, saat itu Taufiqulhadi berjalan di atas karpet merah yang membentang dari pintu utama ke lift yang khusus diperuntukan bagi Ketua DPR Setya Novanto. "Padahal Pamdal tahu saya anggota dewan," kata Taufiqulhadi saat dihubungi, Kamis, 26 November 2015. "Dari situ bisa dilihat kalau perintah karpet itu hanya untuk Ketua DPR sangat keras sekali." Sejak menjadi pimpinan Parlemen Senayan, Setya memang memasang karpet panjang dari muka pintu utama, tempat dia biasa turun dari mobil dinas. Karpet tersebut menjulur hingga lift dan menyambung hingga depan ruang kerja Ketua DPR. Setiap harinya lebih dari tiga Pamdal kerap berjaga di loby utama. Beberapa saat tertentu jalur karpet merah tersebut bahkan dipagari oleh pembatas portable. "Sikap yang seperti ini man...

Keluarkan Instruksi Gubernur, Ahok Minta Jajarannya Sigap Cegah Banjir

Memasuki musim hujan, Gubernur DKI Basuki T Purnama mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Nomor 263 tahun 2017 tentang Kesiapsiagaan dan Pengendalian Genangan dan banjir. Ingub ini berfungsi untuk mengoptimalkan seluruh SKPD untuk penanganan banjir. "Intinya Ingub itu diterbitkan agar para aparatur meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi banjir dan genangan di wilayah provinsi DKI," kata Kepala Bidang Informatika dan Pengendalian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Bambang Surya Putra di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2015). Bambang mengatakan, Ingub ini ditujukan untuk SKPD, Asisten Sekda hingga jajaran camat dan lurah agar lebih waspada dan siaga dalam mengantisipasi banjir di Jakarta. Beberapa tugas yang harus mereka lakukan yakni mengecek sarana dan prasarana aset mereka dan melaporkannya pada BPBD DKI. Selain itu, mereka diminta memantau dan membuat laporan secara berkala tentang kondisi di wilayah mereka. ...

Pasrah Apabila Dicopot Ahok, Kadisparbud: Tuhan Maha Mengetahui

Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) rencananya akan memutasi sejumlah anak buah eselon II dan III esok. Salah satu nama kepala dinas yang kabarnya akan dicopot adalah Purba Hutapea yang kini menduduki jabatan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI. Lantas bagaimana tanggapan Purba apabila benar dirinya dicopot? "Tuhan itu Maha Mengetahui. Jabatan adalah amanah. Ada saat kemarau ada saat hujan. Biarlah kehendak-Nya yang jadi (terjadilah)," ujar Purba saat berbincang dengan detikcom, Rabu (26/11/2015). Purba mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Ahok. Namun hingga saat ini pihaknya belum ada pembicaraan khusus dengan Ahok terkait rencananya memutasi sejumlah pejabat di tubuh PNS DKI. "Belum ada pembicaraan. Tanya Pak Sekda (Saefullah). Mungkin beliau sudah tahu," terangnya. "Tapi yang tepat ditanyakan adalah Ahok. Awak ini apalah," tutup Purba pasrah. Sebelum ini, Ahok sempat dikonfirmasi oleh wartawan perihal rencana penc...

Jokowi Borong Durian di Pinggir Jalan, Penjualnya Histeris

 Rombongan iring-iringan Presiden Republik Indonesia,  Joko Widodo  (Jokowi) tiba-tiba berhenti ketika melewati penjual durian di Biing, Desa Mandiangin, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (26/11/2015). Presiden Jokowi menyempatkan memborong durian Mandiangin saat perjalanan pulang dari acara penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam Mandiangin. Berderet mobil-mobil yang ikut dalam rombongan memenuhi jalanan. Jokowi yang mengenakan kemeja putih turun dari mobil dan menghampiri warung penjual durian.  Ia kemudian memilih-milih durian. Ibu, penjual durian dengan sabar meladeni orang nomor satu di Republik ini. Namun, ibu penjual durian itu tak dapat menyembunyikan kekagetannya. Ibu itu pun histeris ketika Jokowi menyerahkan uang untuk membayar.  Untuk seluruh durian yang dibeli Jokowi, ibu penjual durian tersebut mematok harga Rp 200.000. Rupanya Jokowi membayar lebih mahal, yakni Rp 300.000.  Son...

Ini Jawaban Bupati Purwakarta soal "Menikahi Nyi Roro Kidul"

Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi mengklarifikasi komentar Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab bahwa ia telah menikahi Nyi Roro Kidul.  Dalam salah satu ceramahnya di Purwakarta yang diunggah di YouTube, Rizieq menuduh Dedi berbuat syirik karena menikahi sosok gaib yang selama ini dimitoskan sebagai penguasa laut selatan tersebut. Menanggapi hal itu, Dedi hanya geleng-geleng kepala dan tertawa. Bahkan, dengan berseloroh, Dedi meminta Rizieq membuktikan pernikahan tersebut. "Coba saya minta sama Habib Rizieq tunjukkan bukti surat nikah saya dengan Nyi Roro Kidul dan dilakukan di kantor urusan agama (KUA) mana," ujar Dedi saat ditemui di Bale Citra Resmi, Jalan LLRE Martadinata, Kamis (26/11/2015). Soal pernikahannya dengan Nyi Roro Kidul, kata Dedi, hal itu merupakan bentuk ungkapan kecintaan manusia atas kekayaan laut. Ia menjelaskan, Nyi Roro Kidul disimbolkan sebagai kekuasaan dan keindahan lautan. "Nyi Roro Kidul itu kan gambaran keindahan dan keeksotisan laut...

Anggaran Dinas Koperasi DKI Dipangkas dari Rp 72,8 M Jadi Rp 29,9 M

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta memangkas anggaran hingga 60 persen dari total anggaran yang telah diajukan pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.  Kepala Dinas KUMKMP DKI Irwandi mengatakan, instansinya mengajukan dana alokasi anggaran sekitar 72,8 miliar pada KUA-PPAS 2016. Namun, setelah dipangkas, dana alokasi anggaran sekitar Rp 29,9 miliar.  "Jadi, lebih kurang 60 persen anggaran kami pangkas. Anggaran dinas dari awalnya Rp 72.818.004.817 menjadi Rp 29.909.660.874," kata dia kepada  Kompas.com , Kamis (26/11/2015).  Menurut Irwandi, instansinya menghilangkan banyak kegiatan. Tercatat, ada delapan kegiatan yang direncanakan tidak akan dilaksanakan pada tahun depan.  "Sosialisasi, pameran luar negeri, pameran ke daerah, kajian, pencetakan buku dan  leaflet , temu usaha, penggandaan, honor tenaga ahli, itu semua sudah kami buang," papar dia.