Ahok – Data Perencanaan APBD 2016 dari tahapan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kebijakan Umum APBD – Plafon Prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS), beserta historis pemabahasan KUA-PPAS dapat dilihat atau diunduh di:
Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengajukan pertanyaan penting untuk penduduk Jakarta soal kebersihan jalanan dan sungai, jaminan pendidikan yang lebih baik, dan layanan kesehatan lebih mudah.
Pertanyaan ini disampaikan Ahok terkait adanya perdebatan mengenai penyerapan anggaran DKI yang rendah. Kata Ahok meski penyerapan anggaran rendah, tapi toh pelayanan terhadap masyarakat tidak berkurang. Malah disebut Ahok sudah makin meningkat.
“Sekarang saya mau tanya kalian. Orang Jakarta merasa jalanannya lebih hitam enggak? Lebih bersih enggak? Sungai lebih bersih enggak? Anak-anak dapat KJP lebih banyak enggak? Berobat rumah sakit lebih banyak enggak? Mengurus surat lebih banyak enggak? Ada pungli engga? Taman lebih hijau enggak? Artinya apa?” kata Ahok dengan gaya bertanya-tanya di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (30/11/2015).
Menurutnya, serapan anggaran DKI yang rendah justru malah lebih terjamin pemanfaatannya. Hingga kini, serapan anggaran DKI hanya 40 persen, diperkirakan hanya menjadi 50 persen dari APBD 2015 sampai akhir tahun.
“Artinya hasil 50 persen yang saya SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) saja kelihatan lebih baik daripada yang 100 persen yang dulu,” kata dia.
“Jadi bagi saya daripada digarong, lebih baik saya kunci (anggarannya),” simpul Ahok.
Paparan dari Ahok soal penggunaan anggaran untuk menanggapi pernyataan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). FITRA menyatakan penyerapan anggaran di DKI sama rendah dengan Kalimantan Utara yang notabene daerah pemekaran baru.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku, masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang masih coba-coba menyisipkan anggaran. Hal tersebut terlihat dari penyirisan Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Ternyata mereka (SKPD) ini masih coba-coba, itu yang membuat saya sisir sampai sebelas malam, sebelas hari sisir,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/11).
Pembahasan KUA-PPAS 2016 mulai menggunakan e-planning. Namun tetap masih ada SKPD yang menyusupkan anggaran. “Ternyata mereka masukin dulu nih judulnya, di dalamnya dimainin. Tapi keseluruhan yang mereka mau tipu itu komponen di dalam sebetulnya,” ucapnya.
Basuki mencontohkan, penyisipan anggaran yang dilakukan seperti anggaran untuk makan dan minum masuk ke dalam kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Padahal komponen tersebut telah dianggarkan sebelumnya. “Misal kamu bikin judul ATK sampai Rp 600 juta. Ternyata di dalamnya kamu masukin makan minum padahal itu sudah, jadi ini banyak hal yang nggak masuk akal,” ucapnya.
Basuki menyebut hal tersebut terjadi di semua SKPD. Padahal sebelum disisir oleh dirinya, beberapa staf dan anak magang telah menyisir sebelumnya. “Begitu saya sudah lakukan 2-3 hari, saya sadar. Tapi ada juga beberapa yang ngarep mana mungkin sih gubernur cek semua,” tegasnya. [Beritajakarta]
Comments