Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman tidak percaya ada anggaran di instansinya yang tak memiliki nomenklatur, alias anggaran siluman.
Ia menyebut situasi tersebut tidak mungkin terjadi karena penyusunan anggaran sudah menggunakan sistem electronic budgeting (e-budgeting).
"Kan di sistem itu, kalau penyusunan anggaran salah, misalnya tanpa ada nama kegiatan, pasti langsung terdeteksi," kata Arie saat dihubungi, Sabtu (28/11/2015).
Oleh karena itu, Arie yakin semua kegiatan yang diusulkan instansinya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 telah sesuai ketentuan.
"Mana mungkin anggaran tanpa nomenklatur. Karena enggak mungkin kalau tanpa nomenklatur bisa diajukan ke dalam anggaran," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS 2016 tanpa nomenklatur yang nilainya mencapai Rp 1,88 triliun.
Temuan terbesar terdapat di Dinas Pendidikan yang nilainya mencapai Rp 1,39 triliun.
Temuan tersebut didapatnya setelah melakukan penyisiran menggunakan jasa auditor independen.
Ia menyebut situasi tersebut tidak mungkin terjadi karena penyusunan anggaran sudah menggunakan sistem electronic budgeting (e-budgeting).
"Kan di sistem itu, kalau penyusunan anggaran salah, misalnya tanpa ada nama kegiatan, pasti langsung terdeteksi," kata Arie saat dihubungi, Sabtu (28/11/2015).
Oleh karena itu, Arie yakin semua kegiatan yang diusulkan instansinya dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 telah sesuai ketentuan.
"Mana mungkin anggaran tanpa nomenklatur. Karena enggak mungkin kalau tanpa nomenklatur bisa diajukan ke dalam anggaran," ujar dia.
Sebelumnya, Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi mengaku menemukan anggaran KUA-PPAS 2016 tanpa nomenklatur yang nilainya mencapai Rp 1,88 triliun.
Temuan terbesar terdapat di Dinas Pendidikan yang nilainya mencapai Rp 1,39 triliun.
Temuan tersebut didapatnya setelah melakukan penyisiran menggunakan jasa auditor independen.
Comments