Sekitar ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai federasi melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota, Kamis (26/11/2015) ini.
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
"Kami tidak hanya berjuang untuk upah minimum di Jakarta saja. Kami berjuang untuk buruh yang ada di Semarang yang upah minimumnya cuma Rp 1,3 juta dan buruh Cirebon yang upahnya Rp 1,6 juta," seru salah seorang yang sedang berorasi.
Bahkan mereka mengancam bakal memblokade tol-tol akses Jakarta jika peraturan itu tidak dicabut.
"Kalau Jokowi enggak cabut (PP Nomor 78 Tahun 2015), kami akan mengerahkan massa lebih banyak dan menutup Jakarta. Hidup Buruh!" kata dia yang berdiri di atas mobil komando.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo yang berada di lokasi mengatakan, buruh datang dari berbagai wilayah Jakarta dan Tangerang.
Sebanyak lima kompi pengamanan gabungan dari Brimob dan Sabhara untuk mengamankan aksi ini. Ia berharap, aksi berjalan damai.
Untuk pengalihan arus selama unjuk rasa berlangsung, polisi bekerjasama dengan koordinator lapangan.
"Agar tidak terjadi penutupan jalan. Kami juga melakukan pengaturan lalu lintas secara maksimal," kata Hendro.
Basuki telah menetapkan UMP DKI 2016 senilai Rp 3,1 juta.
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
"Kami tidak hanya berjuang untuk upah minimum di Jakarta saja. Kami berjuang untuk buruh yang ada di Semarang yang upah minimumnya cuma Rp 1,3 juta dan buruh Cirebon yang upahnya Rp 1,6 juta," seru salah seorang yang sedang berorasi.
Bahkan mereka mengancam bakal memblokade tol-tol akses Jakarta jika peraturan itu tidak dicabut.
"Kalau Jokowi enggak cabut (PP Nomor 78 Tahun 2015), kami akan mengerahkan massa lebih banyak dan menutup Jakarta. Hidup Buruh!" kata dia yang berdiri di atas mobil komando.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hendro Pandowo yang berada di lokasi mengatakan, buruh datang dari berbagai wilayah Jakarta dan Tangerang.
Sebanyak lima kompi pengamanan gabungan dari Brimob dan Sabhara untuk mengamankan aksi ini. Ia berharap, aksi berjalan damai.
Untuk pengalihan arus selama unjuk rasa berlangsung, polisi bekerjasama dengan koordinator lapangan.
"Agar tidak terjadi penutupan jalan. Kami juga melakukan pengaturan lalu lintas secara maksimal," kata Hendro.
Basuki telah menetapkan UMP DKI 2016 senilai Rp 3,1 juta.
Comments