Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2015

Demo Buruh Besar-besaran, Pangdam Jaya: Besok Mal akan Dijaga Tentara

 Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Selasa (1/9). Jangan kaget jika besok tentara akan banyak berada di sentra ekonomi temasuk mal-mal di Ibu Kota. Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo mengatakan jajarannya siap mem-back up polisi untuk pengamanan demo buruh besok. TNI pun disebut akan fokus menjaga sentra perekonomian di Jakarta. "Kita akan backup 17 SSK (Satuan Setingkat Kompi). 3 SSK melekat di Monas sejak pagi. Intinya Makodam Jaya backup Polda Jaya," ungkap Agus usai rapat koordinasi di Kantor Kemenkopolhuman, Jl Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (31/8/2015). Selain pada titik-titik rawan, prajurit TNI juga akan berjaga di sentra-sentra perekonomian Ibu Kota. Mulai dari perkantoran hingga pusat perbelanjaan. "Aggota kami siaga sekaligus latihan pembinaan kewilayahan dari Danramil sampai Babinsa. Pasukan lain kita siagakan hingga sentra-sentra ekonomi masyarakat. Semua pertokoan seperti mal akan dijaga tentara," jelas Agus. Meski direncanakan de...

Soal Ucapan RJ Lino 'Kalau Begini Saya Keluar Aja', ini Respons JK

Direktur Utama PT Pelindo II  RJ Lino dinilai mengancam mengundurkan diri sebagai reaksi ruangannya digeledah oleh penyidik Bareskrim. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menilai hal tersebut bukanlah sebuah ancaman. "Masa Lino mengancam. Tak ada mengancam-ancam. Siapa diancam Lino?" kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakpus, Senin (31/8/2015). Kaliman yang dinilai sebagai ancaman itu disampaikan RJ Lino pada Kepala Bappenas Sofyan Djalil setelah ruangannya digeledah Bareskrim Mabes Polri pada Jumat (28/8) lalu. Ia mengancam mundur dari jabatannya sebagai Dirut karena tak nyaman atas penggeledahan di ruangannya. Namun, JK menilai ucapan Lino itu bukanlah ancaman. "'Kalau begini saya keluar aja,' dia ancam siapa coba? Nggak kan?" ucapnya menirukan ucapan Lino. Sebelumnya, Kepala Bappenas Sofyan Djalil menyatakan jika pun Lino ingin mundur, maka ia seharusnya menyampaikan pada Menteri BUMN Rini Soemarno dan selanjutnya d...

Ahok Tawarkan Kantornya ke Menkes dan Menaker untuk Temui Buruh

 Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) menghadiri rapat bersama sejumlah menteri di kantor Menko Polhukam untuk membahas soal demo buruh besok. Ahok menilai rencana long march ribuan buruh ke Kemenaker dan Kemenkes kurang tepat. Ahok pun menawarkan kantornya ke Menkes Nila Moenek untuk mengakomodasi pertemuan dengan para buruh agar lebih dekat dari lokasi mereka berdemo, sehingga tidak menyebabkan kemacetan di jalan. "Kita rencana kalau mau ada negosiasi ketemu, nah saya kira paling tepat bukan datang ke Kemenaker atau Kemenkes karena bakal macet lagi kan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015). "Jadi saya tawarkan kalau Menkes dan Menakertrans mau ketemu para buruh, saya bersedia sediakan tempat ini biar buruh datangnya dekat. Saya siapin makan deh," sambungnya sambil terkekeh. Ahok tetap mengimbau para buruh bisa menyampaikan pendapatnya di Monas, Jakarta Utara. Tidak dengan cara long march karena bisa menimbulk...

Ridwan Kamil akan Luncurkan Smart Card

Dalam waktu dekat, terobosan lain smart city di Kota Bandung akan diluncurkan. Pemkot tengah berencana membuat transaksi di Kota Bandung tidak kontan lagi. "Sebentar lagi kita akan launching smart card Bandung. Untuk tahap satu kita pakai pembayaran uang sekolah, TMB (Trans Metro Bandung), nanti kartu buat parkir elektronik yang nanti akan dipasang di seluruh Bandung," ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Senin (31/8/2015). Menurutnya program ini akan dilakukan secara bertahap, sehingga semua proses transaksi di Bandung menggunakan kartu. "Launching dua minggu lagi. Belum ada namanya. Kita akan tes dulu anak sekolah baru transportasi," katanya. Saat ini, kata Emil, transaksi dengan kartu di Kota Bandung baru 20 persen dan cash 80 persen. "Ini sesuai perintah dari BI, nanti jadi kebalikannya," ujar Emil.

Ahok: Lebih Murah Pakai Smart City

Bawaslu DKI menganggarkan Rp 98 miliar untuk pelaksanaan Pilgub 2017 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) tidak menolaknya, tetapi menyarankan agar bekerjasama dengan Smart City. "Saya nggak tahu, harus dianalisa. Makanya saya tawarkan ke mereka bisa anggaran sangat murah, kalau Anda memanfaatkan (Smart City). Saya sodorkan ke Pak Setiadji (Kepala UPT Smart City)," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/8/2015). "Anda memanfaatkan Smart City pakai (aplikasi) Qlue. Kamu juga nggak mungkin (pantau semua) orang begitu banyak, jadi mending langsung saja masukin program Smart City fotonya, ketemu apa langsung lapor, kasih notifikasi ke Panwaslu di lapangan. Saya tawarkan itu, jadi murah," jelasnya. Ahok belum dapat memberi kepastian menerima atau menolak ajuan Rp 98 miliar tersebut. Pihaknya baru menyarankan agar Bawaslu DKI bisa bekerjasama dengan program Jakarta Smart City untuk bisa menekan biaya pengeluaran untu...

Ada Pengungsi Rohingya di Jakarta

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso (tengah) didampingi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Purba Hutapea (kiri) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ratiyono (kanan), di Balai Kota, Rabu (17/6/2015) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Ratiyono menyebut saat ini ada sejumlah pengungsi Rohingya yang tengah berada di Jakarta. Ia mengaku saat ini tengah menunggu data pasti mengenai jumlah warga asal Myanmar itu.  Ratiyono mengaku sudah meminta petugas dari Dinas Sosial untuk mengamankan dan menjaga para pengungsi tersebut. Namun, ia enggan menyebut lokasi penampungannya.  "Untuk menjaga keamanan mereka, kami akan terus berkoordinsi dengan instansi terkait. Peranan Pemprov DKI terhadap para pengungsi ini adalah dengan tetap menjaga kehidupan mereka," kata Ratiyono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (31/8/2015).  Sementara itu, Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengatakan masalah pengungsi Rohingya merupakan kewenanga...

Anggota DPRD Pertanyakan Banyaknya Pembangunan DKI Gunakan CSR

Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, anggota Badan Anggaran DKI Bestari Barus bertanya kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tentang penggunaan coorporate social responsibility  (CSR) untuk pembangunan DKI Jakarta.  "Kita sangat sering mendengar nih. Bahwa kita sudah hampir tidak pakai APBD lagi dalam pembangunan. Sebetulnya ada rasa penasaran saya, ada berapa sih dalam setahun CSR yang teralokasi ke kita?" tanya Bestari di gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).  Bestari juga bertanya apakah CSR dari pihak swasta tersebut langsung masuk dalam daftar aset Pemerintah Provinsi DKI.  Bestari pun menjelaskan pentingnya dia mempertanyakan hal ini. Sebab, saat ini, masyarakat umum sudah mengetahui bahwa Pemprov DKI sering menggunakan CSR dalam program pembangunannya.  "Saya agak deg-degan juga jadinya turun ke masyarakat karena masyarakat sekarang sudah paham. Kata mereka, pembangunan DKI sudah hampir 5...

Akan Dijadikan Bengkel MRT, Stadion Lebak Bulus Mulai Dibongkar

 Stadion Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, mulai dibongkar. Pembongkaran tersebut telah dimulai sejak Senin (24/8/2015) lalu.  Coorporate Secretary PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Tubagus Hikmatullah mengatakan, pembongkaran dilakukan oleh pemenang lelang yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nantinya lokasi tersebut akan dijadikan  workshop  atau bengkel kereta MRT.  "Pembongkaran direncanakan memakan waktu 120 hari sehingga ditargetkan selesai pada Desember 2015," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Senin (31/8/2015).  Pantauan di lokasi, stadion yang pernah menjadi kandang klub sepak bola Persija itu telah mulai dihancurkan oleh sejumlah alat berat. Dua unit  backhoe  ditempatkan di sisi selatan stadion. Sejumlah petugas tampak bekerja di lokasi. Dengan berbaju seragam dan helm mereka menghancurkan tembok stadion. Atap stadion berkapasitas 12.500 penonton itu pun sudah mulai dilepaskan dari kerangkanya.  Atap yang t...

Tak Hanya Pembangunan Fisik, DKI Juga Disarankan Perhatikan Pembinaan Warga

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Ashraf Ali menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah banyak merencanakan pembangunan fisik dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2016. Ashraf mengingatkan bahwa Pemprov DKI juga perlu menganggarkan rencana pembangunan yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat.  "Saya sudah beberapa hari berdiskusi dengan warga soal tawuran yang enggak pernah selesai di Kelurahan Manggarai," ujar Ashraf dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 di gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).  Ashraf pun berpendapat perlu adanya pembinaan terhadap pemuda yang tinggal di lokasi rawan tawuran. Dia bertanya apakah mungkin dianggarkan sebuah program yang berfungsi untuk membina pemuda mengenai tawuran dalam RAPBD 2016.  "Mungkinakah ada kebijakan dimana APBD bisa sentuh mereka yang berada di level itu? Jadi jangan hanya pembangunan fisik saja," ujar Ashraf.  Menjawab hal tersebut, S...

"Kalau Tak Tercapai Bapak Jadi Staf, tetapi kalau Berhasil, Bapak Jadi Sekda"

Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Bestari Barus memberi dukungan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI khususnya Kepala Dinas Pajak DKI Agus Bambang agar optimistis mengejar target pendapatan pada tahun anggaran 2016 mendatang. Bestari mengaitkan hal itu dengan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh pegawai negeri sipil (PNS) DKI.  "Banyak unsur penambah kesejahteraan PNS di sini. Seperti tunjangan penghargaan, lalu tunjangan kinerja, belum lagi insentif. Ini saking percayanya pimpinan Pemprov DKI kepada Pak Agus dan kawan-kawan," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI, Jumat (31/8/2015).  Atas hal tersebut, Bestari berharap PNS DKI bisa memaksimalkan kinerja mereka untuk mengejar target pendapatan.  Dengan penghasilan besar, kata Bestari, seharusnya PNS harus mau bekerja maksimal. "Harapan kita jangan cengeng lah Pak. Jangan mau target hanya Rp 34 triliun saja, langsung Rp 37 triliun pak,  nge-gas  saja. Kalau enggak tercapai ya paling Bapak jadi staf...

Normalisasi Ciliwung di Kampung Pulo Ditargetkan Rampung Tahun Ini

Normalisasi Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Pulo ditargetkan bisa dirampungkan akhir tahun ini. Proses pengerjaan trase di Kampung Pulo saat ini sedang dilakukan.  Asisten Pembangunan dan Lingkungan Pemkot Jakarta Timur Teguh Hendrawan mengatakan, target pengerjaan di trase di Kampung Pulo direncanakan selesai tahun ini. "Untuk wilayah Kampung Pulo akhir tahun ini," kata Teguh, kepada Kompas.com, saat dihubungi, Senin (31/8/2015). Pantauan  Kompas.com , Senin (31/8/2015), dua alat berat terlihat beroperasi di bantaran Ciliwung yang dulu adalah bekas pemukiman warga Kampung Pulo. Di pinggiran Ciliwung sejumlah tiang pancang sudah mulai ditanam.  Teguh mengatakan, pengerjaan trase dilakukan oleh Jaya Konstruksi, BUMD DKI. Rencananya, pembuatan trase atau jalan inspeksi di wilayah itu akan dibuat sepanjang 1,8 kilometer.  Sementara itu, normalisasi di kawasan Bidaracina juga akan dilakukan dalam waktu dekat. Hanya, Teguh belum dapat memastikan waktunya. "Pokoknya seg...

Ahok: Parkir Liar di DPRD Dikelola PNS DKI

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah menangkap oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang memungut tarif secara liar untuk parkir di ruang bawah tanah (basement) DPRD DKI Jakarta.  Basuki mengatakan, seharusnya parkir di ruang  basement  tidak dikenai tarif alias gratis.  "Saya sudah ketemu, sudah ketangkap nih PNS-nya. Jadi ada PNS yang staf di DPRD itu dia merekrut parkir liar di DPRD, kami sudah dapat, dia sudah mengaku," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (31/8/2015).   Menurut pria yang biasa disapa  Ahok  itu, pihak yang hendak menarik biaya parkir seharusnya mengurus izin ke Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI. Bila tidak ada izin Dishubtrans, parkir di  basement  DPRD seharusnya gratis.  Hingga saat ini, belum ada tarif tetap untuk parkir di  basement DPRD. Oleh karena itu, penarikan biaya parkir di tempat itu bisa disebut pungutan liar dan uangnya masuk ke oknum PNS DKI.  "Saya ...

Anggota DPRD Nilai Kebijakan PBB di Jakarta Tidak Adil bagi Warga

Anggota DPRD DKI Jakarta Santoso menyebut banyak warga Ibu Kota yang harus menanggung pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tinggi hanya karena pertumbuhan daerah yang ada di sekitar tempat tinggalnya.  Ia menilai kondisi tersebut sangat tidak adil bagi warga. "Bukan salah warga kalau kemudian daerah di sekitar tempatnya tinggal berkembang," kata Santoso saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2016 di Gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).  Santoso menilai harusnya Pemprov DKI bisa bersikap arif menyikapi hal tersebut. Menurut dia Cara yang ia nilai paling tepat adalah tidak menetapkan besaran pajak yang sama hanya berdasarkan lokasi.  "Kalau kemudian ada warga tinggal di daerah yang tanahnya mahal, anggap saja itu rezeki bagi dia. Tetapi bukan berarti kita menekan dia dengan pajak yang tinggi," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.  Sebagai informasi, tingginya PBB di DKI Jakarta telah berlangsung sejak 2013. Tin...

Tetapkan PBB yang Terlampau Tinggi, Pemrov DKI Dinilai Zalim

Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tinggi kepada warganya dinilai sebagai bentuk kezaliman. Kebijakan ini dianggap dapat membuat warga menengah terusir secara perlahan-lahan dari tempat tinggalnya.  Hal itu dilontarkan oleh anggota Fraksi Demokrat di DPRD DKI Santoso saat rapat pembahasan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUAPPAS) 2016 antara tim anggatan pemerintah daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi DKI dan Badan Anggaran DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI, Senin (31/8/2015).  "Tidak boleh pemerintah menekan warga dengan menetapkan PBB yang tinggi. Karena itu merupakan bentuk kezaliman. Pasti banyak warga yang tidak akan mampu membayar," kata Santoso.  Santoso khawatir bila kebijakan tersebut tetap diteruskan, maka hanya warga dari kelas menengah ke atas sajalah yang dapat tinggal di Jakarta.  "Jakarta ini kan dibangun oleh semua kalangan. Kebanyakan warga Jakarta adalah kaum pekerj...

Dishub DKI Tambah Jumlah Pembelian Mobil Derek

Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta menambah jumlah mobil derek otomatis yang akan dibeli, dari semula 19 unit menjadi 32 unit. Ke-32 kendaraan tersebut ditargetkan sudah bisa dioperasikan paling lambat November 2015.  Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Henrico Tampubolon mengatakan penambahan jumlah armada tersebut dilakukan setelah adanya perubahan anggaran.  "Ada perubahan anggaran yang memungkinkan kita beli 32 unit lewat  e-catalogue . Kita sudah beli, kontrak dan lelang 32 kendaraan," kata Henrico saat dihubungi, Senin (31/8/2015).  Henrico yakin keberadaan 32 unit mobil derek otomaris itu bisa mengatasi masalah parkir liar dengan lebih optimal. Ia menyebut sejauh ini mobil derek otomatis yang dimiliki oleh Dishubtrans hanya sekitar 15 unit.  Padahal, kata dia, lokasi rawan parkir liar yang ada di Jakarta cukup banyak. Diantaranya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat; Jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, maupun Jatinegara, Jakarta Timur.  "J...

Ahok: Bawaslu Bisa Manfaatkan Jakarta Smart City

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) menawarkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI untuk bekerja sama dengan program Jakarta Smart City untuk meminimalkan penggunaan anggaran.  "Sebenarnya bisa sistem berjalan dengan anggaran yang sangat murah. Kami sudah bicarakan juga dengan Pak Setiaji (Kepala UPT Smart City) agar Bawaslu bisa memanfaatkan Smart City, seperti aplikasi Qlue," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (31/8/2015).   Nantinya semua warga bisa ikut berperan dan melaporkan pelanggaran yang terjadi saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017. Menurut Basuki, tenaga yang dimiliki Bawaslu juga tidak mencukupi untuk memantau pelanggaran Pilkada.  Melalui aplikasi Qlue, warga bisa melaporkan serta mengirim foto pelanggaran kampanye yang ditemukan. Nantinya petugas dari Bawaslu dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bisa mendapat notifikasi pelaporan warga tersebut.  "Nanti langsung ditindaklanjuti. Tahun depan, mereka mau mengajukan...

"Minta Maaf Ya Om, Maaf Ya Bu, Enggak Manjat Lagi Deh"

Fitri (13), saat hendak turun dari gapura Ancol, Jakarta Utara, Senin (32/8/2015). Fitri (13) "Spider-Kid" tidak menunjukkan kecemasan sedikit pun meski baru saja memanjat gapura barat Ancol setinggi 50 meter, Senin (31/8/2015). Apa kalimat pertama yang terlontar dari bocah tersebut saat menginjakkan kaki kembali ke tanah.  "Minta maaf ya Om, maaf ya Bu, enggak manjat lagi deh," ucapnya tersenyum polos seraya menyalami setiap orang yang ditemuinya. Pantauan  Kompas.com , kulit Fitri sempat melepuh akibat sengatan matahari selama satu jam di atas gapura.  Fitri pun tak sempat berkata-kata selain melambaikan tangan ke beberapa warga yang melihatnya saat dibawa ke mobil petugas. "Dadah, sampai ketemu lagi. Fitri ikut Pak Polisi dulu ya," kata dia. Menurut salah satu saksi mata, Supoyo, Fitri bahkan sempat berjalan di titian besi berbentuk tabung di gapura tersebut.  Beberapa saat, Fitri juga terlihat berbaring di atas tabung besi gapura seolah sedang mandi ...